 |
| Perwakilan Masyarakat Jayawijaya Ketika Bertemu Ketua DPR Papua. (Jubi/Arjuna) |
Jayapura, 4/2 (Jubi) – Masyarakat dari
332 kampung dan 40 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Papua
mengancam akan memboikot Pemilu baik Pileg maupun Pilpres serta
menduduki kantor KPU Papua jika lembaga penyelenggara Pemilu itu tak
mengindahkan tuntutan mereka meninjau kembali tiga dari lima anggota
KPUD Jayawijaya yang telah ditetapkan.
Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, Amos Kenelak mengatakan, ancaman itu
dilontarkan masyarakat Jayawijaya ketika melakukan demo di kantor DPRD
setempat, Senin kemarin (3/2).
“Kemarin kami menerima ribuan masyarakat dari 332 kampung dan 40
distrik yang ada di Jayawijaya. Tuntutan mereka agar KPU Papua merevisi
tiga anggota KPUD Jayawijaya yang lolos seleksi karena dari lima yang
terpilih dimana satu perempuan, hanya ada satu putra asli Lembah Baliem.
Empat lainnya bukan anak pegunungan. Dua non Papua dan dua Papua tapi
mereka bukan berasal dari Pegunungan,” kata Amos Kenelak usai bertemu
Ketua DPR Papua, Selasa (4/5).
Menurutnya, Masyarakat ingin agar tiga orang itu diganti dengan putra
asli. Namun untuk anggota KPUD perempuan tak masalah karena memang
tidak ada keterwakilan perempuan Jayawijaya yang ikut tes KPU lalu.
Apalagi lanjutnya, sesuai semangat Otsus tuntutan masyarakat itu benar,
karena ada empat putra asli Jayawijaya yang lolos 10 besar namun hanya
satu yang terpilih jadi anggota KPUD.
“Jika ini tidak dilakukan oleh KPU Provinsi, masyarakat Jayawijaya
akan memboikot Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Sejak kemarin
masyarakat sudah memalang kantor KPUD JayawijayaHari ini kami mau
menemui KPU Papua tapi mereka semua di Jakarta,” ujarnya.
Ancaman boikot Pemilu dan menduduki kantor KPU Papua itu dibenarkan
perwakilan 332 kepala kampung dan 40 distrik yang ada di Jayawijaya,
Antor Matuan yang juga Ketua Asosiasi Kepala Distrik se Jayawijaya.
“Kami diutus masyarakat ke sini terkait penetapan lima anggota KPUD
Jayawijaya. Masyarakat tidak terima hasil yang dikeluarkan KPU Papua
itu, Jayawijaya ini induk dari delapan kabupaten pemekaran di wilayah
Pegunungan dan bukannya tidak mampu. Sejak pukul 07:00 WIT kemarin
masyarakat sudah menduduki dan memalang kantor KPUD Jayawijaya,” ujar
Antor Matuan.
Ia menilai, hasil seleksi anggota KPUD itu membunuh karakter
masyarakat masyarajat Jayawijaya. Pihaknya tak akan kembali sebelum
masalah ini tidak clear. Antor berharap semua pihak berkompeten jeli
melihat masalah ini.
“Kami tidak mau ada konflik social. Kalau KPU Papua tetap bersikeras,
kami akan boikot Pemilu dan menduduki kantor KPU Papua. Kan sekarang
mereka belum dilantik, jadi masih bisa ada perubahan,” katanya. (Jubi/Arjuna)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar