 |
| Sekertaris Komisi A DPRP, Yulius Miagoni. (Jubi/Arjuna) |
Jayapura, 7/11 – Adanya aksi demo dari
mahasiswa Papua yang menolak rencana pemberlakukan Otonomi Khusus
(Otsus) Plus di Bumi Cenderawasih, Papua dianggap hal yang lumrah. Untuk
itu, Gubernur Papua Lukas Enembe perlu merespon aspirasi tersebut.
Sekertaris Komisi A DPR Papua, Yulius Miagoni mengatakan, secara
kelembagaan pihaknya juga tidak tahu Otsus Plus itu. Namun demi
membangun tanah Papua, DPRP memberikan dukungan. Hanya saja ia
menyarankan kepada Gubernur Papua agar merespon setiap aspirasi yang
disampaikan masyarakat atau mahasiswa Papua.
“Kami memberikan cacatatan ke gubernur. Penolakan sudah muncul sejak
dulu tapi kenapa tidak direspon. Gubernur sebenarnya melihat tapi
seolah-olah tidak melihat, mendengar tapi seolah-olah tidak dengar,
mengeri tapi seolah-olah tidak mengerti. Mereka yang menolak Otsus Plus
ini harusnya direspon dan diajak duduk bicara bersama. Jadi kita harus
menghargai aspirasi masyarakat dan mahasiswa,” kata Yulius Miagoni,
Kamis (7/11).
Menurutnya, selain menjalankan program sesuai visi dan misinya, tidak
ada salahnya jika gubernur juga menjalankan program yang sesuai
aspirasi masyarakat. Hanya saja Miagoni menilai, sama sekali tidak ada
niat baik dari gubernur untuk menanggapi aspirasi masyarakat.
“Jangankan mas kami DPRP tidak tahu Otsus plus itu apa. Jadi
masyarakat atau mahasiswa demo memprotes, itu wajar. Gubernur sebaiknya
membuka ruang diskusi dengan kompenen masyarakat. Agar ada persamaan
persepsi. Kelompok-kelompok yang selama ini memperjuangkan Papua Merdeka
juga harus diajak berkomunikasi. Kita saling dukung mendukung,”
ujarnya.
Dikatakan, progrma gubernur tidak akan berjalan maksimal jika tidak
mendapat dukungan dari masyarakat. Dari itu, guna menjalankan visi dan
misinya, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat.
“Jadi harusnya aspirasi masyarakat itu tampung agar jangan
berbenturan. Saya juga heran kenapa aspirasi masyarakat tidak pernah
ditanggapi, apakah karena mereka ini mahsiswa atau karena yang demo itu
hanya sedikit saja sehingga tidak dianggap. Pemerintah jangan selalu
memaksakan kemauannya, ini bukan pemerintahan otoriter. Di Papua ini
kadang pemerintah punya niat baik untuk membangun tapi pembangunan itu
tidak akan terwjud jika tidak direspon masyarakat,” kata Yulius Miagoni.
Hal yang sama dikatakan anggota DPRP lainnya, Hagar Aksamina Madai.
Dirinya sepakat dengan apa yang dikatakan rekannya itu. “Saya sependapat
dengan apa yang dikatakan Pak Yulius Miagoni. Dalam membuat Peraturan
Daearah saja, semua stake holder harus dilibatkan, apa kemaunan mereka
termasuk pemuda, mahasiswa dan tokoh agama serta masyarakat. Jadi
aspirasi masyarakat dan mahasiswa tidak ada salahnya jika direspon oleh
pemerintah,” ucap Hagar Aksamina Madai. (Jubi/Arjuna)
Sumber : www.tabloidjubi.com
Sekertaris Komisi A DPRP, Yulius Miagoni. (Jubi/Arjuna).
BalasHapusApa yang di katakan DPRP Y.M itu benar dan kami Rakyat Papua Mendukung sebab selama ini Gubernur Papua yang beru Terpilih ini tidak tanggapi serius Aspirasi rakyat papua dengan Mahasiswa Papua.sebenarnya ada apa dibalik itu dan pejabat-pejabat papua sadar bahwa rakyat papua yang menderita itu siapa dan dirisaya itu siapa jangan asal mempertahankan kepentingan privat.sebab di lihat dari masa kepemimpinan Gubernur yang terpilih ini kedepannya Daerah papua bisa jadi perdegangan bebas ini.sebab ini telah terbukti sesuai Visi Misi.
semoga pejabat-pejabat papua bisa sadar bahwa diri saya dan semementara rakyat yang menderita siapa.
Apa yang di katakana DPRP itu benar dan saya mendukung selama ini Gubernur Papua yang terpilih ini tidak pernah tanggapi Aspirasi Rakyat Papua.manamungkin membangun papua dengan keingin pejabat-pejabat papua dan tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat.Aksi Penolakan Otonomi tambahan itu dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini pemerintah provinsi papua tidak mau menjawab aspirasi rakyat.
BalasHapusApa yang di katakana DPRP itu benar dan saya mendukung selama ini Gubernur Papua yang terpilih ini tidak pernah tanggapi Aspirasi Rakyat Papua.manamungkin membangun papua dengan keingin pejabat-pejabat papua dan tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat.Aksi Penolakan Otonomi tambahan itu dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini pemerintah provinsi papua tidak mau menjawab aspirasi rakyat.
BalasHapus