 |
| Peta Papua dan Bendera Papua |
JAKARTA - Persoalan
dugaan adanya pelanggaran HAM di Papua masih menjadi perhatian pihak
asing baik dari kalangan aktivis civil society maupun dari kalangan
pemerintahan itu sendiri.
Bahkan,
masalah Papua sudah dibahas dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group
(MSG), dimana delegasi MSG akan melakukan kunjungannya ke Papua dan
Papua Barat dalam waktu dekat ini.
“Persoalan di
Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatian asing, sehingga
penanganan masalah Papua tidak boleh gradual, namun harus komprehensif,”
jelas pengamat masalah politik, Joris Kabo dalam keterangan tertulisnya
kepada Okezone, Senin (19/8/2013).
Dia
mencontohkan pada 12 Agustus 2013 yang lalu Perdana Menteri Kepulauan
Solomon, Gordon Darcy Lilo melakukan kunjungan ke Indonesia, yang
diberitakan media asing seperti ABC Radio Australia bahwa kunjungan
tersebut mengindikasikan akan mengemukakan isu Hak Asasi Manusia (HAM)
di Papua Barat dalam pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Menurut Joris
Kabo, kunjungan PM Gordon Darci Lilo yang pertama tentu merupakan
landasan dasar bagi kerjasama bilateral yang penting selanjutnya.
Indonesia mengakui sejarah negara Solomon sebagai Negara di Pasifik yang
besar peranannya dalam Perang Pasifik bagi pasukan sekutu pimpinan
Jenderal McArthur.
“Sebagai
sesama Negara Pasifik, maka hubungan Indonesia-Salomon tentu mempunyai
arti yang penting seperti hubungan yang sudah ada antara Indonesia
dengan Negara-negara Pasifik yang lain seperti RI-PNG, RI- Haiti,
RI-Vanuatu, dll,” tambahnya.
Mengenai
masalah Papua, menurut Joris, telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan di
berbagai bidang pembangunan prasarana dan sarana diberbagai bidang
antara lain transportasi dan komunikasi, yang sangat vital bagi
pengembangan pembangunan sosial dan ekonomi selanjutnya di Papua
serbagai Propinsi yang memiliki kondisi geografi yang tidak mudah
dijalani.
“Secara garis
besar, pelaksanaan otonomi khusus bagi pembangunan Papua yang terdiri
dari tiga buah Propinsi, yaitu Propinsi Papua Barat, Propinsi Papua
Tengah dan Propisi Papua juga cukup berhasil,” katanya.
Menurutnya,
berita-berita tentang adanya berbagai isu yang kadangkala terdengar
dramatis tentang Papua dalam media massa seperti di Australia adalah
wajar karena secara geografis berdekatan dengan Papua, masyarakatnya
mempunyai perhatian yang khusus terhadap setiap perkembangan di Papua
seperti banyak diberitakan oleh media massa Australia yang bebas dan
terbuka.
Untuk
diketahui berdasarkan pemberitaan ABC Radio Australia, Kepulauan Solomon
adalah salah satu negara anggota kelompok Melanesian Spearhead Group
(MSG), yang menerima proposal West Papua National Coalition for
Liberation (WPNCL).
KTT Menteri
Luar Negeri MSG di Noumea, 21 Juli 2013, menyepakati aplikasi WPNCL
mengenai penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat dan kekhawatiran
adanya pelanggaran (HAM) di wilayah itu. Sebelum berangkat, PM Lilo
mengatakan ia menyadari adanya pelanggaran HAM di Papua, dan ingin
memastikan ada ‘perkembangan’ di sana.
“Terkait
adanya rumors tentang delegasi MSG yang akan berkunjung ke Papua pada
tahun ini, saya rasa Pemerintah Indonesia tidak akan keberatan dengan
rencana tersebut, apalagi dalam pernyataan persnya PM Kepulauan Solomon,
Gordon Darcy Lilo yang pernah berkunjung ke Indonesia menyatakan puas
dan mendukung langkah pemerintah dalam menangani dan membangun Papua.
Tidak ada yang perlu mendramatisir atau mempolitisasi rencana kunjungan
MSG ke Papua sebagai langkah fact finding pelanggaran HAM, seperti yang
diharapkan kelompok tertentu di Papua,” jelasnya. [okezone.com]
Sumber : http://zonadamai.com
0 komentar :
Posting Komentar