 |
| Saat Membaca Dtekmen politik Rakyat West Papua, di Expo Jayapura |
STEKMEN POLITIK
Rakyat
Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang
penjajahan Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun
1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis
komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di
bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir
berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar
penjajahan asing. Pada
Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag
(Belanda) telah menyefakati
bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan
bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan
ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.
Rakyat
Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan
berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans
Kaisiepo, bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi
Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan
sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).
Johan Ariks, tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan
secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder
in Paradise oleh Anti-Slavery Society).
Wilayah Papua
Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua
Barat telah memiliki bendera nasional
Bintang fajar memiliki lagu Kebangsaan Hai
Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan nama negara Papua Barat. Simbol-simbol
kenegaraan disiapkan oleh Komite Nasional Papua (KNP) sekarang yang kita kenal hari ini dengan nama Komite
Nasional Papua Barat (KNPB), simbol negara ini ditetapkan oleh New Guinea
Raad / NGR
(Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis
oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara,
lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan
pemerintah Belanda.
Dari
1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di
bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari
tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional
(international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua
Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya
dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling
memiliki hubungan sejarah.
Pepera pada tahun 1969 di
Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa
negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)
karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah
Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah
Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota
PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk
menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh
melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri.
Masa
depan Bangsa Papua dikorbankan dengan tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai
subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang
mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan
pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state
violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan
untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice
disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of
Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera
melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih.
Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak
penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan
prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat
akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali
memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.
Sejak
pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa
yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya
di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah
menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua
Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun
semakin menyadari hal ini. Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai
bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran
tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat
memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu,
penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar
perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme
Indonesia.
Perlawanan
menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2)
adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan
pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah
Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka.
Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua
telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian
politik pemerintah.
Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat
sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan
Rwanda. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire
(professor Brasilia dalam ilmu pendidikan)menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.
Sejarah Papua
Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak.
Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan
oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang
sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia
bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi
negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan
perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional.
Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai.
Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan
ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan.
Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.
Berdasarkan
sejarah masa lalu diatas kami Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) Mendesak :
1.
Mendesak
kepda PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang
sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari
Act of Free Choice, atau Pepera
1969 yang penuh sacat Hukum dan moral.
2.
Mendesak
kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan
Nasib Sendiri melalu Referendum sebagai solusi untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin
hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.
3.
Meminta
Kepda Pemerintah Indonesia segera hentikan semua kebiyakan politik dan
pembangunan di papua barat sebelum rakyat Papua Barat Menetukan Nasib Sendiri
Melalui Referendum.
4.
Kami
segenap Rakyat Bangsa Papua Barat mendukung Penuh terhadap pidato Perdana
Mentri Vanuatu Mr. Moana Kalosil Carcasses, mendesak PBB
mengirim Tim Khusus di Papua Barat.
5.
Kami Bangsa Papua Barat, mendesak
kepada Negara-negara anggota MSG Segera menidaklanjuti hasil keputusan KTT MSG pada tanggal 20 juli lalu, tentang Hak
Penentuan Nasib Senditri (Self Determinaton ) dalam waktu dekat.
6.
Kami Komote Nasional Papua Barat
(KNPB) menghimbau kepada Seluruh Rakyat Papua Barat, dan Seluruh organisasi
perjuagan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu
Isu tunggal Yaitu, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self Determenation ) sesuai
Hasil Keputusan KTT MSG di Noumena Kanaky
7.
. Kami segenap Rakyat Bangsa Papua Barat
menyampaikan selamat ulang tahun IPWP
yang ke-5
Demikian setekmen
Politik Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima
Kasih
Badan
Pengurus Pusat
Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)
TTD
Agus Kosay Ones Suhuniap
Ketua 1
Sekertaris Umum
Menindak
Lanjuti :
PENANGGUNG
JAWAB POLITIK
PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)
BUCTHAR
TABUNI
KETUA
Tembusan :
1.
Sekretariat
IPWP
2. Sekretariat ILWP
3. Sekretariat MSG
4.
Kantor
OPM di London Inggris
5. Kantor OPM di
Belanda
6. Sekretariat FWC
7.
Arsip
0 komentar :
Posting Komentar