 |
| Aksi masa rakyat west papua di mediasi oleh PNWP dan KNPB |
JAYAPURA
- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengklaim 249 anggotanya se-Tanah
Papua yang ditangkap polisi karena melakukan aksi demo memperingati Hari
Demokrasi Internasional, Senin (16/9) kemarin pagi.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Umum Aksi Demo KNPB Warpo Wetipo didampingi Juru Bicara (Jubir) KNPB Wim Rocky Medlama dan Ketua I KNPB Agus Kossay, usai menggelar aksi demo di Perumnas III, Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Ditrik Heram, Senin (16/9) kemarin sore.
Warpo Wetipo mengakatan, aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional tanggal 15 September, namun karena bertepatan dengan hari Minggu, maka aksi demo damai itu pihaknya dilaksanakan Senin (16/9) kemarin pagi.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Umum Aksi Demo KNPB Warpo Wetipo didampingi Juru Bicara (Jubir) KNPB Wim Rocky Medlama dan Ketua I KNPB Agus Kossay, usai menggelar aksi demo di Perumnas III, Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Ditrik Heram, Senin (16/9) kemarin sore.
Warpo Wetipo mengakatan, aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional tanggal 15 September, namun karena bertepatan dengan hari Minggu, maka aksi demo damai itu pihaknya dilaksanakan Senin (16/9) kemarin pagi.
Kata Warpo demikian sapaan akrabnya, bahwa pihaknya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam hal ini Polda Papua karena KNPB telah memberikan atau mengajukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) namun nyatanya pada pelaksanaan aksi demo damai hari ini (kemarin, red) mereka dalam hal ini KNPB dibubarkan secara paksa yang disertai dengan penangkapan sejumlah aktivis KNPB.
“Dalam melaksanakan Kamtibmas, itu sebenarnya ada prosedur, tetapi selalu penanganan aksi seperti ini yang ada itu tidak melalui kompromi atau negosiasi. Akan tetapi yang ada itu melakukan pembubaran paksa. Ini pendidikan politik yang kurang bagus, sehingga anggota polisi yang ada itu bekerja dengan pikiran yang emosional,” jelasnya.
Menilai kinerja aparat kepolisian yang kurang baik, KNPB melalui Koordinator Warpo meminta, Kapolda Papua agar melakukan pendidikan politik kepada bawahannya atau anggotanya agar ada pemerataan pemahaman tentang soal hukum, demokrasi dan juga Hak Asai Manusia (HAM).
“Ini aksi kita adalah memperingati Hari Demokrasi Internasional dan saya yakin juga Indonesia sudah pasti tahu soal itu, namun tidak ada penerapan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini yang juga kita ketahui menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi terutama diatas Tanah Papua,” tukasnya.
Sedangkan Ketua I KNPB Agus Kossay mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pihak aparat keamanan dalam hal ini Polda Papua karena telah melakukan pembubaran paksa serta penangkapan terhadap anggota KNPB serta penyitaan sejumlah alat–alat pengeras suara seperti soundsystem milik KNPB.
Oleh karena itu, menurut Agus demikian sapaan akrabnya, dengan adanya tindakan itu memberikan nilai plus (lebih) bagi perjuangan Papua menuju kemerdekaan (referendum).
“Kami juga mengucapkan terimakasih karena polisi dibawah pimpinan Kapolda Papua dengan sendirinya telah mengkampanyekan Papua Merdeka secara resmi baik entah sadar atau tidak sadar, dia (Kapolda) telah kampanyekan Papua Merdeka karena apa yang terjadi hari ini (kemarin, red) seperti aksi pembubaran paksa, penangkapan sejumlah aktifis KNPB serta penyitaan alat-alat pengeras suara milik KNPB,” tuturnya.
Agus menekankan, sampai kapanpun pihaknya atau KNPB tetap akan memediasi rakyat Bangsa Papua Barat untuk melakukan aksi demo untuk menuntut kemerdekaan (referendum) bagi Bangsa Papua Barat baik akan diberikan ijin atau tidak, tapi pasti aksi demo guna menuntut kemerdekaan atau referendum tetap akan terus dilaksanakan.
“Kami ini adalah anak dari pemilik sah dari negeri ini, kami akan terus lalukan aksi demo guna menuntut kemerdekaan bagi tanah dan negeri kami ini. Dan, kami harap kepada Kapolda Papua harus menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, jangan biarkan anak buah itu bertindak semaunya, yakni di lapangan langsung main tangkap orang sembarang-sembarang tanpa pembuktian yang jelas dan akurat,” pungkasnya.
Senada hal itu, ditempat yang sama Jubir KNPB Wim Rocky Medlama mengatakan, bahwa aksi demo damai ini tidak hanya dilakukan di Kota/Kabupaten Jayapura tetapi juga dilakukan di sejumlah daerah yang ada diatas Tanah Papua, seperti Sorong, Fakfak, Nabire, Biak, Serui, Mimika, Wamena, Paniai, Yahukimo, Yalimo, Merauke dan Manokwari itu juga dilaksanakan hal serupa yakni melakukan aksi demo damai guna memperingati Hari Demokrasi Internasional.
“Kami mengucapkan terimakasih karena pihak keamanan telah mendorong untuk proses percepatan bagi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Penangkapan di pusat jantung Kota Jayapura atau di Taman Imbi Yos Sudarso sebanyak 12 orang, di Ekspo Waena sebanyak 9 orang, di Kabupaten Jayapura - Sentani sebanyak 159 orang, di Perumnas Tiga – Waena sebanyak 3 orang. Sedangkan di luar Kabupaten/Kota Jayapura, seperti di Nabire sebanyak 14 orang dan di Sorong sebanyak 32 orang. Jadi, jumlah keseluruhannya sebanyak 249 orang aktivis KNPB ditangkap oleh aparat kepolisian,” tukas Wim.
Sementara itu Wakil Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Kota Jayapura Tony Kobak, yang menggelar orasi di Lapangan Parkir Mapolres Jayapura Kota mengatakan pihaknya dihadang, dicokok dan digiring dengan penjagaan ketat ke Mapolres Jayapura Kota, guna dimintai keterangan terkait aksi demo tersebut, ketika menggelar orasi di Taman Imbi.
Ditanya alasan dihadang karena aksi demo tak diizinkan pihak Polda Papua, Tony Kobak mengatakan, Polisi tak memiliki dasar yang jelas untuk melarang aksi demo peringatan Hari Demokrasi Internasional. Pasalnya, penolakan surat pemberitahuan untuk dilakukan peringatan Hari Demokrasi Intermasional juga dinilai mengada-ada.
“Kami tak pernah mengganggu keamaman dan ketertiban masyarakat, Polri telah melanggar aturan internasional. Karena aksi Peringatan Hari Demokrasi Internasional ini bukan hanya diperingati didalam negeri oleh KNPB, tapi aksi yang diperingati rakyat diseluruh dunia,” ujar Tony Kobak. Apalagi, lanjut Tony Kobak, penindasan dan penjajahan dan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua Barat hingga kini belum pernah terungkap oleh negara dan pemerintah Indonesia.
Namun demikian, lanjut Tony Kobak, walau suara kami dibungkam, tapi ideologi kami terus menyala-nyala untuk memperjuangkan Papua merdeka dan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.
Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono, S.IK., dikonfirmasi terpisah terkait Peringatan Hari Demokrasi Internasional diseluruh Papua menegaskan, situasi di tanah Papua untuk peringatan Hari Demokrasi Internasional kondusif.
Beberapa aktivis yang diamankan di beberapa polres, untuk dimintai keterangan. Dugaan sementara para aktivis tersebut diamankan, karena diduga selalu mengganggu ketertiban umum saat melakukan aksi unjuk rasa.
Sementara itu, Pembela HAM Papua Matius Murib kepada Bintang Papua via ponsel menyampaikan sebagaimana monitor demo KNPB pada Senin (16/9) dalam rangka Hari Demokrasi Internasional di Kabupaten dan Kota Jayapura aksi berhasil di hadang Polisi sebelum ke jalan raya, sejumlah orang dan spanduk dan lain-lain ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi, aktivitas warga berjalan normal.
Timika, Sorong, Wamena, Manokwari, Fak-Fak dan lain-lain massa KNPB dengan atributnya berhasil turun jalan dan dikawal ketat Polisi. Larangan ini tak berarti bahwa Polisi alergi dan tolak pembangunan demokratisasi di Indonesia, utamanya di Tanah Papua. Kata Matius Murib, semoga pembubaran paksa polisi hari ini memberi efek jera kepada massa aksi KNPB untuk merubah pola perjuangan dengan cara yang lebih prosedural dan simpatik.
“Selamat Hari Demokrasi Internasional, semoga nilai-nilai demokrasi dibangun diatas basis adat, agama dan negara yang kuat untuk memberikan rasa keadilan dan kebebasan kepada semua pihak tanpa diskriminasi,” ujar Matius Murib.(mir/Mdc/don/l03)
sumber:www.bintangpapua.com
0 komentar :
Posting Komentar