 |
| Dukuangan Kepada ULMWP (FOTo Doc NG) |
Jayapuara 01 Mei 2015. Orang Papua Barat wajib dan harus mendukung ULMWP demi hak penetuan nasib sendiri demi masa depa anak cucu yang akan datang.
Selama 5 dekade bangsa Papua Barat hidup dalam penjajahan klonial NKRI sejak 1963 sampai dengan saat ini orang Papua Barat menjadi budak klonial NKRI .
Orang Papua tidak pernah di pandang sebagi manuasia yang bermartabat sama seperti manusia lain di Muka bumi ini, tetapi NKRI tidak pernah menghargai harkat dan martabat manusia papua dan sebagai pemilk dan ahli waris Tanah Papua.
NKRI mencaplok wilayah Papua Barat, atas persengkonggolan ameriak Serikat Belanda, Indonesia dan PBB akhirnya masa depan Bangsa Papua Barat dikorbankan.
Sebelum sebelum bangsa asing mesuk menguasi wilayah Papua Barat, manusia Papua barat pernah memiliki Cita-cita untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat sama seperti bangsa lain di dunia.Orang papua barat tidak pernah merasa bangga menjadi orang indonesia dan hidup dengan orang melayu. hal itu telah terbukti bahwa rakyat Papua barat terus berjuang untuk merdeka secara politik dan berdaulat penuh dan mandiri secara ekonomi, serta berdaulat secara hukum dan berkeadilan.
Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu.
Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.
Wilayah Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera nasional Bintang fajar memiliki lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan nama negara Papua Barat. Simbol-simbol kenegaraan disiapkan oleh Komite Nasional Papua (KNP) sekarang yang kita kenal hari ini dengan nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB), simbol negara ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.
Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.
Masa depan Bangsa Papua dikorbankan dengan tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera.
Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih.
Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.
Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.
Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia.
Orang Papua dijajah selama 50 an bersama dengan keluaga Tiri yaitu NKRI, saatnya Rakyat Papua Barat harus sadar dan berdiri menyatakan kepada Dunia Bahwa Kami buka Bangsa Indonesia melayu, tetapi kami bangsa indonesia.
Siapkan kekuatan dan bekal untuk berlayar ke melanesia karena keluarga kandung kita adalah Melenasia, selama ini keluarga tiri Indonesia menipu kita merampas tanah kita dia mengambil Rumah dan harta kekayaan kita. Mari kita kembali ke keluarga melanesia.
By. #Nesta
Blogger Comment
Facebook Comment