 |
| Kantor pusat MSG di Port Villa, Vanuatu (Dok MSG) |
Jayapura, 11/1 (Jubi) – Ketua Dewan Nasional Papua (DNP),
Enggelbert Surabut mengatakan kecewa atas perubahan agenda kunjungan
Melanesian Spreahead Group ( MSG) ke Papua. Sesuai resolusi para
pemimpin MSG di Noumea tahun lalu, misi dari kunjungan para Mentri Luar
Negeri negara-negara anggota MSG ini untuk melihat realitas Papua namun
agenda telah berubah hanya untuk bertemu dengan Gubenur dan DPRP pada 13
Januari besok.
“Kami sangat kecewa. Sesuai rencana kan, objek kunjungan rakyat
Papua, bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia malah menjadi
pelaku kekerasan terhadap rakyat di Papua yang menjadi keprihatinan
negara-negara MSG beberapa waktu lalu dalam sidang MSG,” tutur ,
Engelbert, kepada tabloidjubi.com melalui mobilephonenya dari Wamena,
Minggu (12/1).
Kemudian, kalau agendanya berubah menjadi ketemu pemerintah
Indonesia, menurut Engelbert, delegasi tidak akan pernah melihat
realitas Papua. Pemerintah Indonesia pasti akan memperlihatkan kebaikan
semu-nya yang ada dalam agenda Otonomi Khusus, UP4B dan Otsus Plus yang
tidak pernah terealisasi baik.
“Kita pasti tahu Indonesia mengarahkan delegasi, memperlihatkan
ruko-ruko yang menghiasi kota, menyembunyikan realitas rakyat bangsa
Papua ini,” tegasnya.
Kalaupun tidak bertemu rakyat Papua, melihat realitas yang
sebenarnya, Engelbert berharap, MSG tidak serta merta menerima
penjelasan pemerintah Indonesia sebagai realitas Papua. “Pelaku
kejahatan tidak mungkin mengatakan kejahatannya, itu harus menjadi
pegangan delegasi dalam menilai realitas Papua ala pemerintah nanti.”
kata Engelbert.
Realitas buruk atau baik, yang buruk, menurut Yusak Pakage, aktivis
Papua Merdeka, pemerintah Indonesia harus sampaikan. “Pemerintah
indonesia harus berjiwa besar mempertaruhkan nama baik Indonesia sebagai
negara demokrasi,” tuturnya.
Kalau mengatakan jauh dari realitas, dunia sudah mengetahui Papua. Terutama peristiwa penembakan beberapa waktu terakhir ini.
“Penembakan di Freeport dan Puncak Jaya ini realitas. Realitas ini yang harus disampaikan. Kalau tidak, dunia akan menilai lain dari demokrasi yang diagungkannya.” kata Pakage.
Pada bulan Juni tahun lalu, para pemimpin negara-negara MSG telah
menanandatangi Komunike Bersama yang salah satu isinya adalah mengenai
aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat. Point 20 dan 21 dari
Komunike ini telah memutuskan bahwa:
1. Pemimpin negara-negara MSG mencatat roadmap dalam kaitannya dengan
aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk
keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur.
2. Para Pemimpin juga mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia.
3. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia.
4. Para pemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu.
5. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.
Dalam komunike ini para pemimpin negara-negara MSG juga telah memutuskan :
(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Mawel)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar