News
Loading...

Grasi 5 Tapol dan Buka Jurnalis Asing, AMP: Cara Jokowi Batalkan Papua Masuk MSG

Aksi bisu AMP. Foto: Dok AMP KK Yogyakarta.

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta menilai Pemberian grasi bagi lima tahanan politik (Tapol) Papua tanpa amnesty serta pembebasan jurnalis asing untuk melakukan peliputan yang hingga kini masih melahirkan kontroversi antara pemegang brokrasi di Indonesia merupakan cara pemerintah pusat era Jokowi-JK untuk berusaha membatalkan peran diplomasi rakyat Papua melalui wadah bersama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk Melanesian Spearhead Group (MSG).

Menurut AMP, pembungkaman ruang demokrasi masih terasa hingga di luar tanah Papua. "Kondisi mahasiswa Papua saat ini di tanah rantauan pun memiliki hal yang sama. Ruang demokrasi dibungkam semakin nyata, terlihat ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 diselenggarakan di Bandung,  penangkapan 3 mahasiswa Papua secara paksa yang tidak sesuai dengan jalur hukum. Juga pada peringatan hari Aneksasi West Papua pada 01 Mei 2015 kemarin, 2 mahasiswa Papua ditangkap di Surabaya," tulis AMP dalam keterangan pers yang diterima majalahselangkah.com, Minggu (17/05/2015) malam.

Dijelaskan, upaya yang terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk membatalkan Papua masuk MSG adalah lanjutan dari manipulasi sejarah Papua yang dimulai sejak integrasi paksa yang dilakukan pada 1 Mei 1963 melalui Untea demi kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat.

"Setelah West Papua menjadi bagian dari Negara kolonial Indonesia sebelum dilakukannya Pepera 1969, teror, intimidasi, pembantaian, pembunuhan, dan manipulasi dibuat oleh pemerintah Indonesia demi kepentingan terselubung mereka secara terus menerus," kata Abbi Douw, ketua AMP KK Yogyakarta.

Kata dia, 53 tahun lamanya segala sektor dan lini kehidupan orang Papua hidup dibawa tekanan moncong senjata militer Indonesia. Militeris diterapkan besar-besaran di Papua tanpa izin pemilik hak ulayat demi kepentingan Negara kolonial Indonesia untuk memusnahkan manusia Papua.

"Masih segar di teliga kita, penangkapan semena-mena, pembunuhan nyata hingga misterius, teror, intimidasi mewarnahi lini kehidupan kebebasan berekspresi. Ruang demokrasi dibungkam habis-habisan hingga berpuncak pada 01 Mei 2015 kemarin," ungkap Douw sambil menambahkan dalam peringatan hari Aneksasi West Papua, dari Sorong sampai Samarai, 164 orang ditangkap secara paksa, dan 3 orang rakyat Papua dibunuh oleh Polisi dan 2 orang lainnya ditangkap secara tidak manusiawi di Nabire.

Dalam kondisi demikian, jelas Abbi, perjuangan bangsa West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  pada 5 Februari 2015 telah mengajukan aplikasi keanggotaan di Melanesia Spearhead Group (MSG). Itu pun dilakukan dengan lika-liku Indonesia untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan mau membatalkan semua ruang gerak perjuangan rakyat Papua.

Sehingga pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di atas tanah Papua serta memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat.

Dalam upaya mendukung perjuangan ULMWP serta melihat kondisi Papua dalam situasi kritis dan sangat terpuruk dalam sisi penegakan hak asasi manusia, AMP Komite Kota Yogyakarta menggelar Posko Papua Zona Darurat di Asrama Mahasiswa Papua Yogyakarta. (MC2/MS)


http://majalahselangkah.com/content/-grasi-5-tapol-dan-buka-jurnalis-asing-amp-cara-jokowi-batalkan-papua-masuk-msg
Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment