 |
| menghadan rumah Warga |
KNPB KAIMANA NEWS. Setelah masalah Papua
Barat menjadi perdebatan internasional, pemerintah
adalah pendekatan sosial berupa santunan bantuan kepada rakyat West
Papua. Pernyatan Sekjend KNPB nasional Ones Suhuniap yang dikeluarkan di depan rakyat Papua barat saat peresmian
kantor KNPB dan PRD Mimika 31 Desember 2013 lalu benar-benar suatu kenyataan.
Semua format pembangunan yang dilakukan Indonesia untuk Papua Barat telah Gagal
sehingga yang terjadi saat ini adalah pendropan bantuan-bantuan social dengan
berbagai alasan. Di Kaimana, pemerintah Indonesia Sendiri telah bingung untuk
menahan arus pergolakan poltik Papua Merdeka sehingga pada bulan desember lalu
di adakan pertemuan oleh Dinas Sosial Kaimana di dengan rakyat Papua Barat
untuk membicarakan tawaran pembangunan kepada Rakyat Papua Barat. Dalam
Pertemuan itu, pemerintah tidak mendapatkan hasil Positif dari rakyat Papua,
dimana rakyat tidak mendukung tawaran atau program pemerintah yang di
rencanakan.
Sehingga aplikasi dari hasil pertemuan Pemerintah Indonesia dengan
Rakyat Papua Barat ini diwujudkan dengan pendropan bantuan-bantuan social
secara paksa kepada rakyat.
Indonesia kehabisan cara
untuk mengembalikan simpati bangsa Papua Barat untuk bertahan dalam bingkai
NKRI, sehingga yang terakhir di lakukan
Pada hari ini, kamis 23 Januari
2013, Pemerintah Indonesia yang di motori oleh Dinas PU Kaimana mendatangi
perumahan warga menggunakan 3 Truk bermuatan bahan-bahan bangunan untuk di
turunkan kepada Raykat Papua Barat. Kegiatan ini awalnya di lakukan dengan cara
pendataan penduduk oleh dinas Sosial yang di kawal oleh aparat TNI AD. Rakyat
Papua yang tidak memiliki kartu identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga di
minta secara paksa untuk mengumpulkan data mereka segera mungkin.
Menurut kesaksian Ibu M. Furay
yang merupakan salah seorang warga Papua yang juga didatangi Pemerintah dan
aparat TNI AD ini,” pada hari pertama
kami di kagetkan dengan sejumlah tentara dan pegawai negeri Dinas Sosial
Kaimana yang mendatangi kami untuk meminta identitas kami berupa KTP atau Kartu
keluarga, namun karena kami takut kami tidak memberikan indentitas diri kami,
sehingga sampai tiga hari berturut-turut mereka mendatangi kami dengan tujuan
yang sama.
Melihat perkembangan politik di
daerah saat ini, pemerintah Indonesia selama 52 Tahun baru terbangun dari tidur
untuk memperhatikan kehidupan orang Papua, namun sudah terlambat sehingga ia
harus membujuk rakyat Papua dengan berbagai kado-kado politik.
Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com
0 komentar :
Posting Komentar