 |
| Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Doc Jubi) |
Oleh : Socratez Sofyan Yoman
Jayapura 12/2 (Jubi) – Badan Pelayan Pusat Persekutuan
Gereja-gereja Baptis Papua dengan tegas menentang dan menolak
pernyataan Saudara Ketua DPRP Deert Tabuni yang mengijinkan Kapolda
Papua dan Pangdam XVII/Cenderwasih untuk melakukan penegakkan hukum
sesuai visi dan misinya di kabupaten Puncak Jaya.
Menurut bahwa pernyataan Deert Tabuni tidak bertanggungjawab sebagai
seorang wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat sudah mempunyai
tanggungjawab untuk melindungi rakyat dengan menggunakan kekuatan
politik dan alat kelengkapan dewan dengan membentuk TIM khusus untuk ke
Puncak Jaya melihat rakyat dan mengadakan pendekatan dengan pemerintah
daerah bukan dia membuat komentar yang konyol dan tidak cerdas.
Ketua DPRP tidak menyadari bahwa dia mempunyai legitimasi politik
dan harus memanggil Kapolda dan Pangdam dan mempertanyakan mengapa
kekerasan di Puncak Jaya sejak tahun 2004 tidak pernah berhenti. Wajar
saja, karena Ketua DPRP mempunyai keterbatasan kemampuan kritis sehingga
membuat pernyataan tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang lebih
luas, yaitu keselamatan rakyat, keamanan daerah, kepentingan nasional
dan perhatian dunia internasional. Karena, masalah Puncak Jaya lebih
khusus dan masalah Papua pada umumnya sudah menjadi perhatian komunitas
internasional.
Perhatian itu bukan saja dari LSM, akademisi, politisi, Gereja, tapi
dari lembaga dunia seperti PBB dan juga Pemerintah resmi. Dirnya
menegaskan jika ketua DPRP tidak mampu, jangan berteriak-teriak sendiri.
Tapi undang anggota DPRP dan bicarakan solusinya. Deerd Tabuni bukan
pemimpin tunggal di DPRP, ada anggota lain yang mempunyai kapasitas
kemampuan intelektual yang baik untuk melihat masalah-masalah Papua.
Yang perlu diingat adalah konflik kekerasan Puncak Jaya itu bukan
baru terjadi, tapi sudah sejak 2004, waktu itu Pendeta Elisa Tabuni
dibunuh oleh anggota Kopassus pada 16 Agustus 2004. Sejak itu konflik
terus terpelihara dan tidak pernah berhenti. Jadi, pertanyaan saya
adalah siapa sebenarnya yang menciptakan konflik di Puncak Jaya? Apakah
benar OPM yang merampas senjata? Siapa yang memberikan senjata dan
amunisi kepada OPM di Puncak Jaya? Siapa yang pelihara OPM? Apakah ada
orang yang bersandiwara di Puncak Jaya? Siapa yang mendapat keuntungan
secara financial di Puncak jaya dengan alasan pengendalian keamanan?
Konflik di Puncak Jaya ada beberapa motivasi,
Pertama,
motivasi politik Papua Merdeka. Perjuangan dengan tujuan Papua merdeka
itu tidak bisa kita ragukan. Karena itu perjuangan sejak 50 tahun lalu
sampai hari ini. Perjuangannya sudah memulai dibicarakan diberbagai
level nasional, regional dan internasional.
Kedua, motivasi ekonomi. Unttuk motivasi ekonomi, ada
kelompok yang menjadi pendukung dengan merekrut, membina dan membiaya
serta melengkapi penduduk lokal dengan senjata dan amunsi. Dalam ini
kami sedang mempersiapkan laporan-laporan untuk dibuka secara terbuka
kepada publik bahwa siapa yang ikut mennciptakan konflik dan
mempertahankan kekekeran di Puncak Jaya.
Ketiga, motivasi politik lokal dan nasional. Ada yang
menciptakan konflik dengan tujuan supaya dalam pemilihan anggota DPRP,
Anggota DPR RI rakyat Puncak Jaya tidak terlibat langsung memilih
wakil-wakilnya. Rakyat Puncak Jaya dibuat ketakutan dan suara mereka
dimanipulasi oleh penguasa, baik itu bupati, Ketua DPRD, Kapolres di
Puncak Jaya mereka bekerja sama dengan KPU Kabupaten dan Provinsi untuk
meloloskan orang-orang mereka yang sebenarnya tidak ada basis rakyat di
Puncak Jaya.
Keempat, motivasi penambahan pasukan dan membangun
infrastruktur militer dan kepolisian. Kalau tidak ada konflik tidak ada
alasan untuk aparat keamanan membangun basis-basis keamanan di
tengah-tengah penduduk sipil. Karena biasanya, aparat keamanan itu harus
ada di wilayah-wilayah perbatasan Negara Tetangga bukan di
tengah-tengah pemukiman rakyat sipil.
Kelima, konflik itu sengaja dipelihara oleh Negara dan
aparat keamanan untuk mengkriminalkan perjuangan damai rakyat Papua
untuk Penentuan Nasib Sendiri selama 50 tahun sejak 1961 sampai saat
ini. Walaupun demikian, alasan ini sudah tidak relevan dan terlambat,
karena Perjuangan Papua Merdeka tidak rahasia umum di tingkat nasional
dan internasional, yaitu perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah murni
motivasi politik, hak asasi manusia dan melawan ketidakadilan,
kejahatan terhadapan kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara selama ini.
Saya meminta supaya konflik kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di
Puncak Jaya harus dihentikan. Saudara Ketua DPRP Deert Tabuni diharapkan
tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Saudara
diberikan dukungan rakyat untuk melindungi dan menjaga rakyat Papua
bukan membuat komentar yang membahayakan dan mengancam kenyamanan dan
keselamatan rakyat Papua pada umumnya dan Puncak Jaya lebih khusus.
Press Release dilayangkan oleh Matius Murib, Penulis : Pembela HAM, Direktur Baptist Voice Papua.
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar