 |
| Dukungan KNPB Wilayah Indonesia Tengah untuk pembukaan kantor OPM di Port Moresby (Foto: Ist) |
PAPUAN, Manado — Dalam rangka mendukung
pembukaan Kantor Free West Papua Campaing di Port Moresby, Papua New
Guinea, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Tengah,
siang tadi, Selaa (26/11/2013) menggelar seminar dan diskusi dengan tema
“Referendum” di Asrama Kamasan, Mahasiswa Papua.
Ketua KNPB Wilayah Indonesia Tengah, Hizkya Meaga, dalam siaran pers yang dikirim redaksi suarapapua.com
mengatakan, walau hampir semua tempat di tanah Papua menggelar aksi
demonstrasi damai, namun cara itu tidak di tempuh oleh KNPB Wilayah
Indonesia Tengah.
“Kami hanya gelar seminar. Ini juga bagian dari dukungan kami untuk pertemuan International Parlement for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), sekaligus kampanye Papua Merdeka “Sorong sampai Samarai” yang semuanya di pusatkan di Port Moresby,” tegas Meaga.
Adapaun pernyataan sikap lengkap yang dikirimkan kepada redaksi suarapapua.com,
yakni, pertama, mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Dewan
Gereja Pasifik yang telah menyatakan dukungannya untuk perjuangan hak
penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang telah dibicarakan pada
Koferensi Gereja Se-dunia pada 5 November 2013 di Korea Selatan.
Kedua, mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah
Vanuatu yang mengangkat masalah West Papua (Hak Penentuan Nasib Sendiri
rakyat West Papua) pada pertemuan 53 Pemimpin negara-negara
persekmakmuran jajahan Inggris Raya, pada tanggal 16-17 November 2013 di
Srilangka.
Ketiga, mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan
pemerintah PNG yang telah menerima pemimpin Kemerdekaan International
West Papua Mr. Benny Wenda, dan memberi ijin pembukaan kantor kampanye
OPM di Port Moresby.
Keempat, kami rakyat Papua Barat Mendesak kepada Pimpinan Negara MSG
segera menindak lanjuti Hasil keputuasn KTT MSG pada tanggal 20 Juli
2013 lalu, demi hak penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua.
Kelima, PBB, Amerika serikat, Belanda dan Indonesia segera
bertanggung jawab atas nasib rakyat Papua Barat, dengan mencabut
Resolusi 2504 dan memberikan kebebasan bagi rakyat Papua Barat Untuk
menetukan nasib sendiri (Self Determination).
Keenam, kami Solidaritas Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Papua di
Sulawesi utara menuntut pemerintah Indonesia swasta/sipil dan TNI/POLRI
yang ada di Tanah Papua untuk bebaskan berbagai aktivis KNPB dan Anggota
PRD di seluruh Tanah Papua yang ditangkap.
Dan Ketujuh, mendesak Perdana Menteri Vanuatu dan Lembaga Hukum dan
Politik (ILWP dan IPWP) untuk West Papua segera menyoroti pemerintah
Indonesia, agar menyoroti banyak Aktivis KNPB dan Anggota Parlemen
Nasional West Papua (PNWP) yang di tangkap, Interogasi, teror, siksa
sesuai data yang dipublikasi berbagai media massa di Papua, dan di luar
Papua.
Adapun beberapa tempat di Papua yang melangsungkan aksi demonstrasi
damai, yang berujung pada penangkapan; Di Jayapura, 28 orang ditangkap
aparat, di Timia 33 orang di tangkap, di Sorong 4 orang di tangkap,
serta aksi penghadangan dan penangkapan di Biak.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com
0 komentar :
Posting Komentar