 |
| Kapitalisme merantai hak-hak masyarakat adat (Foto: Ilustrasi) |
PAPUAN, Jayapura --- “Bangsa Papua Barat menyadari bahwa segala bentuk
kolonialisme dan kapitalisme harus dihapuskan dari atas Tanah Papua.
Karena itu, perjuangan rakyat Papua Barat terus berlanjut untuk
menentukan yang terbaik.”
Demikian diungkapkan Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat
(KNPB), Ones Suhun, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi
suarapapua.com, Jumat (4/7/2014).
Ditegaskan, perjuangan nyata dewasa ini adalah melawan praktik
kekuasaan kapitalistik yang tidak berperikemanusiaan kepada yang selalu
ditindas, diintimidasi, didiskriminasi dan dikebiri hak politik.
“Perjuangan kami adalah melawan lupa, ketidakadilan sosial dan
membela martabat manusia untuk dihargai sebagai manusia ciptaan Tuhan
yang sama pula.”
Walau rakyat Papua hari ini masih dipandang sebagai manusia kelas
dua, bahkan selalu menjadi korban keganasan aparat keamanan Indonesia,
Ones yakin bahwa suatu waktu kebebasan akan diperoleh rakyat tertindas.
“Suara kami selalu dibungkam. Tidak pernah mereka dengar, tidak
pernah hargai, justru rakyat Papua terus dibantai. Kami yakin kekuasaan
Indonesia tidak akan pernah abadi. Suatu saat kami akan menjadi manusia
kelas satu di Tanah Papua Barat,” tuturnya.
Ones mengingatkan kepada rakyat Papua Barat jangan terlena dengan
politik kotor kolonial. “Kita harus bangkit bersuara menolak semua
sistem kolonial dan kapitalisme yang menghancurkan nilai-nilai budaya
dan peradaban manusia Papua.”
Lanjut dia, “Mari kita bangkit bersuara dan katakan kepada dunia
bahwa tidak, kami manusia yang beradap sama seperti bangsa lain di muka
bumi ini.”
Pemilihan Presiden, menurut dia, adalah ancaman pemusnahan manusia
Papua. “Jika kita juga ingin dihargai sebagai bangsa dan manusia
bermartabat berarti tolak pemilihan presiden kolonial NKRI pada tanggal 9
Juli 2014,” tutur Ones.
Boikot Pilpres ini, menurut Ones, berlaku dari Sorong sampai Merauke.
“Boikot dengan cara yang bermartabat dan demokratis dengan menunjung
tingggi nilai-nilai hukum dan HAM,” ujarnya.
Ditegaskan, dalam aksi boikot tidak boleh ada kekerasan terhadap manusia dan merusak fasilitas umum.
“Orang asli Papua wajib menggunakan hak politik untuk tidak terlibat
dalam pencoblosan di TPS. Rakyat Papua Barat akan menggunakan hak
pilihnya dalam pelaksanaan Referendum di Papua Barat untuk menentukan
nasib masa depan bangsa Papua Barat,” tutup Ones.
OKTOVIANUS POGA
Sumber : www.suarapapua.com
Blogger Comment
Facebook Comment