 |
| Perdana Menteri PNG O’Neil berjabatan tangan dengan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono saat O’Neil berkunjung ke Indonesia. (Jubi/ist)ANA |
Jayapura, 19/2 (Jubi) – Pemerintah Nasional PNG telah
memberikan rekomendasi untuk komite parlemen yang akan didirikan untuk
memberikan pengawasan politik dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan
pelaksanaan referendum di Daerah Otonomi Bougainville .
“ Apa yang terjadi di Bougainville adalah tragedi kemanusiaan yang amat mengerikan,” kata
Perdana Menteri Peter O’Neill dalam sebuah pernyataan kepada parlemen usai melakukan kunjungan bersejarah ke Bougainville yang dikutip tabloidjubi.com Rabu(19/2) dari Post Curier, media cetak terbesar di Papua New Guinea.
Dikatakan sekarang saatnya untuk membangun kembali daerah Otonom Bougainville.
“Prioritas utama saya adalah untuk membangun kembali infrastruktur Bougainville sehingga ketika kita melakukan referendum , Bougainville akan dapat membuat pilihan yang berarti,” tegasnya
Ketika memilih tanggal untuk referendum lanjut O’Neill, pertimbangan
harus diberikan sebagai berikut, apakah senjata telah dibuang sesuai
dengan perjanjian dan apakah pemerintah Bougainville telah melakukan
semuanya sesuai dengan standar yang diterima secara internasional dan
sesuai dengan good governance .
“Apakah ABG telah memenuhi standar yang diterima secara internasional
akan ditentukan oleh Badan Pengawas Bersama setelah mempertimbangkan
temuan dan tinjauan independen dari semua aturan, ” tegasnya.
Dia mengatakan setiap lima tahun pemerintah nasional dan Autority
Bougainville Government (ABG) memerlukan sebuah komisi peninjau
independen dalam melaksanakan kesepakatan damai.
O’Neill menambahkan Pemerintah nasional telah menyadari bahwa masalah
kapasitas akut yang dihadapi oleh Pemerintah Otonom Bougainville .
” Setelah bertahun-tahun kita mengabaikan jalan , pusat kesehatan dan
sekolah telah memburuk ke tingkat yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan. Kita perlu untuk membangun kembali lembaga-lembaga ini
semua,” katanya.
O’Neill mengatakan semua masalah di sana, karena kebutuhan khusus
bagi ABG memiliki pengaturan pendanaan sangat berbeda dengan Pemerintah
Provinsi di Papua New Guinea .
” Pengaturan pendanaan mungkin tidak memadai dan ini perlu ditangani , ” katanya .
Dia mengatakan, pemerintah sepakat bahwa ABG akan menerima K500 juta selama lima tahun , 2011-2016 , atau K100 juta per tahun , untuk proyek-proyek berdampak besar .
Dia memberitahu parlemen bahwa proyek-proyek prioritas termasuk,
pembukaan kembali Bandara Aropa ; merehabilitasi jalan lingkar di Pulau
Buka, pemulihan air dan sistem pembuangan kotoran untuk Arawa dan Buka , restorasi dermaga Kieta , rehabilitasi jembatan di Selatan West Road , dan pemulihan radio Bougainville .
” Tujuan kunjungan saya adalah untuk menunjukkan orang-orang dari
Bougainville bahwa Pemerintah Nasional siap untuk membantu . Saya ingin
semua Bougainville untuk dapat menyekolahkan anak mereka ke sekolah ,
untuk mengangkut hasil kebun mereka ke pasar dan jika mereka sakit
dapat mendapat pelayanan dari petugas kesehatan dan menerima perawatan
yang tepat,” katanya . (Jubi/dominggus a mampioper)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar