 |
| Ilustrasi : SBY Memaksakan papua menjadi ACEH |
"Rakyat Papua Tidak Mintah Pembangunan
Fisik, Tidak Mintah Untuk Disuap, atau apapun dari orang lain, Tetapi Rakyat
Papua Mintah Kebebasan”
Kebijakan
pemerintah NKRI terhadap Papua berupa Otonomi khsus, pemekaran provinsi dan
kabupaten/kota, UP4B hingga yang baru Otsus plus yang dicetuskan Gubernus Papua
Lukas Enembe S,PI sebagai kaki tangan
partai Demokrat yang berkuasa tidak akan memenuhi keinginan rakyat dan meredam
gerakan perlawanan rakyat Papua. Para elit Papua adalah setia pada
partai politik dan sistem yang menindas. Kaum penindas berpikir bahwa
keadilan akan terwujud ketika ada pemekaran propinsi, kabupaten/kota,
dan pembangunan fisik seperti Jalan raya, gedung besar berlantai dsb serta
kesejakteraan rakyat terpenuhi akan meredam aksi pelawanan rakyat Papua. Namun
pikiran sang penindas itu semuanya menjadi omong kosong belaka. Sebaliknya
semua itu merupakan agenda pemusnaan etnis Melanesia secara sistematis
dan terstruktur oleh pemerintah pusat di
Jakarta dan gula-gula politik, rayuan, dan bujukkan bagi sekelompok elit Papua
yang terlibat mendukung agendanya Jakarta.
Masalah HAM
di Papua, pemerintah Indonesia tidak menyentuh satu kasus pun untuk memberikan
rasa keadilan bagi rakyat Papua. Perampasan hak ulayat penduduk setempat dan
Sumber daya alam yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat,
kemudian kekayaan itu dijadikan tawaran politik bagi individu-individu yang
mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Elit Papua yang masuk dalam sistem NKRI
yang menindas rakyat Papua yakni DPRD, DPRP,MRP, DAP, DPRI, Bupati dan
Gubernur. Mereka adalah elit-elit Papua yang lehernya sudah diikat oleh pemilik
modal besar. Pejabat dan elit-elit Papua tidak peduli rakyat dibunuh,
diperkosa, diintimidasi, rakyat ditekan oleh TNI dan POLRI, dihinah
bahkan kekayaannya dirampas. Yang penting bagi para Elit-Elit Papau adalah
banyak uang dalam saku, naik pesawat, tidur di hotel mewah, minum di bar,
bangun rumah mewah, memiliki mobil mewah, Istri yang Sah di Papua dan istri
simpanan di seluruh pulau Jawa dan Bali. Semua itu adalah cara borjuis
(elit Papua dan Pemodal) yang membuat otonomi khusus gagal.
Otsus merupakan tawaran gula-gula politik NKRI, bukan permintaan rakyat, tetapi
permitaan kaum borjuis sehingga tidak Mengenai sasaran, bahkan tidak
menyentuh Rakyat Papua dan dirampas oleh kaki tangannya sendiri (berputar
di lingkaranya sendiri).
Keinginan rakyat Papua adalah Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri dan
keinginan itu tidak rendam dan tidak dipadamkan oleh upaya-upaya yang sudah
diuapayakan oleh Jakarta kemudian ditindak lanjuti oleh gubernur baru Lekas
Enembe S,IP . Hanya bangsa Papualah yang bangkit dan memimpin dirinya
sendiri walupun pemerintah anggap Papua merdeka adalah hanya mimpi yang tidak
mungkin dan tidak akan terwujut. Namun kata-kata yang sama disampaikan kepada
rakyat Tomor Leste, tetapi mimpi itu terwujut, Tomor Leste Bebas dari ngengaman
NKRI. Rakta Papua tidak akan pesimis dengan pernyataan-pernyataan itu, karena
itu adalah bahasa kolonial untuk mematahkan semangat perjuangan.
“Keadilan, kesejahterahan, dan kenyamanan akan tercipta di Papua ketika Papua
lepas dari NKRI.”
( Telius
Yikwa adalah mahasiswa dan aktivis di Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota
Yogyakarta )
Sumber: http://teliusyikwa89.blogspot.com/
0 komentar :
Posting Komentar