 |
| List leaders of members of Melanesian Spearhead Group. Foto: wikipedia |
Vanuatu, MAJALAH SELANGKAH -- Kepala Misi Papua Barat di Vanuatu, Andy Ayamiseba mengatatakan, rencana kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) sesuai dengan resolusi MSG leaders meeting untuk menentukan keanggotaan WPNCL telah dihijack oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Jumat, (10/1/14), Andy Ayamiseba menjelaskan, kunjungan itu kini telah diberi tema, "PROMOTING ECONOMIC TIES & DEVELOPMENT COOPERATION."
Kata dia, "Setelah pertemuan bersama antara Pemerintah Vanuatu yang diwakili, Hon Joe Natuman (Vanuatu special envoy for decolonisation) dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Otto Ondawame (Waket), dan Andy Ayamiseba (Kepala Misi di Vanuatu) bersama Penasihat, Tuan Barak Sope kami diberitau bahwa program kunjungan itu telah disodorkan oleh Indonesia," katanya.
Jadwal kunjungan yang disodorkan Pemerintah Indonesia adalah tanggal 11/01/14, delegasi tiba di Jakarta. Lalu, tanggal 12/01/14 delegasi pertemuan dengan Menlu RI. Pada sore hari delegasi akan bertemu dengan Entrepeneur-Entrepeneur Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, tanggal 13/01/14, delegasi tiba di Papua dan bertemu dengan Gubernur Papua dan DPRP.
Lalu, tanggal 14/01/14, delegasi berkunjung ke Ambon dan bertemu dengan Gubernur dan DPR di sana. Kemudian, tanggal 15/01/14, delegasi bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, mereka akan menandatangani Joint Statement yang telah dipersiapkan Pemerintah Indonesia dengan kolaborasi Kedutaan Fiji dan PNG di Jakarta.
Dikatakan Andy Ayamiseba, sekretariat MSG telah menyatakan keberatannya untuk ikut serta karena kunjungan ini tidak lagi sesuai dengan jiwa resolusi MSG leaders meeting. "Begitu pula dengan Pemerintah Vanuatu," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini ketua MSG sedang diminta untuk menekan Jakarta agar delegasi bisa bertemu dengan Civil Society, termasuk gereja-gereja, kepala-kepala adat, tahanan politik, dan sebagainya di Papua dan Maluku.
"Kalau hal ini tidak disetujui oleh Jakarta maka ada kemungkinan besar Vanuatu akan mengundurkan diri dari delegasi ini. Masalah yang sangat kritis di sini adalah Joint Statement di mana article 10 menyatakan bahwa jangan ada campur tangan dalam internal matter antara negara-negara MSG dan NKRI," katanya.
Andy Ayamiseba berharap, rakyat Papua bisa menjemput tim MSG dan memadati halaman kantor gubernur di dok II dan kantor DPRP Taman Imbi pada tanggal kedatangan tim MSG itu. (GE/MS).
Dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Jumat, (10/1/14), Andy Ayamiseba menjelaskan, kunjungan itu kini telah diberi tema, "PROMOTING ECONOMIC TIES & DEVELOPMENT COOPERATION."
Kata dia, "Setelah pertemuan bersama antara Pemerintah Vanuatu yang diwakili, Hon Joe Natuman (Vanuatu special envoy for decolonisation) dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Otto Ondawame (Waket), dan Andy Ayamiseba (Kepala Misi di Vanuatu) bersama Penasihat, Tuan Barak Sope kami diberitau bahwa program kunjungan itu telah disodorkan oleh Indonesia," katanya.
Jadwal kunjungan yang disodorkan Pemerintah Indonesia adalah tanggal 11/01/14, delegasi tiba di Jakarta. Lalu, tanggal 12/01/14 delegasi pertemuan dengan Menlu RI. Pada sore hari delegasi akan bertemu dengan Entrepeneur-Entrepeneur Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, tanggal 13/01/14, delegasi tiba di Papua dan bertemu dengan Gubernur Papua dan DPRP.
Lalu, tanggal 14/01/14, delegasi berkunjung ke Ambon dan bertemu dengan Gubernur dan DPR di sana. Kemudian, tanggal 15/01/14, delegasi bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, mereka akan menandatangani Joint Statement yang telah dipersiapkan Pemerintah Indonesia dengan kolaborasi Kedutaan Fiji dan PNG di Jakarta.
Dikatakan Andy Ayamiseba, sekretariat MSG telah menyatakan keberatannya untuk ikut serta karena kunjungan ini tidak lagi sesuai dengan jiwa resolusi MSG leaders meeting. "Begitu pula dengan Pemerintah Vanuatu," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini ketua MSG sedang diminta untuk menekan Jakarta agar delegasi bisa bertemu dengan Civil Society, termasuk gereja-gereja, kepala-kepala adat, tahanan politik, dan sebagainya di Papua dan Maluku.
"Kalau hal ini tidak disetujui oleh Jakarta maka ada kemungkinan besar Vanuatu akan mengundurkan diri dari delegasi ini. Masalah yang sangat kritis di sini adalah Joint Statement di mana article 10 menyatakan bahwa jangan ada campur tangan dalam internal matter antara negara-negara MSG dan NKRI," katanya.
Andy Ayamiseba berharap, rakyat Papua bisa menjemput tim MSG dan memadati halaman kantor gubernur di dok II dan kantor DPRP Taman Imbi pada tanggal kedatangan tim MSG itu. (GE/MS).
Sumber : www.majalahselangkah.com
0 komentar :
Posting Komentar