News
Loading...

Gubernur Papua: Transmigrasi Pintu Masuk Penyakit Sosial di tanah Papua

Gubernur Papua saat memberikan sambutan (Foto: Ist)
NABIRE, SUARAPAPUA.com --- Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menegaskan, transmigrasi dari luar tanah Papua yang sangat tinggi merupakan pintu masuk bagi berbagai penyakit sosial seperti Minuman Keras (Miras), narkoba, dan penyakit HIV/AIDS yang sangat ganas dan mematikan.

“Nabire ini menjadi pintu untuk lima Kabupaten lainnya, jadi migrasi penduduk dari luar tanah Papua merupakan pintu masuk bagi penyakit sosial, ini harus diantisipasi secara baik,” kata Enembe, Senin (17/11/2014) di gedung gereja Katolik Kristus Raja, Nabire, saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Besar (Mubes) pencegahan Miras dan penanggulangan HIVAIDS di wilayah adat Mee-Pago.

Orang nomor satu di provinsi Papua ini berharap kerja sama dari enam bupati di wilayah Mee-Pago, terutama Bupati Kabupaten Nabire Isais Douw, agar bekerja secara maksimal dalam mencegah penyakit sosial tersebut.

“Saya minta para bupati tidak boleh saling serang, saling marah, saling curiga, kalian harus akur dan damai untuk selamatkan masyarakat kalian di wilayah Mee-Pago. Tidak boleh bedakan suku, agama, asal, semua itu harus ditinggalkan demi kepentingan masyarakat disini,” harap Enembe.

Enembe juga menegaskan, transmigrasi yang semakin meningkat di tanah Papua menyebabkan penduduk asli Papua menjadi minoritas di atas tanah kelahirannya sendiri.

“Saya sangat prihatin, 30 tahun lagi kita orang Papua akan menjadi pengemisi di jalanan. Kita tidak pernah menikmati pembangunan, tapi baru mau dinikmati, banyak orang Papua yang terus ditangkap, siapa lagi yang nanti mau memimpin tanah ini nanti,” cemas Gubernur.

Enembe juga berharap, pemerintah pusat tidak melihat Papua dari besarnya dana Otonomi Khusus, tetapi yang diperlukan adalah memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah Papua.

“Uang besar juga tidak ada artinya, yang kami butuh adalah kewenangan, jadi Jakarta jangan pikir dengan banyaknya uang, orang Papua akan sejahtera, dan diam saja, tidak seperti itu.”

“Kami pada era Order baru dari tahun 1969-1998 dihadapkan dengan peluru dan senjata karena status Daerah Operasi Militer, kami baru menikmati pembangunan, dan dianggap merdeka di dalan Negara ini sejak ada UU Otsus, jadi kami baru diperhatikan selama 13 tahun ini, ini fakta yang terjadi,” kata Enembe.

Sementara itu, Yones Douw, sekertaris panitia Mubes di Nabire mengungkapkan, peserta yang diperkirakan hadir kurang lebih 1.000 – 2.000 orang, dan berasal dari perwakilan enam Kabupaten yang berada di wilayah adat Mee-Pago.

“Para peserta sangat antusias mengikuti Mubes ini, kami berharap ada hal positif yang bisa dihasilkan setelah Mubes. Terima kasih juga untuk Gubernur Papua yang telah datang dan secara resmi membuka acara ini,” tegas Gubernur.

Yones juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Deiyai dan Bupati Nabire yang telah memberikan bantuan, sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

“Sedangkan Bupati dari Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Timika sama sekali tidak memberikan bantuan. Kami sangat menyesalkan cara ini, padahal Mubes dibuat untuk menyelamatkan masyarakat mereka yang ada di wilayah Mee-Pago,” tegas Ones.

Rencananya, acara Mubes yang baru dibuka tadi siang, akan berlangsung hingga 20 November 2014, dengan menghadirkan para pakar kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh intelektual menjadi pemateri dalam seminar.

OKTOVIANUS POGAU

Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment