 |
| ilstrasi |
Timika, KNPBNews – Dinas Kesatuan Bagsa dan Politik
(DISKESBANGPOL) Kabupaten Mimika mengeluarkan undangan untuk Rapat
Teknis Penjagaan PILPRES 2014 dan Rapat ini sudah diselenggarakan pada
tanggal 29 Juni 2014 di Kantor Dinas KESBANGPOL Kabupaten Mimika.
Dalam rapat ini yang diundang untuk dihadiri ialah: Pemerintanh
Kabupaten Mimika, DRPD Kabupaten Mimika, Pimpinan TNI dan POLRI
Kabupaten Mimika, Pengadilan Negeri Timika, Kejaksaan Negeri Timika.
Kepada KNPBNews ini seorang Informen KNPB Wilayah Timika yang tidak
perlu disebutkan namanya dalam media online ini menyatakan bahwa “Pada
tanggal 29 Juni 2014 Jam, 10.00 siang Semua Pimpinan dari PEMDA Kab.
Mimika, TNI/POLRI, Kejaksanaan dan Pengadilan rapat di Kantor
DISKESBANGPOL.” Ungkapnya. Lanjutnya, dalam pertemuan ini yang disekapi
adalah tiga point penting bagi mereka penjajah ini ialah:
- Pengaman 1 juli 2014 sebagai Hari Deklarasi Kontitusi Negara West Papua dan penghapusan semua tulisan REFERENDUM YES, BOIKOT PILPRES 2014 SOLUSI REFERENDUM, PAPUA MERDEKA, INDONESIA NO, PAPUA YES, dalam tulisan-tulisan dalam dinding, tokoh-tokoh, mol-mol dan aspal dan serta cat kembali tentang hiasan Bintang Kejora pada Makam Kelly Kwalik.
- Menangkap semua pemimpin-peminpi Pergerakan Organisasi Papua Merdeka.
- Menculik semua Pimpinan Praksi Pergerakan Papua Merdeka sebelum PILPRES 2014
Sementara ini pantauan KNPBNews bahwa memang dikota Timika sedang
melancarkan aksi-aksi kekerasan oleh TNI/POLRI yang memakai baju Premen
seperti Mengamar sebagai tukang Ojek sedang memantau aktifitas KNPB dan
PRD Mimika.
Umpanya saat Pdt. Des Adii mandi di bendungan dari ojek disitu
dikejar sampai beliau ditendang motornya dan jatuh ditempat situ, selain
itu kasus yang sama di hari itu (2/7/2014) jam, 04.50 Tukang Ojek juga
menendang dua anak Pemuda Papua di Jalan Restu.
Sampai tadi malam jam, 09 malam Tukang Ojek juga memukul mama-mama
yang berjualan di pasar lama, kemudian pagi tadi (3/7) jam 08.00 pagi
anak Remaja satu juga satu mobil avanza mau tangkap tetapi di lari
pulang, kejadian ini terjadi tempat yang sama Pdt. Des Adii di sengggol
itu.
Sementara Wakil KAPOLRES Mimika Kompol Wirasto Adi Nugroho mengatakan Polisi cari provokator penganjur Referendum dan Boikot PILPRES 2014.” ungkapnya.
Penangkapan terhadap 3 (tiga) aktifis KNPB Wilayah Timika tanpa
alasan yang jelas saat melalui media Suara Harian Papua di Timika
halaman pertama KAPOLRES Mimika, Yeremias Rontini berkata bahwa “Mereka
pakai pakaian atribut loreng jadi ditangkap.” Katanya dalam media cetak
itu.
Sementara itu pihak KNPB melalui Ketua Umum KNPB Pusat menyatakan
bahwa, “Pakaian Loreng Armi ini adalah pakaian kebesaran KNPB, jadi
jangan pakai alasan untuk menangkap anak buah saya diseluruh tanah Papua
Barat dengan pakaian Armi yang mereka pakai.” Ucapnya dalam penjara
colonial Republik Indonesia di Abepura-Papua.
Tambahnya juga bahwa: “Saya
bertanggung jawab pada seruan boikot pemilu tanpa kekerasan. Indonesia
tidak boleh paksa rakyat ikut Pilpres,” tegas Yeimo, dan Menurut Yeimo,
KNPB juga tidak memaksa rakyat untuk boikot Pilpres, namun hanya
memberitahu agar tidak ikut agenda penjajah yang sedang menjajah
mereka.
“Seruan KNPB sesungguhnya bertujuan menyelamatkan rakyat West Papua
dari pembodohan dan penghancuran demokrasi, yakni hak politik rakyat
West Papua yang terus dieksploitasi untuk melahirkan aktor-aktor
penjajah yang sedang menjajah mereka.”
“Kondisi ini harus ada yang menunjukan solusi, dan KNPB bertujuan
untuk membuka solusi bagi keselamatan rakyat West Papua kedepan, yakni
referendum sebagai ukuran demokrasi yang final,” tegasnya.
Menurut Yeimo, KNPB juga selama ini tidak pernah memerintahkan rakyat dan anggota KNPB untuk menggunakan cara-cara kekerasan.
“Jika ada yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalangi
Pilpres, itu bukan dari anggota saya, dan KNPB tidak bertanggung jawab,”
tegas Yeimo, yang kini masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan (LP)
Abepura, Papua, sebagai tahanan politik.
“Dari dulu sampai sekarang KNPB berjuang secara damai, terbuka dan
bermartabat, oleh karenanya aparat TNI Pori tidak perlu mewanti-wanti,
meneror, mengintimidasi atau menangkap anggota KNPB di seluruh Wilayah
West Papua,” pungkasnya.
Saat ini, lanjut Yeimo, Indonesia dan West Papua sedang berada dalam
perang diplomasi internasional untuk mencari solusi bersama tentang
status politik West Papua. “Indonesia harus berhenti dari pratek
kolonialisme di West Papua,” tutupnya.
Sumber : www.knpbnews.com
Blogger Comment
Facebook Comment