 |
| Bendera negara-negara anggota MSG (Jubi/Victor Mambor) |
Jayapura, 12/1 (Jubi) – Vanuatu memastikan tidak mengirim Menteri
Luar Negerinya dalam kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Vanuatu yakin,
kunjungan ke Indonesia ini tidak sesuai dengan Resolusi (Komunike) yang
diputuskan oleh para pemimpin negara-negara Melanesia Spearhead Group
(MSG) bulan Juni tahun lalu di Noumea.
Pemerintah Vanuatu, sebelumnya mengancam akan memboikot undangan
Pemerintah Indonesia kepada negara-negara Melanesia untuk mengunjungi
Indonesia, jika kunjungan ini tidak menyertakan Papua dalam agendanya.
Undangan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, menurut sumber Jubi
di sekertariat MSG, awalnya hanya mengagendakan kunjungan ke Jakarta
dan Bali saja, tanpa Papua. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcases
Kalosil kemudian meminta Ketua MSG, Victor Tutugoro memastikan
Pemerintah Indonesia menyertakan kunjungan ke Papua dalam misi para
Menteri Luar Negeri negara-negara MSG ini. Setelah ada kepastian agenda
kunjungan ke Papua, Vanuatu tetap tidak menyertakan menteri Luar
Negerinya, Eduard Natapei dalam kunjungan ini karena agenda kunjungan ke
Papua tidak menyertakan pertemuan dengan elemen masyarakat sipil,
termasuk para tahanan politik dan kelompok-kelompok pro kemerdekaan
Papua. Pemerintah Vanuatu menyebutkan kunjungan ini hanyalah kunjungan
Multilateral karena tidak sesuai dengan amanat Komunike para pemimpin
MSG dan lebih bersifat promosi kerjasama pembangunan dan ekonomi antara
Pemerintah Indonesia dengan Negara-Negara di kawasan Melanesia.
Kantor Kementrian Luar Negeri Vanuatu mengatakan hanya menyertakan
Joe Natuman, Utusan Khusus Vanuatu untuk Dekolonisasi dalam kunjungan
ini.
“Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei, telah menarik diri dari
kunjungan karena pemerintah Vanuatu yakin program yang terjadwal
tersebut sangat tidak mungkin mencapai apa yang ingin dicapai oleh para
pemimpin MSG. Para pemimpin MSG ingin bertemu dengan berbagai kelompok
di Papua Barat, termasuk beberapa pemimpin gerakan pro-kemerdekaan dalam
rangka meningkatkan pemahaman tentang tawaran keanggotaan West Papua
National Coalition for Liberation.” demikian rilis pers yang diterima
Jubi dari Kementrian Luar negeri Vanuatu, Sabtu (11/1) malam.
Pemerintah vanuatu, melalui rilis pers ini menyebutkan, program yang
ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia hanya menyediakan kunjungan ke
Papua dalam waktu yang sangat terbatas dan pertemuan-pertemuan yang
bersifat tertutup dengan Gubernur Papua dan DPRP selain kunjungan ke
Jakarta dan Bali. Pemerintah Vanuatu mengatakan tidak ada gunanya
mengunjungi Bali atau melakukan seluruh agenda kunjungan jika MSG tidak
bisa bertemu dengan orang yang tepat. Rencana penandatanganan pernyataan
bersama antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara Melanesia
dalam kunjungan ke Indonesia ini disebutkan oleh Pemerintah Vanuatu
sebagai kegagalan tujuan kunjungan sebagaimana amanat dalam Komunike di
Noumea tahun lalu.
Sedangkan Pemerintah Fiji yang memimpin kunjungan para Menteri Luar
Negeri negara-negara Melanesia ini mengatakan delegasi para menteri Luar
Negeri ini akan berada di Papua selama dua hari untuk bertemu dengan
pejabat pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami sangat senang untuk melakukan kunjungan ini atas undangan
Pemerintah Indonesia agar dapat menilai aplikasi WPNCL untuk menjadi
anggota MSG. Hal inik memungkinkan kami untuk menyajikan rekomendasi
kepada Pemimpin kami,” kata Ratu Inoke melalui rilis pers Pemerintah
Fiji yang diterima Jubi, Minggu (12/1) pagi.
“Kami sepenuhnya menghormati kedaulatan Indonesia dan integritas
teritorial dan kami lebih lanjut mengakui bahwa Papua Barat merupakan
bagian integral dari Indonesia .
Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung tentang situasi di Papua Barat dan memahami aspirasi sesama saudara Melanesia kami di Papua berkaitan dengan representasi mereka dalam WPNCL untuk menjadi anggota dari MSG,” tambah Ratu Inoke.
Kunjungan ini, menurut pemerintah Fiji juga akan memperdalam hubungan
ekonomi dan kerjasama pembangunan antara Indonesia dan negara-negara
Melanesia.
Anggota delegasi dalam kunjungan ini termasuk Honourable Rimbink Pato
(Menteri Luar Negeri Papua Nugini), Honourable Soalaoi Forau (Menteri
Luar Negeri Kepulauan Solomon), Honorable Joe Natuman (Utusan Khusus
Vanuatu untuk Dekolonisasi) dan Yvon Faua, Wakil Kanak dan FLNKS.
Delegasi ini dijadwalkan tiba di Jayapura hari Senin (13/1) pagi dan langsung bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP. (Jubi/Victor Mambor)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar