News
Loading...

Pusat Jangan Sembarang Mekarkan Daerah di Papua

Pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe
bersama DPRP, MRP dan Tim Asistensi UU Pemerintahan Otsus,
 di Jakarta.(Jubi/Alex)
Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta Pemerintah Pusat tidak seenaknya memproses permintaan pemekaran yang diajukan orang-orang yang mengatasnamakan masyarakat Papua.

“Di Papua ada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintah provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP, MRP. Jadi pemekaran harus mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga ini dulu, pusat jangan proses sembarang,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11).

Menurut Enembe, dampak kedepan jika pemekaran terjadi, yang menikmati itu bukan orang asli Papua. “Hari ini saya katakan, dana Otsus untuk Papua ini hanya transit saja, selanjutnya itu keluar. Jadi tidak akan menjawab permasalahan di Papua. Untuk itu, tidak ada lagi pemekaran di Papua. Kami ada mekanismenya, jangan seenaknya bicara pemekaran,” katanya.

Saat ditanya soal bagaimana dengan kabupaten yang diusulkan masyarakatnya sendiri, kata Enembe, kabupaten yang telah disetujui untuk dimekarkan itu berjumlah 22, ini sesuai dengan mekanisme dan telah di setujui oleh DPR dan MRP.

“Masyarakat siapa yang dimaksud, kalau disuruh referendum untuk menguji masyarakat atau tidak ya tidak. Pasti mereka katakan tidak. Itu pasti elit-elit politik dan kelompok-kelompok yang kalah politik yang berjuang ke Jakarta untuk membicarakan pemekaran agar bisa jadi kepala daerah di situ. Jadi Mendagri jangan bicara sembarang, yang dimaksud masyarakat itu siapa?,” katanya.

Soal Pergub yang mengatur soal pemekaran, kata Enembe, pemerintah provinsi sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) soal pemekaran. “Jadi saya pikir, program Jokowi jangan aneh-aneh untuk Papua. Disini ada Otsus titik, untuk itu semua kewenangan ada di sini, jangan terapkan UU nasional di Papua. Jangan bikin masalah,” katanya.

Kalau dikatakan program itu untuk mendukung menyejahterakan masyarakat, kata Enembe, sampai saat ini tidak ada kesejahteraan di Papua. “Artinya, dana masuk banyak tetapi rakyat tidak sejahtera, elit-elit politik yang menikmati itu,” kata Enembe. (Alexander Loen)

Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment