 |
| Jumpa Pers KMPB (Jubi/Aprila) |
Jayapura, 30/10 (Jubi) – Masalah Bantuan Sosial
(Bansos) yang menguat di media masa akhir-akhir ini menuai berbagai pro
kontra di masyarakat. Koalisi Mahasiswa Pemuda Bangkit (KMPB) Papua
meminta berbagai pihak untuk menindaklanjuti kasus ini dengan membentuk
tim investigasi untuk asas keadilan bagi semua.
“Selama ini rakyat dijadikan obyek demi kepentingan individu maupun
kelompok tertentu. Tentu saja hal ini tidak beranjak dari realita yang
selama ini terjadi,” ungkap Mully Wetipo, Koordinator KMPB dalam jumpa
pers yang digelar di Prima Garden Caffee, Abepura, Jayapura, Rabu (30/10).
Beberapa realita yang ditemui KMPB adalah pertama, penyalahgunaan
beras miskin (Raskin) di Kabupaten Jayawijaya. Kedua, penyalahgunaan
dana pendidikan dan dana hibah di Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor.
Ketiga, penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) oleh anggota DPRP.
“Untuk itu, kami mendesak Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua
untuk segera menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan
oleh lembaga yudisial,” kata Mully lagi.
Senada dengan hal tersebut, Vincen Saky, salah satu anggota KMPB juga
meminta lembaga yudisial agar segera memeriksa oknum-oknum pengguna
Dana Bansos di DPRP. Pihak Polda dan Kejati segera membentuk tim
investigasi dan melakukan investigasi di seluruh tanah Papua. Demikian
juga dengan BPK untuk segera mengumumkan hasi audit penggunaan Dana
Otsus Papua secara transparan.
“Selain itu, kami juga menolak dengan tegas tiga puluh tiga Daerah
Otonomi Baru dan draft Otsus Plus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat,” tutur Vincen kepada wartawan. (Jubi/Aprila Wayar)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar