 |
| Suasana Pernyataan dari Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua (Jubi/Indrayadi TH |
Jayapura 11/11 (Jubi) - Forum Kerja Oikumenis
Gereja-Gereja Papua meminta pihak Kepolisian segera membebaskan para
mahasiswa yang ditahan, karena melakukan aksi damai penolakan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Plus di Kota Jayapura
beberapa hari lalu.
Hal ini ditegaskan Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua
saat menggelar konferensi pers di Kantor Sinode KINGMI Papua, Jayapura,
Senin (11/11) siang tadi.
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua, Pares Wenda dalam
konferensi pers tadi membacakan 5 poin penting dalam press realese,
diantaranya Pertama, Pihaknya menuntut pihak kepolisian agar
segera membebaskan para mahasiswa yang sedang ditahan antara lain Yason
Ngelia, Alfaris kapisa, Agus Kadepa, Usman Pahabol, Nelius Wenda, dan
Benyamin Hisage, sebab mereka hanya menjalankan hak asasinya atas hak
untuk bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum.
Kedua, Pihaknya meminta kepada pihak Universitas
Cenderawasih (Uncen) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) bertanggung jawab
atas keamanan dan keselamatan para mahasiswa ini, mengingat mereka
ditangkap aparat di saat menyampaikan pendapatnya di depan kantor kedua
lembaga tersebut.
Ketiga, Pihaknya mendesak Uncen, Gubernur, DPRP dan MRP
untuk menghentikan proses pemaksaan RUU Otsus Plus secara
sewenang-wenang. Sebaliknya, ketiga lembaga pemerintahan daerah ini
seharusnya menindaklanjuti hasil konsultasi publik yang diselenggarakan
oleh MRP tentang Otsus ke pemerintah pusat di Jakarta menuju suatu
penyelesaian yang menyeluruh, adil dan bermartabat.
Keempat, Gereja mendukung penolakan ini dan mendesak Jakarta
untuk berhenti melibatkan Gubernur dalam urusan politik. Dengan
demikian, Jakarta menghadapkan rakyat dengan Gubernur lalu Jakarta cuci
tangan.
Kelima, Pihaknya menghimbau kepada seluruh Jemaat di Tanah
Papua agar melakukan pengumpulan kolekte khusus bagi dosen-dosen Uncen
supaya dapat menghentikan para dosen ini dari kebiasaannya mencari “Proyek” pada pengusaha yang kemudian berpotensi membunuh nurani akademik mereka.
Sementara itu, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay
kepada wartawan menuturkan jika pihaknya sangat menyesalkan beberapa
kejadian yang terjadi belakangan ini. “Menurut kami ini lanjutan dari
yang sudah sering kita alami beberapa dekade terakhir ini,” kata Benny
kepada sejumlah wartawan, Senin (11/11).
Dirinya juga menyesalkan adanya kejadian seperti ini, karena pihaknya
merasa terjebak. “Termasuk Uncen, sebenarnya ini masalah politik. Ini
adalah tugas dari MRP dan DPR yang sudah terima aspirasi masyarakat,
mereka seharusnya menjalankan tugas besar ini. Tetapi kami lihat
belakangan ini pemerintah provinsi Papua terlalu banyak habiskan energi
mengurus Otsus Plus yang sebenarnya menurut kami ini adalah porsi dari
pemerintah pusat,” katanya. (Jubi/Indrayadi TH)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar