Jayapura - Tahun
2014 akan menjadi tahun yang begitu penting dalam menentukkan hak hidup
bangsa Papua Barat. Kenapa tidak. Tahun ini di awali dengan kunjungan
Menteri-Menteri Luar Negara-Negara Melanesia. Kehadiran mereka sangat
bersejarah, karena sekalipun pemerintah Indonesia mangalihkan agenda
kunjungan. Semula dimaksud untuk mengujungi rakyat Papua yang hidup
dibawah penjajahan Indonesia sejak 1 Mei 1963.
Mereka tiba
jam pagi-pagi buta langsung menuju Hotel yang sudah disiapkan dengan
mempergunakan nama pejabat Indonesia. Saat Gubernur Papua menyarankan
sebaiknya delegasi berjumpa dengan DPRP dan MRP, Kapolda Papua potong
dengan katakan tidak ada dalam agenda dan langsung di arahkan ke Kantor
Bank Pembangunan Daerah, dimana sudah ditunggu orang-orang Papua,
pembela kepentingan kolonial yang dikenal sebagai Kelompok Merah Putih.
Dari sana, diterbangkan dengan Heli Kopter ke Bandar Udara Sentani untuk
selanjutnya menuju Ambon dalam perjalanan balik ke Jakarta.
Rakyat Papua yang sudah bentuk Panitia, keliling bawah piring adat
sesuai budaya melanesia. Tamu yang di tunggu di kawal mati. Rakyat yang
hendak mengelar upacara adat di tahan, mahasiswa yang kecewa cuma bisa
pidato di depan Kampus Uncen sambil bakar ban tanpa protes. Ketua Komisi
A yang mencakup urusan luar negeri cuma bisa mencaci orang-orang Papua
binaan Indonesia yang memenuhi ruang pertemuan. 3 menit waktu yang
diberikan kepadanya, ia bisanya cuma protes dan keluar bersama Ketua MRP
yang mengungkapkan perasaan yang sama.
Kini, di Eropa muncul
perhatian yang sama. Komisi Hak Asasi Manusia dari Parlemen Uni Eropa
akan menggelar acara dengar pendapat tentang Hak Asasi Manusia di
Papua, pada hari Kamis 23 Januari 2014. Anda bisa menyaksikan jalannya
sidang melalui televisi di sini: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=DROI.
Hearing ini memperlihatkan bahwa bahwa Indonesia memang penjajah yang
tidak tahu menghormati hak-hak dasar dari masyarakat Papua yang di jajah
sejak tahun 1963. Tentu saja, Menteri Luar Negeri Papua New Guinea
tidak melihat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perjalanan
ekstra ketat di Papua. Namun tidak usah heran karena Menteri Luar Negeri
mengakui secara jujur akan fakta masalah Hak Asasi Manusia di Papua
sebagai satu-satunya daerah yang di larang bagi orang luar. Situasi ini
di gambarkan sebagai journalist dead zone dalam film documenter yang
dibuat dengan melibatkan Bintang Film Hollywood, Ryan Fillippe.
Saksikan melalui jaringan internet: www.isolated.tv
Untuk mensukseskan acara ini saya hendak mengajak semua orang Papua
maupun yang peduli akan masalah HAK Asasi Manusia, untuk mengirim surat
kepada anggota Parlemen Uni Eropa. Nama mereka bisa didapatkan melalui
webside UNI Eropa. Kedua, anda juga bisa melakukan lobby ke berbagai
media nasional dan internasional agar mereka mewartakan pertemuan ini.
Perlu dilakukan demo damai di berbagai daerah dengan membuka kembali
kuburan-kuburan kejahatan kemanusian dan atas nama korban kita menuntut
keadilan. Kemudian pasang tv yang besar di tempat-tempat umum dan
saksikan bersama.
Selamat berjuang dalam damai
Papua Merdeka.
Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com
About suarakolaitaga
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 komentar :
Posting Komentar