Filep Karma - IST |
“Mereka (Pemerintah Indonesia) juga tahu, saya pernah menolak grasi,” kata Filep Karma kepada Jubi (Sabtu, 23/5/2015).
Dalam catatan Jubi, sebelum Jokowi memberikan grasi awal bulan Mei ini, para tahanan politik Papua sudah pernah menolak tawaran grasi yang diberikan oleh presiden Indonesia sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) pada tahun 2013. Surat penolakan ini dikirimkan oleh para tahanan politik kepada SBY melalui surat resmi yang dikirimkan tanggal 27 Mei 2013.
Dalam surat penolakan tersebut, tahanan politik Papua menyatakan mereka tidak butuh dibebaskan dari penjara, tetapi butuh dan menuntut pembebasan bangsa Papua dari penjajahan negera kolonial Republik Indonesia. Tahanan politik yang menandatangani surat ini termasuk Filep Karma.
Menurut Karma, lebih penting berpikir bagaimana menilai keputusan Presiden Jokowi yang hendak membebaskan 90 tahanan politik Papua dan Maluku lewat program amnesti dan abolisi.
“Saya juga ingin lihat bagaimana keputusan membuka Papua buat media internasional dibuktikan,” tambah Filep Karma, yang adalah Ketua Forum Tahanan Politik Papua Barat.
Karma, juga menilai pemberian grasi kepada lima tahanan politik Papua baru-baru ini tidak sinergis dengan sikap dan tindakan aparat keamanan di Papua yang notebene adalah bawahan Presiden. Aparat keamanan masih menangkap dan menahan aktivis Papua yang melakukan aksi protes secara damai, bahkan mengkriminalisasi para aktivis ini.
“Soal kriminalisasi terhadap aktivis Komite Nasional Papua Barat juga masih berjalan,” ujar Karma yang telah dipenjara selama 11 tahun.
Sebelumnya, Benny Giay, tokoh gereja di Papua membeberkan bawah Filep Karma ditawari menjadi staf khusus presiden jika ia meminta pembebasannya kepada Presiden Jokowi. Menurut Giay, tawaran itu disampaikan langsung Judith Dipodiputro, Ketua Pokja Papua Jokowi ketika mengunjungi Filep di Lapas Abepura.
“Saya datang ke LP Abepura untuk mengunjungi Filep Karma. Saat yang sama, Judith Dipodiputro sedang bicara dengan Filep Karma, meminta ia menulis surat kepada Presiden Jokowi,” kata Ketua Sinode kemah Injili (Kingmi), Jumat (22/5/2015).
Filep Karma, kepada Jubi, Kamis (7/5/2015) tegas menyatakan tak akan pernah menulis surat kepada Presiden Indonesia untuk meminta pembebasan atau mengucapkan terima kasih atas keputusan Presiden Jokowi membebaskan tahanan politik Papua.
“Kalau presiden mau memberikan amnesti, ya terima kasih. Tapi kami tidak akan pernah meminta atau memohon itu. Apalagi membuat surat untuk permohonan pembebasan dan berterima kasih,” kata Filep Karma.
Filep Karma saat itu juga mengakui bahwa ia telah bertemu dengan utusan Presiden Jokowi untuk membicarakan pembebasannya dan ia diminta membuat surat.
“Saya diminta untuk membuat surat. Saya tidak tahu juga surat untuk apa. Tapi saya tak akan pernah membuat surat untuk meminta atau memohon pembebasan saya,” tegas Filep Karma. (Victor Mambor)
http://tabloidjubi.com/2015/05/23/filep-karma-mereka-juga-tahu-saya-pernah-menolak-grasi/
Blogger Comment
Facebook Comment