 |
| Pdt. Herman Awom (Jubi/Roberth Wanggai) |
Jayapura, 31/8 – Pimpinan Kongres Rakyat
Papua (KRP) II Papua, Pdt. Herman Awom mewanti-wanti pemerintah yang
melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia (Dirjend Otda Kemendagri RI), agar tak
mengacaubalaukan cita-cita orang Papua untuk berjalan sendiri dan
bermartabat sesuai keputusan KRP tahun 2000 di GOR Cenderawasih APO,
Kota Jayapura, Papua pada 26 Mei-4 Juni 2000 lalu.
Sebagaimana dalam release yang diterima tabloidjubi.com,
Sabtu, (31/8), dikatakan bahwa ada wacana Dirjend Otda Kemendagri
RI akan mengundang orang-orang Papua untuk membicarakan masa depan Papua
yang justru bukan orang-orang penentu dalam hal ini pentolan Presidium
Dewan Papua (PDP), KRP dan anggota panel Papua.
Menurut Awom sebagaimana dalam peringatannya kepada Dirjend Otda
Kemendagri RI, otonomi khusus (Otsus) Papua telah
dikacaubalaukan. “Artinya sesuatu pekerjaan dan bagus oleh penggagas
pertama, dikacaubalaukan oleh orang lain yang bukan penggagas yang
membuat pekerjaan itu tidak berguna bagi penggas pertama juga si
pengubah,” ungkap Awom yang juga anggota PDP.
Awom yang menganalogikan kekacauan yang dibuat oleh pemerintah yakni
telah di ‘mandemor’kan dalam bahasa Biak. Atau bahasa Jawa di
amburadulkan atau identikan dengan dikacaukan. “Karena itu usul hikmat
saya sebagai pimpinan KRP II tahun 2000, kepada Pak Dirjend Otda
Kemendegri RI agar undanglah 20 ribu orang Papua yang menghadiri KRP II
atau setidak-tidaknya puluhan anggota PDP dan 500 anggota panel Papua
untuk kita diskusi secara transparan di Jayapura, bukan secara
umpet-umpetan di Jakarta,” ungkap mantan Wakil Ketua Sinode GKI Di Tanah
Papua itu.
Tokoh Gereja Baptis Papua, Pdt. Sofyan Nyoman mengakui solusi masalah
Papua dengan undang-undang Otsus adalah kemenangan Indonesia dan
berprospek damai dan adil bagi orang asli Papua. “Tapi sayang tujuan
mulia dan bermartabat itu telah gagal total. Pelanggaran HAM di Papua
sudah menjadi momok bagi komunitas internasional. Kemudian UP4B hadir
seperti senterklas, juga tidak menjawab masalah,” ungkapnya.
Semua solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut tidak mampu
menyelesaikan masalah Papua yang sangat kompleks. Solusi yang tepat,
kata Sofyan, adalah dialog damai dan setara antara pemerintah Indonesia
dan rakyat Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga di tempat yang
netral. (Jubi/Roberth Wanggai)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar