 |
| AMP demo tolak pemekaran 33 DOB di tanah Papua (Foto: Metu Badii/SP) |
Pernyataan
Sikap
Penetapan Pemekaran 33 Dearah
Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang disepakati dalam rapat Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada kamis 24/10/13, sarat
dengan kepentingan politik Jakarta terhadap Tanah Papua.
Tidak adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan
pembangunan di kabupaten, kota dan propinsi pemekaran yang lama sebenarnya
menunjukan sikap Jakarta yang sedang menyembunyikan kepentingan lain di balik
pemekaran wilayah baru di Tahan Papua yang terdiri dari 19 kabupaten, 2 kota di
Propinsi Papua dan 8 kabupaten, 1 kota di Propinsi Papua Barat serta 3 propinsi
baru.
Jika dilihat dari syarat jumlah
penduduk yang ada di Tanah Papua secara keseluruhan, maka sebenarnya Jakarta
menghendaki rakyat Papua menjadi minoritas dan termarjinalkan diatas tanahnya
sendiri karena pemekaran membuka peluang bagi migrasi penduduk dari luar untuk
masuk ke Papua, apa lagi saat ini perbandingan orang asli Papua dan pendatang
yang perbandingannya lebih didominasi kaum pendatang. Diperparah lagi karena
tidak tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang proteksi bagi
migrasi penduduk dari luar untuk masuk ke Tanah Papua.
Selain itu pemekaran 33 DOB di
Tanah Papua jelas akan diikuti oleh pemekaran struktur teritori Militer
(TNI-Polri) baru. Hal ini membuka peluang bagi Militer (TNI-Polri) untuk
menjalankan bisnis gelapnya yang lasim dilakukan di Tanah Papua seperti
membackup illegal loging, prostitusi dan pemasok miras. Ditambah buramnya sepak
terjang Militer Indonesia atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua
sejak aneksasi Papua ke dalam Indonesia, 1 Mei 1963.
Dari uraian di atas, jelas bahwa
tujuan pemekaran sejatinya tidak untuk mensejahterakan rakyat Papua. Pemekaran
wilayah tanpa melihat standar kelayakan wilayah, jumlah penduduk dan Sumber
Daya Alam (SDA) hanyalah sebuah konspirasi politik penguasa untuk menghancurkan
identitas rakyat di wilayah tersebut.
Sehingga jelas apa yang
dilakukan saat ini oleh Jakarta terhadap Tanah Papua sejatinya untuk
menghancurkan bukan untuk membangun.
Maka, berdasarkan kenyataan akan
kepentingan terselubung Jakarta dengan pemekaran wilayah di Tanah Papua,
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik sebagai berikut ;
1. Berikan
Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi
Rakyat Papua!
2.Menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di
Seluruh Tanah Papua!
Demikian pernyataan sikap ini
dibuat, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segala bentuk penjajahan,
penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat
Papua memperoleh kemenangan sejati.
Salam Pemberontakan!
Jakarta 04 November 2013
Kordinator
Aksi
……………Frans Tomoki…………
0 komentar :
Posting Komentar