 |
FORUM SOLIDARITAS MAHASISWA/I PEDULI RAKYAT PAPUA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KONSULAT TENGAH MAKASSAR |
kami dari solidaritas mahasiswa/i papua di kota estudi makassar dan
komite nasional papua barat konsulat tenga makassar kami meminta dan
mendukun kebijakan-kebijakan perdana mentri panuatu yang dimana akan membawa permasalaan polit papua barat ke sidan tahunan PBB pada tahun 2013 .
Pada tanggal16/09/2013
TUNTUTAN
FORUM SOLIDARITAS MAHASISWA/I PAPUA dan KNPB KONSULAT TENGA MAKASSAR
dan rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari neo-kolonialisme
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan neo-kapitalisme kini
sedang
menggema di seantero wilayah Papua Barat. Negara – negara di Dunia Barat
dan
Indonesia yang secara real (nyata) melalui politik menguasai wilayah
Papua
Barat demi kepentingan ekonominya.
Indonesia menguasai Papua Barat dengan “keras kepala” untuk tidak
mendengarkan tuntutan kemerdekaan tersebut, Tuntutan rakyat Papua Barat yang
menuntut Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sebagai sebuah upaya ilegal
(melawan hukum atau tidak sah) oleh NKRI sehingga rakyat Papua Barat diberikan
beberapa cap konyol seperti; separatis, makar, GPK dan kriminal.
Walaupun demikian, rakyat Papua Barat yang berpegang teguh pada keyakinan
politiknya dan tidak menyerah. “Api perjuangan” dikobarkan terus – menerus
untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama Penentuan Nasib
Sendiri, Self Detrmenatio (Referendum). Tuntutan rakyat Papua Barat untuk Menentukan
Nasib Sendiri sedang marak dan dikonsumsi saat ini di mana – mana dari berbagai
kalangan. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh para
diplomat Papua Barat didukung juga oleh berbagai elemen Support Groups of West
Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan
kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di
Indonesia maupun di luar negeri.
Sudah 50 tahun lebih rakyat Papua berjuang dan mengharapakan dukungan
solidaritas masyarakat Internasional, melali kebijakan negara maupun melalui
LSM dan solidaritan masyarakat Internasional. Harapan itu kini sedang nyata
walapun tidak maksimal namun, kita patut bersyukur karena saat ini ada
perhatian masyarakat Internasional, dukungan terhadap perjugan rakyat Papua
Barat, saat ini terus – menerus terjadi, baik itu dukungan melalui Parlemen,
melalui LSM, secara Individu di tingkat parlemen bahkan solidaritas masyarakat
Internasional serta dukungan melalui sikap politik negara atau pemerintah.
Dukungan dan keperihatinan masyarakat Internasional terhadap nasib Bangsa
Papua Barat, datang juga dari Pemerintah dan Parlemen Inggris di gedung
parlemen Inggris pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 lalu yang mana mereka
menyoroti nasib orang Papua. Pada kesempatan itu juga pemerintah dan Parlemen
Inggris mengundang presiden SBY untuk menyaksikan proses Referendum yang akan
digelar di Skotlandia pada bulan September 2014 mendatang dimana pemerintah
Inggris memberikan kebebasn kepada rakyat Skotlandia, dengan maksud bahwa
setelah SBY pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di Papua yaitu
memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib mereka
sendiri.
Selain itu, yang patut kita berikan dukungan saat ini adalah keputusan yang
sudah dilahirkan oleh Negara – negara Melanessia MSG yang manyatakan bahwa, MSG
sepenunya mendukung hak asasi rakyat Papua Barat, terutama terhadap hak
penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah kostitusi MSG.
Bukan hanya itu, tapi juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 lalu Ketua
MSG Mr. Victor Tuturugo mendesak para Peminpin MSG tetap mendukung dan mencari
penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky. Selain itu
pernyataan sikap politiknya yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang
disampaikan oleh perdana mentri Vanuatu, bahwa Vanuatu akan mengusulkan
persoalan status politik Papua Barat dalam Sidang tahunan PBB yang akan
dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 tahun ini.
TUNTUTAN KAMI:
1.
Memberikan dukungan Terhadap kebijakan Negara atau
sikap Pemerintah Vanuatu melalui perdana menteri yang menyatakan sikap bahwa pemerintahn
Vanuatu akan mempersoalkan status Politik Papua Barat dalam sidang tahunan PBB
pada bulan September 2013 tahun ini,
2.
Mendesak kepada Negara – negara MSG untuk segera
menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG pada tanggal 18 Juli yang lalu,
sekaligus mendukung pernyataan Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo yang mendesak para
pemimpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik
West Papua dan Kanaky pada tanggal 26 Agustus 2013 lalu,
3.
Memperingati hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan
oleh PBB pada tahun 2010,
4.
Menuntut hak Penetuan Nasib sendiri sebagai isu
tunggal di Papua Barat sebelum pelaksanaan atau pembukaan Sidang tahunan PBB
yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013 mendatang
KAMI SANGAT MENDUKUN
0 komentar :
Posting Komentar