 |
| Adolf Bastian ahli Etnolog asal Jerman membagi wilayah kepulauan di Pasifik menjadi Melanesia, Polinesia, Mikronesia. Diantara pembagian itu hanya Indonesia yang kemudian menjadi negara Republik Indonesia dan pembentukan Negara-negara Ujung Tombak Melanesia.(Jubi/ist) |
Jayapura,10/1 (Jubi)–Negara-negara persaudaraan
Melanesia telah diundang secara resmi ke Indonesia ke Bali dan Jakarta.
Sayangnya mereka tidak mengunjungi saudara serumpun Melanesia di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Delegasi MSG hanya datang ke
Bali dan Jakarta dan tentunya mereka akan membicarakan masalah Papua
Barat dan keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua
tanpa terjun langsung ke Tanah Papua.
Jelang kunjungi delegasi MSG ke Papua ternyata ada penembakan terjadi
di Kali Kopi, Puncak Jaya dan sekitarnya. Banyak pertanyaan dilontarkan
OPM siapa yang baru-baru ini menyerah dan menjadi Satpol PP di Puncak
Jaya? Begitu pula perampasan senjata di Puncak Jaya yang oleh Markus
Haluk disebut sebagai wujud pembuktian kalau OPM masih eksis.
Tentunya kasus-kasus penembakan bisa menjadi alasan untuk menghambat
niatan para Menlu MSG ke Tanah Papua karena ancaman terhadap keamanan
mereka. Begitulah alasan klise yang selalu dibikin pihak Jakarta untuk
menghadang semua kunjungan para Menlu MSG termasuk jurnalis dan peneliti
asing ke Papua.
Pasalnya selama Papua masih bergejolak entah berjuang untuk Papua
Merdeka atau sekadar tetap membiarkan dan memicu konflik. Karena kalau
Papua terus bergejolak tentunya menguntungkan semua pihak yang ikut
bermain. Pasalnya selama ada konflik bisa menjadi alasan untuk mencegah
keinginan pihak luar yang hendak berkunjung melihat realitas sosial di
Tanah Papua. Sayangnya aparat keamanan juga tak mampu mencegah para
penembak, agar memberikan rasa aman kepada semua pihak untuk bebas masuk
melihat kemajuan pembangungan model Indonesia di Tanah Papua.
Kunjungan para Menlu MSG ini jelas penting karena menyangkut status
keanggotan Papua Barat dalam negara-negara Ujung Tombak Melanesia di
Pasifik Selatan. Mantan Perdana Menteri Papua New Guinea Michael Somare
jelas menegaskan mestinya Papua Barat harus ikut berpartisipasi dalam
kebudayaan Melanesia dan Olahraga di ajang pertemuan Negara-negara Ujung
Tombak Melanesia.
Banyak pihak menilai siapa yang berhak duduk di dalam Negara-negara
Ujung Tombak Melanesia? Selama ini hanya ada organisasi perjuangan
FLNKS Kaledonia yang ikut dan menjadi anggota dalam MSG Summit di
Noumea, Caledonia Baru. Sedangkan wakil dari Papua Barat yaitu West
Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan ikut dalam Pertemuan
Negara-negara Ujung Tombak Melanesia di Noumea, April 2013.
Victor Tutugori Pemimpin FLNKS yang menjadi Chairman of Melanesian Spearhead Group mendukung WPNLCL dalam keanggotaan MSG.
“MSG is only for Melanesia and Liberation Movements within it, the
FLNKs leadership would therefore be very happy to welcome the WPNCL as a
new member in our Melanesian family. We open our heart and extend our
hands to receive you the lost Melanesian son to come back into rightful
Melanesian family,”said Tutugoro(Vanuatu Dayli,16 April 2013).
Organisasi Perjuangan Kebebasan Kanak yang dikenal dengan nama Front
de Liberation Nationale Kanake et Sosialiste(FLNKS). Partai-partai dan
kelompok-kelompok perjuangan kemerdekaan Kanak Merdeka atau Kaledonia
Merdeka dan bergabung dibawah payung FLNKS. Kelompok garis keras sepert
Union Progresisiste Melanesian(UPM) juga menyokong kemerdekaan Kaledonia
Baru termasuk dalam FLNKS. Selain itu ada pula Parti de Liberation
Kanaka(Palika) juga bagian dari FLNKS.
FLNKS juga menyatakan suatu pemerintahan Provinsi Kanak di Kaledonia
Baru meliputi Pantai Timur La Grande Terre dan Loyalti Island pada 1
Desember 1984. Pernyataan ini disertai pula dengan bendera FLNKS yang
berlangsung di Kampung La Conception, di daerah pinggiran Noumea,
ibukota Kaledonia Baru.(baca Politik di Melanesia, H Zulkifli Hamid,
hal.201).
Melihat kondisi ini pemerintah Perancis mengirim utusan khusus yang
kemudian diangkat menjadi Komisi Tinggi, Edgar Pisani untuk mengadakan
perundingan damai.
Pisani mengusulkan :kemerdekaan di bawah asosiasi dengan
Perancis(Independence in Assosiation). Dalam usulan itu dirancang pula
kekuasaan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di tangan Perancis.
Warga negara Perancis di Kaledonia Baru diberikan hak istimewah. Pada
1986 ditetapkan kemerdekaan Kaledonia Baru melalui referendum, meski
referendum FLNKS kalah dan 2014 dilakukan lagi Referendum bagi masa
depan Kaledonia Baru.
Bagaimana dengan kelompok-kelompok perjuangan dan kemerdekaan di Papua? Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya berjudul Integrasi Politik di Indonesia
menyebutkan Organisasi Papua Merdeka(OPM) sebagai sebuah organisasi
tertinggi terbagi dua jenis gerakan yang masing-masingnya
mengkoordinasikan kegiatan politik dan kegiatan militer.
Meskipun para pemimpin dari tiap-tiap organisasi Papua Merdeka saling
mengakui eksistensi mereka dan mengakui pula eksistensi masing-masing
hubungan organisasi di antara mereka, namun kerja sama di antara mereka
sulit diwujudkan.
Sjamsuddin menyebutkan faktor yang menyebabkan sulitnya gerakan
politik dan gerakan militer untuk bekerja sama dengan baik, pertama
keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh operasi-operasi militer
dan tindakan-tindakan lain yang diambil pemerintah Indonesia.
Kedua adanya latar belakang suku yang berbeda di antara sesama
pemimpin OPM baik di kalangan militer maupun politiknya yang sering
menimbulkan perbedaan interpretasi atas sasaran-sasaran perjuangan dan
perbedaan kepentingan.
Jika melihat perbedaan ini jelas terlihat dalam perjuangan
kemerdekaan Papua, Zeth Rumkorem memproklamasikan kemerdekaan Papua, 1
Juli 1971 di Markas Victoria dengan Bendera Bintang Kejora. Bendera ini
pertama kali berkibar di Gedung Neiuw Guinea Raad pada 1 Desember 1961.
Berikutnya Dr Tom Wanggai memproklamasikan Republik Melanesia Barat
dengan Bendera Bintang 14 pada 14 Desember 1988 di Lapangan Mandala.
Selanjutnya dilakukan Konggres Rakyat Papua ke III dan Proklamasi
Negara Federasi Papua pada 19 Oktober 2011 di Lapangan Sakeus,
Padangbulan dengan bendera Bintang Kejora.
Forkorus Yaboisembut, adalah Ketua Dewan Adat Papua yang telah
dipilih menjadi Presiden negara Federasi Papua Barat oleh Kongres.
Selfius Bobii, merupakan Ketua Panitia Kongres. Dan, Edison Waromi,
adalah Presiden West Papua Nasional Authority (WPNA) yang ditunjuk
menjadi Perdana Menteri negara Federasi Papua Barat. Edison Waromi
adalah salah satu pentolan dari Republik Melanesia Barat pada peristiwa
14 Desember 1988.
Ketiga, adanya perbedaan ideologi ada yang berorientasi ke kanan dan
dan ada pula yang kekiri. Pandangan ini berdasarkan kondisi politik saat
itu di mana komunis dan kapitalis saling berebut pengaruh.
Ke empat adalah kekurangan dana sehingga membatasi kegiatan-kegiatan
pemimpin-pemimpin politik OPM termasuk hubungan mereka dengan pimpinan
gerakan militer.
Ke lima pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh Pemerintah Papua
New Guinea. Meski demikian Benny Wenda cs salah satu pejuang muda Papua
di era 2000 ini terus mengampanyekan kemerdekaan Papua di Eropah,
Australia dan mengelilingi Pasifik Selatan termasuk pembukaan Kantoer
Perwakilan OPM di Port Moresby, 1 Desember 2013.
Memang harus diakui kalau Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya lebih
berpatokan pada tokoh-tokoh tua pejuang kemerdekaan Papua seperti
Markus Kaisiepo dan Zet Rumkorem. Meskipun tak sesuai dengan kondisi
kekinian tetapi ulasan yang diberikan pakar politik Universitas
Indonesia ini masih relevan sampai saat ini sebagai bahan referensi bagi
generasi muda Papua untuk memahami masalah dan status politiknya
sendiri.(Jubi/dominggus a mampioper)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar