News
Loading...

Ketua PNWP: Boikot Pilpres Kolonial Indonesia, Referendum Solusi Bagi Rakyat Papua

Ketua PNWP, Buctar Tabuni, saat Konsolidai
untuk memboikot Pilpres. (FOTO/FB)
Jayapura,SUARAINDEPENDEN-“Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak jadi soal bagi saya, namun kami akan terus konsolidasi kepada rakyat Papua agar memboikot pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014. Sebab Referendum adalah solusi bagi rakyat Papua.”Demikian pernyataan Ketua Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP) Buctar Tabuni, melalui press reases yang diterimana media suaraindependen Rabu (5/2). Siang tadi.

Buctar Tabuni yang dikeluarkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Brigjen Polisi Paulus Waterpauw sejak 3 Januari 2013 lalu ini. bertekag untuk boikot pemilihan Presiden, “Pungkasnya.

Namun, kata dia,Kami akan terjung dari kampung ke kampung kepada rakyat Bangsa Papua untuk sosialisasi, agar tidak mengikuti pemilihan Presiden Kolonial Indonesia. “tegasnya.

 “Rakyat Papua jangan mengikuti pemilihan Presiden.”

Menurut, Buctar, sudah lima puluh tahun resim bergantian, tetapi  kita terus dijajah oleh Kolonial Indonesia. “tutur buctar disela-sela sosialisasi boikot pemilihan Presiden Indonesia.

Tutup Buctar, Ayo boikot pilpres Indonesia di seluruh tanah Papua ! Sebab “kami bukan Indonesia, tetapi kami adalah rakyat Bangsa Papua.” Tuhan sudah ciptakan kami diatas bumi Cendrawasih, dan kami sudah merdeka sejak 1 Desember 1961.

Sementara itu, Ketua Komite Nasioanl Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengatakan, Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. 

Namun, kata Victor, Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. “Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Sebab, lanjunya, Inggris membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti. Selain itu, sudah bukan jamannya lagi untuk mempertahankan status quo ala kolonialisme barat abad-18.

Untuk menyikapi Pemilu Kolonial Indonesia, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan sikap. Pertama; Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua. 

Kedua: Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dilakukan lewat referendum. Dan yang ketiga; Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.

Terakhir, dan/atau yang keempat: Boikot Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional.
 
                                                                                                     
Oleh karena itu, Tutup Victor, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.(SI)


Jackson Ikomouw 
 

Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :

Posting Komentar