PERNYATAAN SIKAP.
LikU – liku kehidupan bangsa Papua Barat di dalam bingkai NKRI merupakan Sejarah yang penuh misteri. Bangsa dan tanah air Papua menjadi tumbal kepentingan Ekonomi, Politik dan kekuasaan oleh Belanda, USA dan Indonesia melalui badan PBB. Sejarah panjang ini telah merubah pemahaman generasi mudah Papua masa kini, untuk dapat menentukan masa depan bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat diatas tanah sendiri ( Bumi Cenderawasih).
Dengan demikian kami seluruh rakyat Bangsa Papua Barat melalui Media Nasional Dalam Negeri, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyatakan sikap melalui HUT KNPB yang ke VI (enam ) untuk diketahui oleh Seluruh Bangsa-Bangsa di muka bumi, karena:
Dengan demikian kami seluruh rakyat Bangsa Papua Barat melalui Media Nasional Dalam Negeri, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyatakan sikap melalui HUT KNPB yang ke VI (enam ) untuk diketahui oleh Seluruh Bangsa-Bangsa di muka bumi, karena:
KNPB dan Penjajah Indonesia berada pada tingkat perlawanan yang tinggi. Tentu saja, kita tidak akan tinggal diam untuk menepati janji kita terhadap rakyat dan bangsa Papua bahwa “kita harus mengakhiri”.
Menuju HUT ke 6 19 November 2014 Solusi bagi rakyat Papua dan selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari pemikiran bahwa Indonesia adalah penjajah, dan Papua adalah wilayah jajahannya, Dan Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari keyakinan bahwa bersama Indonesia Papua hancur, dan Papua akan selamat tanpa Indonesia yakni Papua yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara.
Dalam peringatan HUT KNPB ke VI beberapa hal menjadi perhatian dan sikap KNPB adalah
1. Menolak Semua Kebijakan Presiden JOKOWI di Papua dan mendesak segera melaksanakan Referendum di Papua Barat.
2. Menolak dengan tegas semua program Pemekaran Provinsi di Papua dan Transmigrasi ke Papua Barat.
3. KNPB PRD dan PNWP Wilayah Domberay mendukung penuh pertemuan International Lawyer For West Papua (ILWP ) dan International Pariiamentarians For West Papua (IPWP) di Nederland
4. KNPB,PRD dan PNWP mendesak kepada NKRI Membuka Akses Jurnalis Masuk Ke West Papua
5. KNPB,PRD dan PNWP mendesak kepada Belanda, Amerika dan Indonesia segera bertanggungjawab pelaksanaan Pepera 1969 cacat Hukum di papua
6. Pemerintah Republik Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai amanat UU.No.21 Tahun 2001 dan Unit Percepatan pembangunan papua dan papua barat (UP4B) untuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, Supremasi hukum, serta etika dan moral di alam demokrasi. Maka, Kami rakyat Bangsa Papua Barat menuntut Referendum.Karena Referendum adalah Solusi untuk menyelesaikan Persoalan Bangsa west papua.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat dengan sebenar-banar dan dengan penuh rasa bertanggung Jawab.
PENYELENGGARA KEGIATAN KNPB PERINGATI HUT KE VI
Badan Pengurus
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)
WILAYAH SORONG RAYA
Badan Pengurus
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)
WILAYAH SORONG RAYA
KANTIUS HESELO YEHESKIEL KOSSAY
Ketua I Sekretaris
Ketua I Sekretaris
Menindak Lanjuti :
PENANGGUNG JAWAB POLITIK
PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)
PENANGGUNG JAWAB POLITIK
PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)
Blogger Comment
Facebook Comment