 |
| Ilustrasi HAM Di Papua ( Foto. www.Umagi.com) |
Jakarta - Puluhan aktivis dari berbagai LSM melakukan aksi damai di DPR di
Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan mereka atas berbagai tindak
kekerasan dan pelanggaran HAM yang terorganisir yang masih terjadi di
Papua.
Kelompok yang menamakan diri Koalisi Anti Militerisme untuk Papua,
antara lain termasuk anggota dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS), Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi
(KAMPAK Papua), serta Aliansi Mahasiswa Papua.
“Kekerasan yang sedang terjadi akibat kepentingan politik pilkada
yang tidak menginginkan kondisi Papua tenang dan damai,” kata ketua
KAMPAK Papua Dorus Wakum pada aksi unjuk rasa di luar Gedung DPR RI,
Jakarta (21/9).
Empat bulan lalu, tindak kekerasan di wilayah paling timur Indonesia itu telah mengklaim 23 orang tewas dan 18 luka-luka.
“Indikasi yang menimbulkan kekerasan kemanusiaan banyaknya para elit
Papua yang terlibat tindak pidana korupsi sehingga sengaja mengacaukan
situasi dan kondisi daerah, dengan demikian pihak aparat keamanan tidak
akan berani menindak-lanjuti kasus tindak pidana korupsi yang dilakuakn
oleh para elit politik di Papua,” kata Wakum.
Dalam audiensi dengan dua anggota DPR RI, ia meminta Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono segera memerintahkan panglima TNI dan Kapolri supaya
menarik pasukannya masing-masing yang ditugaskan secara
sembunyi-sembunyi dan melakukan operasi terselubung di tanah Papua.
Ia juga meminta presiden segera memerintah Menteri Hukum dan HAM
membebaskan tahanan politik, serta Jaksa Agung RI segera mencopot
masing-masing petinggi daerah yang tidak menegakkan hukum sebagaimana
mestinya dalam hal pemberantasan korupsi.
Paskalis Kossay, salah satu anggota DPR RI yang menerima kelompok
itu, berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah
pusat.
0 komentar :
Posting Komentar