 |
| Saat wakil rakyat Papua di Jakarta hadang mobil yang ditumpangi Delegasi MSG di Jakarta pusat. Foto: Mateus Badii |
Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Perwakilan rakyat Papua se-Jawa
dan Bali di Jakarta, Rabu, (15/01/14), pukul 09:35 Waktu Jakarta
menghadang mobil yang ditumpangi para Menteri Luar Negeri Melanesia,
Spearhead Group (MSG) di depan Hotel Brobudur, di sebelah lapangan
Banteng Jakarta pusat.
Pantauan majalahselankah.com, perwakilan rakyat Papua yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa Papua itu sempat melakukan orasi dan membentangkan sejumlah poster dan spanduk di depan mobil yang ditumpangi delegasi yang dihadangnya. Orasi berlangsung sekitar 1 jam di depan hotel tersebut.
Mobil dihadang wakil rakyat Papua di Jakarta saat delegasi keluar dari tempat penginapan (Hotel Brobudur) untuk tujuan pergi menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Akibat aksi penghadangan itu, mobil yang ditumpangi delegasi masuk kembali ke hotel dan keluar menggunakan pintu lain di hotel itu.
Koordinator aksi, Wenas Kobogau tidak berhasil membacakan pernyataam sikap karena dihadang aparat. Selanjutnya, masa aksi diarahkan ke kantor Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) untuk melakukan Pers bersama wartawan.
Koordinator aksi, Wenas Kobogau membacakan Pernyataan Sikap Perwakilan rakyat Papua yang berisi lima poin di Kontras. Pertama, atas nama bangsa Papua Barat, meminta kepada negara-negara MSG untuk menerima aplikasi yang diajukan WPNCL di Noumea, Kaledonia Baru ketika berlangsung KTT MSG tanggal 19-21 Juni 2013.
Kedua, rakyat bangsa Papua Barat meminta kepada Negara-negara MSG untuk dapat menghentikan kerja sama bilateral dengan negara Republik Indonesia selama Papua dijajah.
Ketiga, rakyat bangsa Papua Barat mendukung sikap delegasi Vanuatu yang tidak ikut dalam rombongan ke Jakarta dan Papua karena undangan Indonesia lebih bersifat hubungan kerja sama ekonomi dan politik serta mengapresiasi Vanuatu yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat terutama rumpun Melanesia di Papua Barat.
Keempat, delegasi MSG diharapkan untuk bertemu dengan kepala-kepala ada di tanah Papua di atanranya, tokoh agama, tokoh adat, korban pelanggaran HAM di tanah Papua serta pada tapol/napol.
Kelima, para menteri luar negeri harus menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG di antaranya meninjau situasi pelanggaran HAM dan terus mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua barat. (Mateus Badii//MS)
Editor : Yermias Degei
Pantauan majalahselankah.com, perwakilan rakyat Papua yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa Papua itu sempat melakukan orasi dan membentangkan sejumlah poster dan spanduk di depan mobil yang ditumpangi delegasi yang dihadangnya. Orasi berlangsung sekitar 1 jam di depan hotel tersebut.
Mobil dihadang wakil rakyat Papua di Jakarta saat delegasi keluar dari tempat penginapan (Hotel Brobudur) untuk tujuan pergi menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Akibat aksi penghadangan itu, mobil yang ditumpangi delegasi masuk kembali ke hotel dan keluar menggunakan pintu lain di hotel itu.
Koordinator aksi, Wenas Kobogau tidak berhasil membacakan pernyataam sikap karena dihadang aparat. Selanjutnya, masa aksi diarahkan ke kantor Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) untuk melakukan Pers bersama wartawan.
Koordinator aksi, Wenas Kobogau membacakan Pernyataan Sikap Perwakilan rakyat Papua yang berisi lima poin di Kontras. Pertama, atas nama bangsa Papua Barat, meminta kepada negara-negara MSG untuk menerima aplikasi yang diajukan WPNCL di Noumea, Kaledonia Baru ketika berlangsung KTT MSG tanggal 19-21 Juni 2013.
Kedua, rakyat bangsa Papua Barat meminta kepada Negara-negara MSG untuk dapat menghentikan kerja sama bilateral dengan negara Republik Indonesia selama Papua dijajah.
Ketiga, rakyat bangsa Papua Barat mendukung sikap delegasi Vanuatu yang tidak ikut dalam rombongan ke Jakarta dan Papua karena undangan Indonesia lebih bersifat hubungan kerja sama ekonomi dan politik serta mengapresiasi Vanuatu yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat terutama rumpun Melanesia di Papua Barat.
Keempat, delegasi MSG diharapkan untuk bertemu dengan kepala-kepala ada di tanah Papua di atanranya, tokoh agama, tokoh adat, korban pelanggaran HAM di tanah Papua serta pada tapol/napol.
Kelima, para menteri luar negeri harus menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG di antaranya meninjau situasi pelanggaran HAM dan terus mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua barat. (Mateus Badii//MS)
Editor : Yermias Degei
Sumber : www.majalahselangkah.com
0 komentar :
Posting Komentar