News
Loading...

BELAJAR DARI REFERENDUM SKOTLANDIA

Bendera Skotlandia. (dok)
 Oleh Mecky Wetipo*

Skotlandia biasa disebut juga dengan nama Skot. Negara bagian persemakmuran Inggris ini berbatasan dengan Inggris di sebelah selatan,Laut Utara di sebelah timur, Samudera Atlantik di sebelah utara dan barat, serta Selat Utara dan Laut Irlandia di sebelah baratdaya. Skotlandia memiliki beragam penduduk dari seluruh dunia dengan jumlah total penduduk Skotlan sesuai data pusat statistik negara itu pada tahun 2011 berjumlah 5.313.600 jiwa. Skotlandia telah memiliki Bendara nasioanal, moto bangsa, mata uang, dan bahasa nasional.

Negara yang beribu kota Edinburg mengadakan referendum pada 18 September 2014 waktu setempat. Hal ini memang telah disepakati kedua pemimpin pemerintahan sejak beberapa tahun lalu antara Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Kepala Pemerintahan Skotlandia Alex Salmond. Salah satu pertemuan diselenggarakan di Universitas Edinburgh, yang selanjutnya disebut Edinburgh Treaty. Pertemuan itu di antaranya  membahas kriteria peserta referendum.

Skotlandia  merupakan salah satu dari sekian negara persemakmuran Inggris yang memiliki banyak kesamaan dengan Inggris. Namun, negara itu berkeinginan untuk memisahkan diri. Wacana referendum Skotlandia ini bukan yang pertama kalinya,  melainkan untuk ke sekian kali setelah dalam pelaksanaan referendum sebelumnya 2007 warga Skotlandia memilih untuk tetap bergabung dengan Britania Raya.

Alex Salmond, pemimpin pemenang suara mayoritas Pemilu Skotlandia 2011,  sangat optimistis memenangi referendum Skotlandia kali ini. Sebab,  untuk pertama kalinya hasil survey YouGov, lembaga survei independen yang dirilis Sunday Times mempublikasi suara terbanyak memilih “Yes” sebanyak 51 persen sedangkan 49 persen lainnya memilih tetap dengan Inggris.

Media harian nasional Koran Tempo dalam dua kali edisi penerbitannya, Senin dan Selasa 8-9 September secara khusus mempublikasikan berita Skotlandia akan mengadakan referendum dalam kolom internasional. Tulisan pertama berjudul “Skotlandia Di Ambang Merdeka”, menbeberkan data survey keempat yang secara drastis memilih “Yes” dari pada tiga kali survei sebelumnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam survey ini adalah, “Apakah Skotlandia harus Merdeka?”Survei pertama 4-7 Agustus, 61% memilih tidak, sedangkan 39 % memilih ya. Survei kedua, 12-15 Agustus, 57% memilih tidak dan 43% memilih ya. Survey ketiga, 28 Agustus – 1 September, 53% memilih tidak dan 47% memilih ya, dan survey terbaru, keempat, 2-6 September, 51% memilih ya dan 39 memilih tidak.

Koran Tempo edisi  9 September 2014 dengan judul “Rayu Skotlandia, Inggris Janjikan Otonomi” menguraikan beberapa tawaran otonomi kepada rakyat Skotlandia ketika mereka memilih tetap dengan Inggris. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Inggris, George Osborne dengan menawarkan otonomi fiskal, hak menaikkan nilai pajak, hal atas kendali anggaran belanja, dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Nicola Sturgeon, wakil pemimpin kelompok pro-independen dari partai pengusung, Partai Nasional Skotlandia (PNS), mengatakan tawaran itu sangat lamba.  “Saya pikir orang tidak akan menganggap ini serius, jika mereka (Inggris) ingin serius tentang lebih banyak otonomi, sesuatu yang konkret seharusnya sudah dilakukan sebelum ini”. Alex Salmond, Menteri Utama Skotlandia juga menyampaikan hal serupa,”mereka gagal menakuti rakyat Skotlandia. Sekarang mereka mencoba menyuap kami” ujarnya.

Salah satu media online mengutip pernyataan Ratu Inggris, dalam acara doa pagi di sebuah gereja yang terletak di kastel Balmoral, Aberdeenshire. Ratu memberitahu kepada seorang warga mengatakan, “Saya berharap masyarakat Skotlandia bisa berhati-hati dalam menyikapi masa depannya”. Pernyataan Ratu di atas diduga mengandung makna, Ratu tidak menghendaki Skotlandia menjadi negara sendiri  dan lepas dari Britania Raya.

Hal itu dapat dimengerti. Sebab, selain kedekatan yang akrab, 307 tahun lamanya Skotlandia bergabung bersama Kerajaan Britania Raya, Ratu Inggris juga telah memiliki sebuah tempat khusus yang disebut Kastel Balmoral dekat kota Aberdeenshire, Skotlandia yang biasa digunakan sebagai tempat berlibur atau bersantai.

Berbagai sumber memberitakan alasan kenapa Skotlandia mau merdeka, di antaranya Skotlandia/Kerajaan Skotlandia pernah menjadi negara berdaulat di awal abad pertengahan namun pada masa kepemimpinan Raja James V I digabungkan secara politik dengan Kerajaan Inggris pada 1 Mei 1707 kemudian diberi nama Kerajaan Britania Raya. Selain itu, Perairan Skotlandia Atlantik Utara dan Laut Utara, mengandung cadangan minyak terbesar di Uni Eropa.

Selain uraian di atas, kesiapan kematangan pemerintah Skotlandia untuk menjalankan pemerintahan secara independen telah dijelaskan dengan jelih dan terperinci dalam laporan berjudul “Scotland Future’s (Skotlandia Kedepan)”. Laporan sebanyak 670 halaman ini dibagi dalam 10 bab dengan uraian per bidang yang sangat detil.

Terkait peserta yang berhak untuk menentukan pilihan dalam Referendum 18 September 2014, mengikuti Draft Bill 2010, dan terjadi penambahan satu item yakni pemilih pemula dari 18 tahun turun menjadi 16 atau 17 tahun. Hal ini sebagaimana dihasilkan dalam sebuah pertemuan di kampus Edinburgh yang disebut perjanjian Edinburg (sebagaimana disebutkan di atas); pertama, Warga negara Britania Raya yang menetap di Skotlandia; kedua, warga 53 negara Persemakmuran lainnya yang menetap di Skotlandia; ketiga, warga 27 negara Uni Eropa lainnya yang menetap di Skotlandia; keempat, anggota House of Lords yang menetap di Skotlandia; kelima,personel Service/Crown yang berdinas di Britania Raya atau luar negeri untuk Angkatan Bersenjata atau Pemerintah Kerajaan yang terdaftar untuk memberi suara di Skotlandia dan keenam pemilih pemula 16 atau 17 tahun.

West Papua : Menghening Sejenak adalah Keharusan
Amat penting untuk dikemukakan pada bagian awal bahwa paparan bagian ini adalah pandangan pribadi berdasarkan pengamatan selama ini. Dengan demikian, hal yang disampaikan sesungguhnya berharap agar tidak mengurangi satupun mindset pembaca tetapi menambah topik berdiskusi. Hal ini terlalu penting untuk disampaikan mengingat tanggapan yang sangat bervariatif atas persoalan Papua selama ini oleh berbagai elemen masyarakat.

Bila direview uraian tentang Skotlandia, maka dapat dipetik beberapa poin berikut: Skotlandia pernah merdeka awal abad pertengahan hingga 1707 bergabung dengan Inggris yang memakan waktu 307 tahun, memiliki sumber minyak bumi terbesar di Uni Eropa, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perekonomian, keuangan, keamanan, hubungan luar negeri, bendera, mata uang, lagu, moto, partai politik (selengkapnya baca: Scotland Future’s).

Di lain pihak, tanggapan pemerintah Inggris pun semakin serius agar Skotlandia tidak memisahkan diri, apalagi setelah publikasi lembaga survey YouGov, 51% memilih “Yes/Ya” untuk merdeka. Perdana Menteri, David Cameron mengatakan “kepala, hati, jiwa kami untuk anda (Skotlandia) untuk tetap bersama” dalam kunjungannya Senin, 15 Septmber 2014. Menteri keuangan, George Osborne menawarkan otonomi fiskal, hak menaikkan nilai pajak, hal atas kendali anggaran belanja, dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Bahkan Ratu Britania Raya pun ikut bicara “Saya berharap masyarakat Skotlandia bisa berhati-hati dalam menyikapi masa depannya”.

Penulis melihat ada dua hal yang sama dari uraian di atas, pertama perjuangan Bangsa Papua Barat sama sekali tidak bisa disamakan dengan perjuangan warga Skot atau Kerajaan Skotlandia yang memiliki masa lalu yang berbeda dan terjadi pada waktu, budaya serta lingkungan yang berbeda pula. Kedua, ada persamaan dari keperbedaannya itu, yakni tujuan kemerdekaan itu sendiri, penguasaan segala bidang kehidupan untu dikuasai sendiri, kaya sumber daya alam, telah memiliki bendera, mata uang, moto, lagu.

Sesungguhnya itu bukan akhir dari tulisan ini, sesuatu yang hendak disampaikan telah terangkum dalam kata kunci topik di atas (Papua: Menghening sejenak adalah keharusan).

Perenungan ini dimaksudkan dalam beberapa hal berikut, bercermin dari Skotlandia, jalan menuju tujuan, rencana plan B (bagian dari saran).

Perenungan pertama, ada beberapa item yang tidak disebutkan pada perbandingan awal antara Skotlandia dan Papua Barat namun akan dimunculkan dibagian ini karena penulis kategorikan dalam perenungan, diantaranya, bagaimana sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, bagaimana dengan hubungan luar negeri, bagaimana dengan penetapan peserta referendum, bagaimana dengan partai/lembaga politik. Jawaban dari pertanyaan itu akan memberikan gambaran besar kesiapan Bangsa Papua dalam upaya mencapai targetnya dan pembaca dapat menilainya sendiri.

Perenungan kedua yakni terkait jalan menuju tujuan. Dalam konteks perjuangan ini, sudah hampir jelas bahwa semua pejuang menginginkan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia karena dipandang beda ideologi. Namun,  persoalan yang harus direnungkan adalah setiap pejuang yang memiliki tujuan sama itu menakodai perahu yang berbeda-beda (tidak menggunakan satu perahu). Mungkin ada baiknya menggunakan alat yang berbeda menuju satu tujuan (istilahnya banyak jalan menuju roma), namun masalah itu pun terkadang muncul dari dalam satu perahu itu ataupun antar perahu yang terkadang sulit untuk dideteksi.

Bila lebih di peruncing lagi, maka semakin terlihat jelas tiga jenis perahu yang digunakan menuju pulau merdeka itu yakni perahu Referendum, perahu Dekolonisasi dan perahu Pengakuan. Persoalan yang muncul dari tahap ini yakni ada dua benih, irihati dan egois. Irih hati ini muncul ketika melihat perahu lainnya berlayar lebih kencang daripada yang dinakodainya. Pada waktu yang bersamaan, ego pun terkadang muncul ketika merasa sudah lebih maju, lebih dikenal/tersohor. Suasana ini sedang menciptakan sebuah celah yang diduga kuat adalah ruang gerak pihak ketiga dalam memainkan perannya agar perahu – perahu itu tidak sampai tujuan. Proses ini masih terus terjadi namun para nakoda itu pun tetap ngotot pada posisi mereka masing-masing dengan perahunya sendiri-sendiri. Sampai kapan ini akan berakhir, menurut saya, jawaban ada pada individu orang Papua yang merdeka/independent karena ketika mereka sudah menjadi pribadi yang bebas mereka akan dapat menentukan pemimpin yang layak tanpa memandang unsur keluarga, agama, suku, bahasa dan kepentingan lainnya.

Berbicara soal plan B, penulis kategorikan dalam dua sessen, pertama ada moment (saat ini) dan kedua ciptakan moment (masa depan). Berdasarkan pengamatan lapangan, ada tiga moment sudah dan masih tercipta untuk penyatuan dalam beberapa hal, misalnya pemimpin, misi/agenda, organ/perahu. Moment itu adalah advokasi bersama penangkapan jurnalis asing 6 Agustus lalu, menyatakan sikap bersama atas persoalan-persoalan Papua (contohnya: penolakan Otsus 2005 yang dikoordinir oleh DAP dan 2009 oleh MRP dengan isu sama yang terlihat sangat kompak) dan moment pertemuan di Vanuatu. Penulis mengkategorikan ketiga hal diatas dalam plan B jangka pendek dan menengah.

Plan B jangka panjang lebih pada pendidikan penyadaran kepada kelompok baru atau pun kelompok lama yang acuh tak acuh. Kelompok plan B jangka panjang ini mereka yang tinggal diperkotaan dengan berbagai fasilitas memadai maupun yang tinggal di kampung-kampung dengan fasilitas minim. Teknik pendekatannya pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan target group. Lebih dari itu, target group yang diharapkan dari kedua tempat yang berbeda itu adalah kelompok pelajar dan anak-anak kecil. Mereka ini asset yang sangat produktif untuk dibina. Mereka dibina bukan terlibat untuk berpolitik praktis melainkan disiapkan agar menjadi pribadi yang berkualitas.

Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Inggris kepada rakyat Skotlandia agar tidak memisahkan diri dari Britania Raya, pemerintah Indonesia pun telah dan sedang melakukan pendekatan-pendekatan agar West Papua tidak terlepas dari NKRI. Beberapa hal yang suda terlaksana diantaranya pemberian Otonomi Khusus (Otsus 2001), pembentukan UP4B (2012), pemekaran kabupaten/kota dan provinsi, pembentukan MRPB, pembangunan Lantamal, Polsek, Pemberian Undang – undang pemerintahan (Otsus plus) yang sedang dalam proses penyempurnaan.

Dengan demikian, penulis berpendapat dalam keadaan seperti ini semua orang Papua harus merasa bagian dari pihak yang belum mendapatkan kesejahteraan dan  kedamaian. Maka, mereka semua pun merasa penting untuk mengambil bagian dalam kerja-kerja kemanusiaan itu. Para pihak yang sudah lama bekerja di kelompok kemanusiaan juga penting untuk konsisten pada tujuan utama perjaungan.

*Mecky Wetipo, Kontributor tabloidjubi.com
Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment