 |
| Jokowi sedang menanyakan harga keladi di Pasar kepada penjual mama Papua (Ist) |
“Sebagai bagian integral dari warga Papua, kami menolak adanya rencana transmigrasi dari pemerintah pusat dan rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Tanah Papua hanya bisa menerima transmigrasi dan pemekaran provinsi setelah sistem pemerintahan di kedua provinsi telah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutur Yoku, di Timika, Selasa (4/11).
Menurut Yoku, transmigrasi dan pemekaran ke dua provinsi ini hanya akan dilaksanakan setelah status dua provinsi termiskin yang disandang sejak rilis Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010 lalu dihilangkan.
“Setelah bersih, barulah sistem yang baik ini akan menata pemerintahan dari provinsi hingga kampung secara adil dan merata. Sehingga status kedua provinsi ini menjadi tidak miskin, sebab orang-orang di dalamnya merupakan orang-orang yang memiliki kualitas terbaik,” tuturnya.
Saat ini sistem pemerintahan di Indonesia telah memprioritaskan suara rakyat sebagai penentu kebijakan, sehingga kata Yoku, berbagai aspirasi warga Papua yang menginginkan realisasi kebijakan pemerintah di lapangan haruslah dilaksanakan tanpa ada rancangan-rancangan tambahan yang menambah masalah di Papua.
“Sekarang ini bukan lagi jamannya sistem pemerintahan yang top down, tetapi bottom-up. Sehingga usulan terkait kepentingan masyarakat di Papua haruslah dilakukan dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat daerah, bukan diputuskan langsung dari pusat. Sebab kemajuan pembangunan di Papua adalah dengan didukung oleh Pemprov Papua dan Papua Barat bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Kami tahu apa yang terjadi di sini dan tahu kemana daerah ini akan dibawa,” jelas Yoku.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan dengan tegas menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Sebab masyarakat Papua akan merasa menjadi warga minoritas di tanahnya sendiri. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.
“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigran datang, mereka masuk dari berbagai pulau, orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Lukas Enembe, sebelumnya di Jayapura, Minggu (2/11). (Eveerth Joumilena)
Sumber : http://tabloidjubi.com
Blogger Comment
Facebook Comment