 |
| AMP demo tolak pemekaran 33 DOB di tanah Papua (Foto: Metu Badii/SP) |
PAPUAN, Jakarta — Puluhan pemuda dan mahasiswa
dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), siang tadi, Senin (4/11/2013)
melakukan demo damai ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) dan Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk menyatakan
sikap penolakan terhadap pemekaran 33 Daerah Operasi Baru (DOB) di tanah
Papua.
Elias Petege, salah satu orator aksi mengatakan, mayoritas rakyat
Papua dan Papua Barat tidak menghendakinya ada pemekaran 33 DOB di tanah
Papua, termasuk 3 provinsi baru, seperti yang telah di setujui DPR RI.
“Pemekaran 33 DOB di tanah Papua tak akan jawab persoalan. Kami
dengan tegas menolak rencana itu. DPR RI harus membatalkan RUU yang
telah di susun,” ujar Petege, saat berorasi di depan kantor DPR RI.
Menurut Petege, dengan adanya pemekaran daerah yang baru, justru
peluang untuk berdirinya kompleks-komplek militer seperti Kodim,
Batalyon, Korem, Polsek, Polres, dan Polda akan bertebaran di tanah
Papua, yang justru mengancam eksistensi orang asli Papua.
“Kami dengan tegas minta kepada DPR RI di Komisi II agar membatalkan
niat dan rencana tersebut. Elit-elit yang mengusahakan hadirnya
pemekaran justru mengejar uang, jabatan dan kedudukan, bukan untuk
kepentingan rakyat,” tegas Petege.
Senada dengan Petege, Kordinator Aksi, Rizal Jigibalom menyatakan
penolakan terhadap pemekaran 33 DOB di tanah Papua, sebab hal tersebut
sarat dengan kepentingan Jakarta atas tanah Papua.
“Pemekaran akan semakin mamarjinalkan rakyat Papua. Sekarang saja
jumlah penduduk asli Papua dan non-Papua sudah sama, bagaimana jika
terjadinya pemekaran. Arus migrasi akan terus terjadi di tanah Papua,
dan tentu orang Papua akan semakin tersingkir dari tanah adat mereka
sendiri,” kata Jigibalom.
Menurut Jigibalom, pemekaran di Papua sejatinya hanya untuk
menghancurkan identitas orang asli Papua, dan semakin membukan peluang
kehadiran bisnis militer yang telah lama di praktekan.
“Kami tidak yakin pemekaran akan menjawab kepentingan orang asli
Papua. Pemekaran akan menjadi malapetaka bagi orang asli Papua, sebab
itu kami menolak keras rencana tersebut,” tambah Jigibalom, saat
berorasi di depan kantor DPR RI.
Usai puas berorasi di depan Kantor DPR RI, sekitar pukul 11.30 Wib,
masa melanjutkan aksi ke Kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Barat.
Di depan Kantor Kemendagri, massa aksi yang datang dari Kota Bandung,
Bogor, dan Jakarta terus berorasi menyatakan sikap penolakan terhadap
pemekaran 33 DOB di tanah Papua yang telah di setujui oleh DPR RI, pada
24 Oktober 2013 lalu melalui sidang paripurna.
Frans Tomoki, salah satu orator dengan tegas meminta agar Menteri
Dalam Negeri tidak menerima usulan pemekaran DOB di tanah Papua yang
selalu lahir secara sepihak, karena kepentingan elit-elit politik.
“Di DPR RI kami telah meminta agar Komisi II mencabut RUU pemekaran
33 DOB, dan di Kemendagri sini kami minta agar Mendagri tolak usulan
pemekaran daerah baru secara sepihak. Mayoritas rakyat Papua dengan
tegas tolak pemekaran,” ujar Tomoki.
Ditambahkan oleh Tomoki, hadirnya pemekaran di tanah Papua justru
akan menambah konflik baru antara masyarakat setempat, dan termasuk
antara masyarakat dengan pemerintah pusat.
“Sudah ada banyak contoh Kabupaten pemekaran yang gagal. Dan selalu
berakhir dengan perang suku, ini akibat pemekaran daerah baru yang
dilakukan tanpa kordinasi dengan masyarakat setempat,” tegas Tomoki.
Setelah berorasi sekitar 30 menit, perwakilan massa aksi diminta
untuk bertemu dengan beberapa pejabat di Kemendagri, sekaligus diminta
menyampaikan sikap dan tuntutan yang dibawakan oleh AMP.
Setelah dilangsungkan pertemuaan sekitar 1 jam, perwakilan massa aksi
keluar dari Kantor Kemendagri, kemudian kordinator umum aksi, Jhon
Wakerkwa membacakan pernyataan sikap dan massa segera membubarkan diri
dengan tenang.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com
0 komentar :
Posting Komentar