 |
| Ilustrasi Polisi , setelah Penembakan Macko Tabuni |
Jayapura, 23/5 (Jubi) – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (BEM FISIP Uncen), Yason Ngelia, meminta agar Kabag Ops Polresta Kota Jayapura, Kompol Kiki Kurnia tak lagi diturunkan Kapolda Papua, maupun Kapolresta Kota Jayapura untuk menangani berbagai aksi yang dilakukan mahasiswa.
“Kami ingin membuat opini tentang situasi Papua saat ini di mana demokrasi dibungkam aparat keamanan. Menurut kami, mulai dari berbagai kasus penembakan hingga aksi brutal yang dilakukan masyarakat, seharusnya jadi tanggungjawab Polda Papua karena surat yang kami masukan sudah sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini, tapi tak diindahkan dengan alasan ada aturan-aturan dari pihak kepolisian,” kata Yason ke wartawan saat ditemui di Gapura Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (23/5).
Menurut Yason, bila memang ada aturan dari kepolisian, seharusnya dilegalkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau apapun itu yang disetujui lembaga legislatif. “Menurut undang-undang yang kami pahami, bila ingin melakukan demonstrasi atau semacamnya, kami hanya perlu memberikan surat pemberitahuan kepada pihak aparat keamanan dan kami menerima surat tanda terima pemberitahuan kepada kami. Tugas mereka hanya menjaga keamanan bersama,” tuturnya.
Yason menilai, proses pembungkaman demokrasi yang mengakibatkan kematian demokrasi dan kematian HAM di tanah Papua. Aparat keamanan mencengkeram semua aktivitas demokrasi pasca reformasi bergulir di tahun 1998. Dalam pertemuan beberapa waktu lalu dengan Kapolda Papua, mahasiswa tak diundang padahal berbagai elemen lain hadir.
“Kami berharap ada ruang dialog yang dibuka antara aparat keamanan, khususnya kepolisian dengan kami mahasiswa. Padahal, Wakapolres pernah menyatakan, bila mahasiswa yang melakukan demo, tidak akan dilarang tetapi ternyata tidak terjadi,” ungkapnya.
Menurut Yason, BEM FISIP Uncen berharap ke depan tak ada lagi intimidasi dan teror terhadap warga sipil Papua, penangkapan aktivis pro-demokrasi dan HAM Papua karena ini adalah masalah-masalah sosial yang akan memicu situasi Papua untuk terus menghangat.
“Kami minta agar Kapolda Papua dan Kapolresta Kota Jayapura untuk tidak lagi menurunkan Kompol Kiki Kurnia, Kabag Ops Polresta Jayapura. Karena kami menilai, Kiki adalah provokator yang memicu konflik antara masa dan pihak aparat keamanan,” kata Yason kembali mengingatkan.
Selain itu, alasan lain kata Yason. “Sudah dalam beberapa aksi Kompol Kiki Kurnia sebagai Kabag Ops Polresta Jayapura menantang orator kami para mahasiswa yang akhirnya memicu emosi dari masa aksi. Padahal kami sudah berusaha menjaga agar aksi berjalan dengan damai,” jelasnya mengapa mereka meminta agar Kompol Kiki Kurnia tak lagi diturunkan menangani aksi demo mahasiswa.
Kabag Ops Polresta Jayapura, Kompol Kiki Kurnia yang sedang berada di Gapura Uncen Perumnas III Waena saat itu, tak bersedia memberi komentar apapun terkait mimbar bebas yang dilakukan Kabesma Uncen, Kamis (23/5). “Nanti tanyakan saja langsung kepada Kapolresta, beliau sedang berada di Abepura sekarang,” ungkap Kompol Kiki Kurnia, Kabag Ops Polresta Kota Jayapura ke tabloidjubi.com. (Jubi/Aprila Wayar)
Sumber : http://tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar