 |
| Pimpinan Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua (PGGBP) Pdt. Socrates Sofyan Yoman |
JAYAPURA—Pimpinan Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua (PGGBP) Pdt. Socrates Sofyan Yoman, mengatakan, masalah pelanggaran HAM di Papua terjadi sejak 50 tahun silam bukan sepotong-sepotong atau bukan sejak jaman Kapolda baru Irjen Pol M. Tito Karnavian.
Hal itu menanggapi pernyataan Kapolda Papua Irjen (Pol) M.Tito Karnavian, M.A.,Ph.D.,sebelumnya yang menanggapi pernyataan Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Moana Karkas Kalosil,
yang meminta PBB mengirim utusan khusus untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran HAM dan status politik Papua pada Sidang Umum PBB di New York, USA, Minggu(29/9) lalu. Dimana Kapolda, menyampaikan selama setahun dirinya bertugas di Papua, yang menjadi korban pelanggaran HAM hanyaaparat keamanan.
Dikatakan Socrates, masalah Papua adalah masalah status politik dan pelanggaran berat HAM selama 50 tahun. Bukan masalah budaya dan kesejahteraan. Pendekatan penyelesaian harus beda dan dipilah-pilah bukandicampur-adukan.
“Sakit kepala jangan dikasih obat sakit perut. Jangan salah diagnosa, nanti tak sembuh penyakitnya,” ujar Socrates.
Socrates menyatakan, laporan pelanggaran HAM di Papua yang disiapkan Human Rights in West Papua 2013 sebagaimana dilaporkan International Coalition for Papua, ketika diluncurkan di Kantor Dewan Gereja Seluruh Dunia di Swiss, beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri tokoh gereja, tokoh adat dan aktivis LSM Papua, termasuk Socrates.
“Kapolda M. Tito Karnavian silahkan pergi ke Swiss guna mempengaruhi Dewan Gereja Sedunia,” tandasnya. Dikatakan Socrates, persoalan Papua sangat berkaitan dengan Gereja yakni soal kemanusiaan. Silahkan bangga dengan negara USA, Inggris, Australia, PBB dan lain-lain. Tapi Dewan Gereja sudah bicara kejahatan terhadap kemanusiaan umat Tuhan di Papua, karena pemerintah Indonesia hanya melindungi kepentingan ekonomi dan politik dan keamanan di Papua, sementara manusianya tidak.
Dikatakan pemerintah Indonesia termasuk Kapoldatak akan pernah membendung suara gereja, baik suara gereja di Papua maupun suara gereja di internasional, karena yang anda sedang membatasi ruang kebebasan mereka adalah warga gereja.
“Karena itu, lanjut Socrates, kalau satu anggota gereja Anda penjarakan berarti Anda sedang penjarakan gereja-gereja diseluruh dunia. Kalau Anda sedang memenjarakan salah-satu orang Kristen seperti Filep Karma dan Forkorus berarti Anda memenjarakan orang Kristen diseluruh dunia. Kalau Anda sedang memenjarakan salah-satu manusia Anda sedang memenjarakan seluruh umat diseluruh dunia. Sehingga Anda akan berhadapan dengan tiga kekuatan, karena mereka hanya memegang nilai-nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kejujuran dan nilaikasih,”katanya.
Lanjutnya, “Kami tak punya senjata tapi kami punya senjata kebenaran, senjata keadilan dan senjata salib Yesus,” urainya.
Socrates mengatakan, Kapolda jangan lupa persoalan Papua berdimensi internasional sehingga penyelesaiannya harus melibatkan masyarakat internasional karena sejarah membuktikan USA, Belanda, PBB dan Indonesia terlibat sehingga persoalan ini harus diselesaikan melalui dialog yang jujur, bermartabat dan setara atau melalui perundingan itu baru persoalan Papua bisa clear.
“Harus perlu belajar tentang sejarah Papua yang sesungguhnya. Persoalan Papua adalah status politik yang belum pernah selesai,” ujar Socrates.
Sedangkan terkait tanggapan Kapolda, pernyataan PM Vanuatu sepihak dan belum valid, dikatakan Socrates, dia benar dengan alasan. Pertama, Kapolda ditugaskan oleh negara Indonesia di Papua untuk menjaga Papua tetap dalam NKRI. Kedua, M. Tito Karnavian orang yang sudah dididik dan latih counter intelejen.
“Jadi informasi apapun harus dicounter dengan argumentasi dan alasan-alasan bagi kami orang Papua tak bodoh lagi. Kami tak kaget pernyataan Kapolda itu versi mereka,” tandas Socrates.
Namun demikian,kata Socrates, pernyataan PM Vanuatu sangat valid dan benar menurut versi orang Papua dan dari perspektif hukum internasional penggabungan atau dimasukan Papua kedalam NKRI melalui cara yang tak benar dan Pepera kala itu dimenangkan TNI.
“Jangan lupa, negara Vanuatu adalah anggota resmi PBB. Suaranya sangat didengar oleh komunitas internasional, karena ia telah adalah corong penderitaan, kesulitan, kegelisaan umat Tuhan di Papua. Saya ajak seluruh umat Tuhan di Papua berdoa untuknya,”beber Socrates.(mdc/don/l03)
Sumber : http://www.bintangpapua.com
0 komentar :
Posting Komentar