Republik Vanuatu Merdeka, 30 Juli 1980. Pastor Walter Lini(1942-1999) adalah pendiri Republik Vanuatu yang terdiri dari enam provinsi beribukota di Port Villa.(Jubi/ist) |
Jayapura, 29/7 (Jubi)-Tepat 30 Juli 1980, sebuah negara kecil di
Kepulauan Pasifik Selatan yang tadinya bernama New Hebriden atau
Hebriden Baru yang terdiri dari 13 pulau besar dan sekitar 60 pulau
kecil bergabung membentuk sebuah negara yang disebut Republik Vanuatu.
Hampir saja kemerdekaan Republik Vanuatu terhambat akibat latar
belakang politik penjajahan antara Prancis dan Inggris. Semangat
kemerdekaan Melanesia di Vanuatu mendapat dukungan dari pemerintahan
Inggris sehingga kemerdekaan bisa terwujud pada 30 Juli 1980.
Sejak 1914 sistem penjajahan Condonium dibentuk di Vanuatu sehingga
membawa proses pemisahaan terhadap penduduk Vanuatu ke dalam pengaruh
Inggris dan Prancis. Penjajah Inggris lebih mempertahankan sistem
kepemimpinan tradisional sebagai bagian dari usaha mempertahankan basis
kekuasaan kolonial. Inggris lebih memberikan tekanan dan pelestarian
pada kebudayaan Melanesia Vanuatu. Berbeda dengan Prancis yang secara
sistimatis berusaha mengubah kebudayaan Melanesia Vanuatu dan
menggantikannya dengan kebudayaan Prancis.
Kondisi penjajahan di Vanuatu menyebabkan terbentuknya masyarakat di
sana terbagi ke dalam dua kelompok besar Black Englishmen dan Black
Frenchmen. Hal ini terjadi karena masing-masing pemerintahan kolonial
menerapkan sistem hukum, pendidikan, budaya, bahasa yang berbeda.
Keadaan ini termasuk penduduk asli yang tinggal di wilayah hukum
penjajah Prancis maupun Inggris.
Kesadaran kemerdekaan Vanuatu dan nasionalisme generasi muda di sana
mulai tumbuh sejak 1970-an. Mereka menyadari buruknya kehidupan dalam
sistem kolonial Prancis dan Inggris apalagi sebagian besar tanah-tanah
subur dikuasai oleh orang asing tanpa mempertimbangkan keberadaan
masyarakat asli Melanesia Vanuatu. Kondisi ini diperparah lagi oleh
undang-undang kolonial yang melindungi kepemilikan tanah-tanah kepada
setiap warga negara.
Akibatnya, tokoh-tokoh masyarakat Melanesia Vanuatu mendirikan sebuah
asosiasi kebudayaan Vanuatu yang selanjutnya berkembang menjadi partai
politik. Pada Agustus 1971 dibentuk New Hebrides National Party(NHNP)
yang kemudian berubah nama menjadi Vanua’aku Party(VP) yang berarti “our land.” Masyarakat lokal Vanuatu sangat mendukung VP karena berjuang untuk tanah air di kepulauan Melanesia Vanuatu.
Sejak itu VP masyarakat Melanesia di Vanuatu menuntut agar mereka
juga ikut dalam lembaga-lembaga politik. Pada 1974, Dewan Perwakilan
Rakyat dibentuk dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Melanesia
Vanuatu untuk menentukan nasibnya bagi masa depan yang lebih baik.
Mereka juga memiliki wakil-wakil dalam parlemen dan membicarakan hak-hak
masyarakat setempat.
VP juga mendesak agar pemerintahaan Condominium, Ingggris dan Prancis
memerdekaan Vanuatu untuk berdiri menjadi negara sendiri. Langkah yang
dibuat Condominium adalah memberikan peluang untuk membentuk
pemerintahaan sendiri lengkap dengan menteri-menteri dari kelompok
moderat terutama di luar kelompok Vanuaku Party. Mayoritas Vanuaku Party
adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berbahasa Inggris.
Presiden Partai Vanua’aku, mendiang Pastor Walter Lini, memperoleh 26
kursi dari seluruh 39 kursi Dewan Perwakilan Vanuatu. Hasil Pemilu ini
mengangkat Walter Lini sebagai Ketua Menteri. Pastor Walter Lini
kemudian membawa rakyat Vanuatu ke gerbang kemerdekaan pada 30 Juli 1980
dengan nama Republik Vanuatu. Walter Lini lahir pada 1942, meninggal
pada 1999, dan dikenang sebagai Bapak Kemerdekaan Republik Vanuatu.
Tujuan utama Vanuaku Party yang dikutip dari buku Politik di Melanesia,
yang ditulis H. Zulkifli Hamid dosen Hubungan Internasional Fisip
Universitas Indonesia, adalah memajukan, memelihara, membangkitkan
kembali, dan mendorong kebudayaan orang Vanuatu. Selain itu mengupayakan
perluasan bagi orang-orang Vanuatu secara sosial, pendidikan, ekonomi
dan politik dalam kaitannya dengan kebudayaan Vanuatu dan peradaban
barat. Partai Vanu’aku juga dikenal sebagai partai yang mencerminkan
semangat nasionalisme dari ras Melanesia.
Kini setelah 34 tahun, Vanuatu bertekad membangkitkan semangat
Melanesia di Pasifik Selatan dengan mendirikan negara-negara Ujung
Tombak Melanesia di ibukota Vanuatu, Port Villa. Pastor Walter Lini juga
ikut mendamaikan kedua tokoh Papua masing-masing Brigjen Zeth Rumkorem
dan Jacob Pray pada 11 Juli 1985. Bahkan masalah Papua Barat sering
diangkat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). (Jubi/dominggus a mampioper)
sUMBER : WWW.tabloidjubi.com
Blogger Comment
Facebook Comment