News
Loading...

10 TAHUN, SBY DINILAI TAK MEMBAWA PERUBAHAN ORANG PAPUA

Suasana Seminar oleh AMPTPI di Gereja Baptis Ramogo Pos 7 Sentani (Jubi/Mecky)
Sentani, 26/5 (Jubi) – Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama sekali tidak membawa perubahan bagi orang Papua. Karena itu Orang Papua harus bersatu untuk membangun daerahnya sendiri bila tidak ingin menjadi penonton. Salah satunya, orang Papua secara kelompok mengumpulkan data sebagai bentuk evaluasi kerja pimpinan

Pernyataan di atas merupakan penggalan paragraf kesimpulan dari seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) DPC Kabupaten Jayapura yang bertajuk ‘‘Apa Yang Dilakukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono Selama Dua Periode (10 tahun) Bagi Rakyat Bangsa Papua “ di Gereja Baptis Ramogo Pos 7, Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 24/5 kemarin.

Indikator pertama mengenai kegagalan lebih banyak dipaparkan oleh Markus Haluk dengan penemuan 12 bentuk kekerasan; penyiksaan berat, penangkapan sewenang-wenang, penembakan dan pembunuhan, pemerkosaan terhadap perempuan, pembakaran dan penghancuran harta milik warga, pengekangan demonstrasi damai, penolakan surat pemberitahuan aksi, penahanan warga sipil Papua dengan tuduhan makar, pembatasan akses anggota Parlemen, Kongres dan diplomat asing, pembatasan dan ancaman jurnalis internasional, media nasional, dan lokal serta ancaman terhadap pembela HAM.

Dari bentuk kekerasan di atas, jumlah terbanyak terjadi pada penangkapan sewenang-wenang sebanyak 560 korban orang Papua dan lima korban warga Negara asing (WNA) yang pelakunya TNI sebanyak 2 kali dan Polisi sebanyak 20 kali. Sedangkan untuk korban terendah ada pada bentuk kekerasan pembatasan dan ancaman terhadap jurnalis dan ancaman terhadap pembela HAM sebanyak delapan korban dengan pelakunya Polisi dan orang tidak dikenal (OTK).

Pemerintahan ini gagal membangun orang Papua dan sekarang orang Papua mesti sadar siapa teman dan lawan. Jangan lawan jadikan teman lalu kerja sama, pasti ujungnya kita akan sakit hati”, ungkapnya.

Pemateri lain, Theo kossay, Dosen STFT Fajar Timur dan Atropolog Muda Papua, lebih menekankan pada dampak pemekaran kabupaten /Kota dan Provinsi. 

Dalam materi yang berjudul “Maraknya Pemekaran Kabupaten Dan Provinsi Mengancam Kepunahan Manusia Dan Kebudayaan Asli Papua” dijelaskan bahwa dalam pemerintahan SBY telah tumbuh subur Daerah Otonom Baru (DOB) berjumlah 84 baik yang sudah ada maupun yang sedang diupayakan oleh masing-masing tim sukses. 

Dampak lain adalah munculnya TUM (Transmigrasi, Urbanisasi dan Migrasi) yang mana mendatangkan orang luar Papua ke Papua untuk mengisi daerah-daerah pemekaran baru itu. Kedua hal ini berdampak buruk pada hilangnya manusia dan identitas kepapuaan di tanah Papua.

Bruder Eddy OFM dalam tulisan yang berjudul “Suasana Yang Dialami Orang Asli Papua Terkait Perlindungan Atas Hak Dasar Selama Sepuluh Tahun Kepemimpinan SBY [2004-2014]” mengulas seputar Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Pertahanan Keamanan sesuai kronologinya. 

Dari tulisan yang berjumlah 26 halaman itu dapat disimpulkan bahwa sudut pandang Negara terhadap rakyat bangsa Papua belum berubah dari 1960an dan saat ini, karena stigma, terror, pembunuhan, penangkapan, pemerkosaan masih ada di sekitar kehidupan rakyat Papua.

Kasus-kasus seperti diatas dikemukakan juga oleh Fien Yarangga dalam ulasannya dengan spesifik pada gender dalam tulisan berjudul “Penegakan Gender dan Perlindungan dan Penghargaan Atas Hak-Hak Perempuan Papua pada Masa Pemerintahan SBY”. 

Menurutnya tidak ada perubahan yang signifikan karena mama-mama papua masih berjualan di tanah milik orang, masih ada stigma bahwa mama Papua merupakan keturunan pejuang Papua merdeka.

Bapak Pendeta Sofyan Yoman dalam kesempatan ini lebih menekankan agar mahasiswa Papua lebih kritis lagi dalam menulis, mengambil dan mengolah data,”Saya tidak bicara masalah karena para pemateri terdahulu sudah sampaikan yang intinya, kami (Papua:red) tidak akan pernah ada kebebasan bila dijajah terus. Kami sudah terhimpit di atas tanah kita sendiri oleh kepentingan investor maupun kepentingan orang mencari makan. Maka, kita harus sadar akan situasi ini dan mulai mengatur langkah bersama kita. Hal terpenting adalah kita bersatu dan mencari data untuk mengatakan kepada dunia kalau selama dengan pemerintah Indonesia kami tidak mengalami perubahan” ditutupnya seraya disambut aplaus yang meriah oleh puluhan peserta yang hadir.

Kelima pemateri diatas sepakat bahwa sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan kontribusi yang signifikan walaupun ada Otonomi Khusus (Otsus), Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pelipatgandaan Daerah Pemekaran Baru (DOB).

Hal ini mengindikasikan bahwa siapapun Presidennya tidak mampu merubah Papua selama tidak merubah pola pendekatan.

Lain dari biasanya, dalam seminar kali ini, pemateri lebih menyarankan kepada pemuda dan masyarakat Papua agar mendokumentasikan semua peristiwa sekitar untuk mendukung kerja-kerja kemanusiaan. (Jubi/Mecky)

sumber :  www.tabloidjubi.com
Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment