 |
| Foto . Ilustrasi HAM di Tanah Papua yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia Melalu aparat TNI, POLRI. |
Jenewa, -- Dewan Gereja
Dunia (Word Council of Churchess/WCC) memfasilitasi sebauh forum pembicaraan
yang membahas kondisi hak asasi manusia di Papua di Jenewa, Swiss.
Diberitakan
satuharapan.com, Forum menyimpulkan dialog politik adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian dan stabilitas
di Papua.
Sudah bertahun-tahun hingga sekarang Papua masih dalam ketegangan
antara pemerintah dan penduduk asli Papua, di mana terjadi pelanggaran HAM
berat.
Forum
pembicaraan yang digelar bertema "Hak Azasi Manusia dan Perdamaian
Papua" yang dikoordinasikan dengan International Coalition for Papua
(ICP), sebuah organisasi masyarakat berbasis agama dan sipil ini dibikin
tanggal 23-24 September 2013.
Diketahui,
selain organisasi masyarakat berbasis agama dan sipil, forum ini diikuti
oleh pemimpin gereja dari Papua, aktivis perdamaian dan pejabat PBB.
Pada
intinya, forum menekankan perlunya reformasi kelembagaan untuk melindungi
masyarakat, hak politik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Papua.
Mereka
mencatat perlunya meningkatkan kebebasan berekspresi agar menghindari
Papua menjadi semakin terisolasi dari dukungan internasional.
Pendeta
Socratez Sofyan Yoman Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menjadi
pembicara kunci dalam konsultasi. Dia mengungkapkan penderitaan yang
mendalam atas kekerasan negara di Papua.
Leonard
Imbiri, Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua yang hadir pada Forum Pembicaraan
ini menjelaskan keprihatinannya atas pembungkaman aktivis hak asasi manusia
di Papua.
Leonard
Imbiri
menjelaskan, situasi yang memprihatinkan di Papua. Dia mengatakan,
eksploitasi sumber daya alam, kepentingan militer di wilayah itu dan
perubahan
demografis adalah sumber-sumber masalah di Papua.
"Pembunuhan,
penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pelayanan kesehatan yang buruk,
prasarana pendidikan minim, angka kematian anak tinggi, tingkat penderita
HIV/AIDS tinggi, perampasan tanah, dan deforestasi adalah beberapa contoh
pelanggaran hak azasi manusia yang terjadi di Papua, menunjukkan ketidakmampuan
pemerintah pusat," tutur Imbiri menjelaskan.
Christina
Papazoglou yang bekerja pada Program eksekutif Dewan Gereja Dunia untuk
HAM dan advokasi global mengatakan, Dewan Gereja Dunia akan mendukung
penuh perjuangan warga Papua dan mengakhiri berlangsungnya kekerasan
dan penegakkan hukum.
Papazoglou
meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk
membebaskan para tahanan politik, dengan damai mencabut
larangan perkumpulan rakyat Papua dan demiliterisasi di Papua.
"Komite
Eksekutif Dewan Gereja Dunia mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan
langkah-langkah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dialog dengan masyarakat
adat Papua dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi hak-hak
mereka," katanya.
Seperti
dikabarkan satuharapan.com, pada 25
September 2013 permasalahan HAM di Papua ini sekaligus
dibahas dalam forum internasional "Hak Azasi Manusia dan
Masyarakat Adat di Asia: Kasus di Papua Indonesia" yang diselenggarakan
secara bersama oleh Komisi Hak Azasi Manusia Asia, Komisi Dewan Gereja
Dunia Urusan Internasional, Franciscans International, Geneva for Human
Rights, the International Coalition for Papua (ICP), Tapol and the World
Organisation against Torture (Tapol dan Organisasi Dunia menentang Penyiksaan).
Forum berlangsung di Dewan Hak Azasi Manusia PBB di Jenewa.(BT/MS)
Sumber : http://majalahselangkah.com
0 komentar :
Posting Komentar