 |
| Logo POLRI RI(Jubi/IST) |
Jayapura, 11/11 (Jubi) – Terkait
maraknya penangkapan masyarakat sipil tanpa melalui prosedural yang
terjadi hampir dua tahun terakhir Koalisi Masyarakat Sipil Untuk
Penegakan Hukum dan HAM Meminta Kepolisian Papua agar tidak menjadi alat
kekuasaan. Hal ini dikatakan dalam jumpa pers di Kantor Elsham Papua,
Padangbulan, Jayapura, Senin (11/11)
“Polisi jangan jadi alat kekuasaan. Jangan juga asal tangkap,
kemudian lepas karena menjadi alat kekuasaan. Polisi seharusnya menjadi
penegak hukum,” kata Olga Hamadi, Direktur KontraS Papua kepada
wartawan, Senin (11/11).
Olga juga menyesalkan sikap Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen),
Karel Sesa pada Jumat (8/11) lalu yang membiarkan mahasiswanya ditangkap
di depan matanya. Bagi Olga, rektor dan mahasiswa itu seperti orang tua
dan anak sehingga seharusnya ada pendekatan lebih baik yang dilakukan
pihak rektor terhadap mahasiswanya. Demikian juga dengan penangkapan
mahasiswa yang terjadi di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) pada
Kamis (7/11) lalu.
“Anggota MRP seharusnya sadar bahwa Otonomi Khusus karena ada
aspirasi Rakyat Papua. Lagipula kehadiran mahasiswa saat itu tidak
mengganggu karena MRP tidak sedang menjalankan rapat. Sudah sewajarnya
MRP menerima mereka,” ungkap Olga lagi.
Senada dengan Olga terkait kinerja kepolisian, Sam Rumbrar dari
Elsham Papua meminta Pemerintah New Zealand untuk meninjau kembali
kerjasamanya dengan Indonesia dalam hal polisi masyarakat. Alvares
Kapisa, salah satu mahasiswa yang ditangkap di depan Auditorium Uncen
dipukuli di bagian perut dan juga mendapat perlakuan tidak wajar dari
aparat kepolisian.
“Komisi Kepolisian Nasional harus mengawasi anggotanya yang melakukan pelanggaran prosedural seperti ini,” tutur Sam. (Jubi/Aprila Wayar)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar