Aksi Masiswa Papua Di Makassar Menolak Pemekaran Diatas Tanah Papua

Makasar pada hari saptu 23/11/2013.. - Sejak papua lahir pada 1 desember tahun 1961 secara rsmi dijadikan sabuah daerah otonom namun dari tahun ketahun tidak merasakan namanya kesejahtraan ditanah papua karena arti papua hanya kalangan borjuis atau kaum-kaum pencilat kapitalisme yang menguasi sehingga tidak nampak pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik dibumi cenderawasi.

Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan disuatu wilayah sesuai dengan daerah masing-masing itu mampu berperan untuk mendapatkan hak untuk hidup dan bukan untuk dihakimi sesama manusia melainkan mempertahankan dan melestarikan warisan yang diberikan sesuai dengan eksistensi manusia tetapi pada realitas yang terjadi dipapua adalah menguasai dan dikuasai oleh oknum-oknum tertentu,sehingga tidak nampak berbagai bidang yang ada.dari kebijakan kekebijakan hanya menjadi sebuah semboyan belaka,demikian kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat adalah otonomi daerah berskal tertentu sehingga masyarakat papua sudah menerima akan hal tersebut,ternyata berpolitasi oleh pemerintah pusat sehingga dari dinamiak waktu yang terjadi maka pada kenyataanya gagal dalam mengimplentasikan apa yang menjadi sebuah kebijakan.sehingga kalangan intelektual melalu pengkajian persoalan yang terjadi dipapua ternyata tidak dapat dihitung oleh tidak mampunya mengakomidir baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maka pertanyaan yang muncul setelah melihat banyak kebijakan daerah otonomi baru(DOB) apakah pemerintah mampu mensejahterakan rakyat papua ditengah-tengah persoalan yang terjadi?dan untuk menjawab pertanyaan adalah sangat tidak mampu karena banyak pemekaran maka otomatis banyak juga yang akan ada masalah yang banyak sebab pemerintah pusat bagaikan binatang liar atau kucing halaman yang mampu melahirkan tetapi tidak mampu untuk menjamin dan biarkan berlarut dalam masalah baik masalah berskala lokal maupun nasional.

Pemekaran pada dasar adalah akan selalu mehahirkan oligargi kekuasaan oleh pihak tertentu dan lahan politik serta melahirkan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam kedudukan sehingga muncul masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena praktek kaum-kaum penguasa daerah maupun negara serta kaum kapitalime yang dimana mereka bernegosi dan mengusai semua aspek sehingga yang miskin semakin miskin dan kaya seamkin kaya.kemudian dilain sisi membuka ruang bagi orang lain sehingga masyarakat semakin mempersempit ruang bergeraknya dan memarjinalkan segala cara tanpa menyadari akan akan tampak negatif bagi masyarakat.karena adanaya pemekaran daerah otonimi baru(DOB) ini akan melahirkan sifat egoisme yang selama ini masyarakat selalu kerja sama dan membangun relasi kepada sesama.membuka mata lebar pada elit-elit politik yang selama rekayasa atas nama masyarakat untuk merai harapannya kemudian mengeksplorasi masyarakat papua. 

Setelah berhasil memekarkan daerah otonomi baru (DOB) maka akan transaksi politik yang akan marjalela di negeri papua maka akan menguasai semua kekayaan yang ada dipapua baik sumber daya alam(SDA) maupun sumber daya(SDM) manusia.pemerintah pusat yang dibangun ditanah papua adalah politik adu domba sehingga semakin hilang akan ciri khas masyarakat yang sesungguhnya ketika semakin banyak daerah otonomi baru (DOB) dipapua maka akan ada saling memecah-pelah hanya atas dasar politik untuk mendapatkan kedudukan dalam politik,karena repleksi dari sejak papua lahir maka persentasi dari jumlah korban masyarakat papua jumlah yang tidak disebutkan akibat dari politikus-politikus lokal yang dimonit oleh oknum tertentu kehadiran pemekaran ini bukan solusi bagi masyarakat papua tetapi akan mengusahkan masyarakat kecil yang hari ini ia melangsungkan hidupnya secara lokalitas yang diwariskan dari sank pencipta.kata ketua komisi II DPR-RI Agun Gunadjar sudarsa,yang mengatakan bahwa melalui pemekaran ini akan mensejahtrakan rakyat papua,hal ini tipu belaka masyarakat papua tidak membutuhkan namanya Kesejahtraan karena pemerintah pusat sudah lambat untuk mengakses membangun papua dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat hanya untuk kepentingan bukan murni pro terhadap masyarakat,disamping itu pemakaran baru 30 kabupaten dan 3 provinsi merupakan hadiah bagi masyarakat papua karena menggenapi usia 50 tahun kata pemerintah pusat,wajana ini sangat aneh dengan kenyataan yang ada dipapua oleh karena itu pemerintah pusat jangan pernah menerima tawaran hal-hal yang tidak pro terhadap masyarakat oleh oknum-oknum tertentu karena mereka hanya mencari kepentingan bukan memajukan daerah.dan politisasi-politisai dari tahun-ketahun kepada masyarakat dan manfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada dipapua.Persentasi dari jumlah penduduk dipapua maka daerah yang jarang penduduk dari seluruh indonesia tetapi mengapa mekarkan daerah otonomi baru (DOB) mencapai sampai 33 pemekaran baru dipapua dari 65 (DOB) baru hanya papua yang melebihi daripada daerah lain,hal ini karena ada apa dibalik ini? Kalau mampu untuk membangunlah daerah yang sudah ada yang sudah lama saja belum dibangun lalu mengambil kebijakan yang merukikan masyarakat ini sangat ane.

Dipapua tidak memberikan kebebasan peraturan undang-undang daerah (PERDA) oleh pemerintah pusat kemudian menerapkan segala sesuatu semaunya tanpa mengetahui masyarakat kemudian mempergenjang hal-hal yang menguntungkan bagi negara dan merukikan bagi masyarakat seperti memperbanyak personil,memaksa pengadaan kartu elektronik kepada masyarakat ha-hal ini tidak per-kemanusia itu bukan kebijakan sesungguhnya.pada kebijakan yang diambil oleh wali kota jayapura thony untuk diharuskan kepada seluruh masyarakat papua tidak memandang umur harus memiliki kartu elektronik dan setiap memeriksa bagi masyarakat yang ingin mengaktivitas keseharian mereka menjadi kendala karena dimanapun pergi harus membawanya apalagi yang memiliki kendaraan.maka ada apa dibalik semua ini karena masyarakat cenderung intimitasi baik pemerintah daerah sendiri mapun pemerintah pusat atas kepentingan bukan untuk kepentingan katanya indonesia menganut sistem demkrasi simpam dimana demokrasi karena rekayasa diatas rekayasa baik politik,ekonomi,hukum di indonesia pada umumnya dan pada khusunya dipapua hanya yang ada sekarang adalah atasnamakan rakyat ini adalah suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan yang mengelu didaerah kelahiran dimana ia lahirkan dan ia dibesarkan yang hari dikuasi oleh pencilat bangsa kaum kapitalis dan penguasa mengekspansi serta mengeksploitasi semua ada ditanah papua hanya ingin mengakumulasi dan mengakomodasi kepentingan pribadi bukan kepentingan masyarakat.maka masyarakat kecil yang berekonomi lemah mengalami dalam mendapatkan kartu elektronik karena dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu.berbandinganya didaerah lain di indonesia tidak memaksakan untuk memiliknya dan mengiikuti prosedur yang ada,sementara dipapua yang anenya adalah tidak melalui prosedur kemudian diperintahkan untuk wajib memilikinya.ketika tidak diindahkan oleh masyarakat maka ada ancaman-ancaman tertentu yang diterapkan oleh pihak keamanan atas dasar kebijakan wali kota jayapura yang dimonitoring oleh oknum kepentingan,pemerintah harus mematuhi aturan yang ada.

Mendidik Rakyat Dengan Pergerakan
Mendidik Pemerintah Dengan Perlawanan

 )leh : Yeimo Andi Papua Ekapiya

 

Share on Google Plus

About suarakolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.