 |
| Rakyat Papua TIdak menginginkan adanya pemekaran di tanah Papua (Foto: umaginews.com) |
Jayapura, 4/11 —Ketua pelaksana harian Dewan Adat Papua
(DAP) Willem Rumasep mempertanyakan motivasi pemekaran wilayah yang
marak diperjuangkan elit politik pemerintah Indonesia di daerah Papua.
“Pemekaran, untuk siapa?” tanya Rumasep, Selasa (5/11) di Jayapura,
mengkritisi pengusulan 30 pemekaran kabupetan/kota dan 3 profinsi di
Papua yang kini ada di meja pemerintahan pusat di Jakarta.
Menurut Rumasep, alasan logis apapun yang diusung tim pemekaran
wilayah tidak akan terwujud. Alasan yang kelihatan mengatasi persoalan
akan berubah menjadi sumber persoalan baru.
Alasan membuka isolasi akan berubah menjadi pembuka jalan masuk orang
luar menguasai wilayah orang asli. Alasan mensejahterakan rakyat akan
berubah menjadi jalan pemiskinan bagi rakyat Papua disela-sela dominasi
orang yang mendatangi mereka.
Rumasep sangat yakin perubahan ini akan terjadi kalau pemekaran benar
jadi. Alasannya orang yang menjadi objek wilayah pemekaran belum siap
mengisi peluang pekerjaan yang ada. “Sumber daya manusia Papua belum
siap secara utuh. Beberapa orang Mapi yang siap? Berapa orang Grimennawa
yang akan mengisi wilayah pemekaran. Orang Grimennawa yang ada di
Jayapura dan beberapa wilayah akan ke sana. Tempat lama, siapa yang akan
isi?”
Rumasep khawatir kekurangan itu menjadi peluang bagi orang lain yang
memenuhi syarat pendidikan menduduki jabatan atapun menjadi pegawai
instansi pemerintah. Kemudian orang asli tersingkir di negerinya
sendiri. “Orang asli pasti menjadi penonton,” tegasnya.
Kenyataan itu terbukti dalam tes CPNS di beberapa kabupaten pemekaran
di Papua pada tahun 2013 ini. Contohnya, kabupaten Pengunungan Bintang.
Jumlah orang asli dengan pendatang sangat seimbang namun dari segi
status pendidikan orang asli kalah.
“Sebagian besar orang asli test di Jalur SMU, sedangkan D2, D3, dan
S1 didominasi oleh pendatang,” tutur Lidia Siep, salah satu peserta tes
CPNS di kabupeten Pegunungan Bintang, Selasa (5/11).
Dari contoh yang ada, menurut ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah La
Pago, Lemok Mabel, pemerintah harus jujur dengan syarat pemekaran
wilayah. “Kalau jujur semua wilayah pemekaran tidak memenuhi syarat
penduduk. Satu kampung 7 orang lalu menjadi daerah kabupaten ini sangat
lucu,” tegasnya.
Permainan ini, menurut Lemok, satu lingkaran baku tipu pemerintah
daerah, pusat dan tim pemekaran wilayah di Papua demi kepentingan pihak
masing-masing.
Lemok menilai pemekaran tidak memenuhi syarat ini adalah satu
kepanikan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua. “Jangan sampai
ini bentuk lain dari genosida dan kepanikan pemerintah Indonesia.” (Jubi/Mawel)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar