 |
| Hanya Vanuatu yang menolak ikut ke Indonesia karena tak sesuai dengan kesepakatan MSG Summit di Noumea 2013.(Jubi/ist) |
Jayapura, 22/1 (Jubi)-Ketua Asosiasi Papua Barat Merdeka di
Negara Vanuatu, Pator Alan Nafuki mengatakan sangat percaya kalau
pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk memecah belah atau
membagi-bagi sesama anggota Melanesia Spearhead Group(MSG) dan
melemahkan sikap mereka terhadap keadaan di Papua Barat.
Pemerintah Vanuatu telah memutuskan untuk memboikot kunjungan
delegasi menteri luar negeri MSG ke Indonesia pekan ini. Para Menteri
MSG sudah kembali dan telah menyepakati sembilan point antara Pemerintah
Indonesia dan negara-negara MSG. Pemerintah Vanuatu menolak karena
jadwal kunjungan tidak mencakup pertemuan dengan kelompok-kelompok yang
bersangkutan tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Pastor Alan Nafuki mengatakan perjalanan itu dimaksudkan untuk
menjadi sebuah misi pencarian fakta untuk menemukan lebih banyak tentang
Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan , yang ingin menjadi
anggota penuh dari MSG .
” Kami ingin melihat Fiji , Papua Nugini , dan Kepulauan Solomon
untuk benar-benar berbicara dengan Vanuatu dan Kaledonia Baru , dan
setidaknya menghargai apa yang kita lihat untuk kemajuan untuk masa
depan kita dan tidak bergantung pada Indonesia. Karena itu adalah
negara kuat dan kita tidak boleh berafiliasi dengan Indonesia ,”katanya
dalam Radio New Zeland/Pacnews yang dikutip tabloidjubi.com, Selasa
(21/1).
Pastor Nafuki mengatakan mereka akan terus mendukung rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Vanuatu , Edward Natapei , telah mengatakan kepada Radio Australia Pacific Beat, bahwa ia sangat percaya kalau agenda pertemuan menteri luar negeri itu telah ” dibajak ” oleh pemerintah Indonesia .
Natapei mengatakan itu dibuat jelas kepada para pemimpin MSG dan
pemerintah Indonesia bahwa Vanuatu hanya akan berpartisipasi jika
delegasi diberi kesempatan untuk bertemu kelompok-kelompok masyarakat
sipil , kelompok-kelompok pro -kemerdekaan , para pemimpin gereja dan
kelompok-kelompok lain yang peduli dengan pelanggaran hak asasi manusia
di Barat Papua.
” Hanya satu hari sebelum kami berangkat untuk melakukan perjalanan
ke Indonesia , ternyata kami punya program kunjungan , yang diabaikan
dan tidak melibatkan pertemuan dengan masyarakat sipil , tidak
melibatkan pertemuan dengan orang-orang Papua Barat , kepemimpinan di
Papua Barat , ” katanya .
Kunjungan delegasi MSG ke Kota Jayapura hanya berlangsung selama
delapan jam dan pertemuan berlangsung dengan Gubernur Provinsi Papua,
Lukas Enembe, Direktur Bank Papua tanpa bertemu dengan DPRP.
Aktivis HAM dari Manokwari, Provinsi Papua Barat, Yan Christian
Warinussy menyayangkan para tamu MSG tak memperoleh kesempatan bertemu
dengan berbagai stake holder di Kota Jayapura meliputi tokoh adat, tokoh
pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Papua.
Warinussy menegaskan mestinya penting bagi mereka untuk melihat dan
memperoleh informasi yang benar, adil dan faktual dari masyarakat di
Tanah Papua. Dia menilai pemerintah di Jakarta berusaha menutupi fakta
pelanggaran HAM yang sudah berkali-kali terjadi di Papua meliputi kasus
pembunuhan kilat, penganiayaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual,
penghilangan oran,penahanan sewenang-wenang di luar proses hukum,
pengkekangan hak kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.
Para Menlu Melanesia tiba tanpa penyambutan tari-tarian persaudaraan
Melanesia dan juga datang dengan pesawat khusus di pagi subuh pukul
05.00 WP di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura Papua. Tak ada tarian
khusus dan juga adat-adat khas Papua seperti injak piring tua dalam
kebudayaan Melanesia kepada tamu-tamu dari MSG. Sebaliknya sebanyak 46
aktivis Papua Barat ditahan dan akhirnya dilepas. (Jubi/dominggus a mampioper)
0 komentar :
Posting Komentar