 |
| Masa yang tergabung dalam AMP menolak Pemekaran di Seruruh Tanah Papua ( Foto:majalahselangkah.com) |
 |
| Penyerahan Sikap Aliansi Mahasiswa Wilayah Jawa Barat Penolakan DOB di Papua. 4 Nov 2013 di MENDAGRI Jakarta. (foto: Geitogo) |
JAKARTA-- Dua surat protes penolakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah ada di menteri dalam
negeri (MENDAGRI) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara – Jakarta .
Penolakan tidak saja datang dari masyarakat dan para mahasiswa se-tanah Papua tetapi protes besar – besar datang juga dari unsur pemerintahan daerah provinsi Papua. Unsur pemerintah yakni dari pemimpin nomor satu Papua “ Lukas Enembe S.IP, M.Hum ini terlebih dahulu protes di MENDAGRI untuk pembatalan penindaklanjutan pemekaran.
Pemasukan surat penolakan dari gubernur membenarkan oleh Indra Winarto pegawai director jendral penataan otonomi daerah, disela audiens bersama enam orang perwakilan aksi masa dilantai satu gedung pertemuan kantor menteri dalam negeri Jakarta.
Rahasia surat protes dari gubernur mengungkap setelah para audiens mengingatkan sikap politik pemimpin kami bapak gubernur Lukas Enembe dibeberapa waktu lalu menolak pemekaran DOB.
Dalam penjelasan dia, kenapa sekarang baru datang protes 50% sudah jadi dan tinggal 50% saja. Lho, bukannya bapak gubernur kan sama sekali tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemekaran daerah otonom baru. Suara dia mewakili suara rakyat Papua. Kami kira tidak perlu pengesahan lagi.
Lanjut dia, ini yang kedua surat penyusulan penolakan. Surat protes kedua ini mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) wilayah Jawa Barat mencakub Kota Study Jakarta, Bogor, Depok,Tengerang, Bekasi dan Bandung.
Ada dua tuntutuan dari aliansi mahasiswa Papua (AMP) yakni, pertama, penolakan 100% 33 pemekaran kabupaten kota dan 3 Provinsi pemekaran baru di se-tanah Papua. Kedua, menuntut diberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Pernyataan sikap pemerintah daerah Papua pun jelas yakni penetapan DOB tidak melalui mekanisme yang ada. Tanpa sepengetahuan pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat pun anggota DPR RI melaksanakan paripurna. Siapa yang memberikan rekomendasi kesemua pemekaran baik pemerintah Pusat maupun daerah Papua.
Permintaan penolakan dari pemerintah Papua ini tidak merealisasikan maka pihak Senayan DPR RI periode 2009-2014 merendahkan kepemimpinan orang Papua, membodohi serta membunuh kemampuan intelektualitas orang asli Papua. Hanya inisiatif dua anggota DPR RI asal Papua yang ada di Senayan membuat rakyat Papua menjadi keru dan menderita dalam politik pemekaran ini.
Dua anggota DPR ini mengagung- agungkan memanfaatkan isu kredibel bahwa pemekaran membawah kesejateraan bagi rakyat Papua. Kepada siapa kesejateraan itu ada ?.
Ex real: ekonomi lokal seperti: Pasar mama-mama Papua hanya ada janji- belaka. Secara politik: pemilihan kepala daerah di Papua menghadirkan konflik horizontal, pembunuhan bagi ra sosial budaya, hukum: orang – orang Papua yang mengejar keadilan di penjara sampai dibilang makar.
Investasi: tanah adat kami diambil secara paksa oleh kepentingan Jakarta, seperti kesepakatan APEC di Bali pada tahun ini menghadirkan dan Menyepakati Investor Cina dengan Indonesia pembukaan lahan baru di Papua.
Penolakan tidak saja datang dari masyarakat dan para mahasiswa se-tanah Papua tetapi protes besar – besar datang juga dari unsur pemerintahan daerah provinsi Papua. Unsur pemerintah yakni dari pemimpin nomor satu Papua “ Lukas Enembe S.IP, M.Hum ini terlebih dahulu protes di MENDAGRI untuk pembatalan penindaklanjutan pemekaran.
Pemasukan surat penolakan dari gubernur membenarkan oleh Indra Winarto pegawai director jendral penataan otonomi daerah, disela audiens bersama enam orang perwakilan aksi masa dilantai satu gedung pertemuan kantor menteri dalam negeri Jakarta.
Rahasia surat protes dari gubernur mengungkap setelah para audiens mengingatkan sikap politik pemimpin kami bapak gubernur Lukas Enembe dibeberapa waktu lalu menolak pemekaran DOB.
Dalam penjelasan dia, kenapa sekarang baru datang protes 50% sudah jadi dan tinggal 50% saja. Lho, bukannya bapak gubernur kan sama sekali tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemekaran daerah otonom baru. Suara dia mewakili suara rakyat Papua. Kami kira tidak perlu pengesahan lagi.
Lanjut dia, ini yang kedua surat penyusulan penolakan. Surat protes kedua ini mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) wilayah Jawa Barat mencakub Kota Study Jakarta, Bogor, Depok,Tengerang, Bekasi dan Bandung.
Ada dua tuntutuan dari aliansi mahasiswa Papua (AMP) yakni, pertama, penolakan 100% 33 pemekaran kabupaten kota dan 3 Provinsi pemekaran baru di se-tanah Papua. Kedua, menuntut diberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Pernyataan sikap pemerintah daerah Papua pun jelas yakni penetapan DOB tidak melalui mekanisme yang ada. Tanpa sepengetahuan pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat pun anggota DPR RI melaksanakan paripurna. Siapa yang memberikan rekomendasi kesemua pemekaran baik pemerintah Pusat maupun daerah Papua.
Permintaan penolakan dari pemerintah Papua ini tidak merealisasikan maka pihak Senayan DPR RI periode 2009-2014 merendahkan kepemimpinan orang Papua, membodohi serta membunuh kemampuan intelektualitas orang asli Papua. Hanya inisiatif dua anggota DPR RI asal Papua yang ada di Senayan membuat rakyat Papua menjadi keru dan menderita dalam politik pemekaran ini.
Dua anggota DPR ini mengagung- agungkan memanfaatkan isu kredibel bahwa pemekaran membawah kesejateraan bagi rakyat Papua. Kepada siapa kesejateraan itu ada ?.
Ex real: ekonomi lokal seperti: Pasar mama-mama Papua hanya ada janji- belaka. Secara politik: pemilihan kepala daerah di Papua menghadirkan konflik horizontal, pembunuhan bagi ra sosial budaya, hukum: orang – orang Papua yang mengejar keadilan di penjara sampai dibilang makar.
Investasi: tanah adat kami diambil secara paksa oleh kepentingan Jakarta, seperti kesepakatan APEC di Bali pada tahun ini menghadirkan dan Menyepakati Investor Cina dengan Indonesia pembukaan lahan baru di Papua.
Lain hal, menteri Pertanian Indonesia SUSWONO dengan perdana menteri Australia ABOTT menyepakati pengimpor sapi di Papua. Atas perizinan siapa ?.
Secara pendidikan: kurang lebih 44 tahun bersama Indonesia, berapa banyak profesor yang dikaderkan khusus orang Papua ?
Secara kesehatan : setiap hari rakyat Papua meninggal dunia, dari setiap rumah sakit yang ada di Papua. Apa penyebabnya kita tidak mengetahuinya.
Secara gizi : banyak keluarga kami juga meninggal dunia, seperti tambaraw 2012, yahukimo, food foisoning (bahan pangan impor mencampuri pestisida), drank foisoning ( minuman alkohol). Kesemua ini sudah menjaminkah pemerintahan yang sudah ada.
Maka tuntutan rakyat ini mengabaikan lalu mensahkan daerah otonom baru dari mendagri maka semuanya skenario pusat untuk memproteksi rakyat sipil, menuju pemusnahan orang asli Papua. Suatu saat kami sama seperti saudara kami Aborogin di Austalia maka tolak semuanya, kami rakyat Papua inginkan dan kebutuhan mendasar adalah Merdeka bebas dari penjajahan Indonesia dan kapitalisme asing. (UN/MG)
Sumber : www.umaginews.com
0 komentar :
Posting Komentar