 |
| pendeta Soctarez Sofyan Yoman, ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di tanah Papua |
Jayapura, -- Menanggapi pernyataan gubernur provinsi Papua, Lukas Enembe yang
mempersilahkan jurnalis asing dan para pekerja HAM untuk datang ke Papua, pendeta Soctarez Sofyan Yoman, ketua
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di tanah Papua berpendapat, itu sudah
selayaknya terjadi di tanah Papua.
Pendeta Socratez juga
menyambut baik pernyataan senator Australia dari Partai Hijau, Richard Di
Natale yang mengatakan ingin membawa jurnalis dan pekerja HAM ke Papua, sambil berharap,
itu direalisasikan, bukan sebuah sensasi di media massa.
"Kebijakan Gubernur itu
kepanjangan tangan pemerintah Indonesia, sehingga Jakarta mau tak mau
dengar atau tidak bukan masalah. Senator Australia datang silahkan
saja. Ini era keterbukaan. Tak ada masalah. Kalau ada yang larang
kita pertanyakan. Ko sembunyikan apa di Papua?" tegas Socratez di ruang
kerjanya, Jumat (11/10/13) seperti diberitakan bintangpapua.com.
Pendeta yang rajin menulis buku mengenai segala persoalan sosial politik di tanah Papua ini
justru heran dengan sikap negara Indonesia membatasi ruang gerak dan akses dari
Jurnalis dan pekerja HAM di Papua yang membawa misi dan tujuan yang baik, demi
kemanusiaan.
"Itu (kedatangan jurnalis di Papua-red) yang sangat membantu. Tapi kenapa
Jurnalis dan Aktivis HAM Asing justru dilarang ke Papua,
padahal ada tujuan dan misi baik. Ini ketakutan yang berlebihan.
Ini pemerintah Indonesia paranoid atau negara paranoid," kata pendeta
Socratez.
Menurut pendeta Socratez, saat
ini dunia makin terbuka, makin mengglobal. Maka
menurutnya tak ada alasan yang masuk akal dari RI untuk melarang
jurnalis dan aktivis HAM asing datang ke Papua.
"Kalau pemerintah Indonesia membatasi
ruang gerak atau masuknya Jurnalis dan Aktivis HAM asing ke
Papua berarti mereka menyembunyikan sesuatu yang tak beres di
Papua seperti pelanggaran HAM, pemusnahan etnis Melanesia," jelas
pendeta yang selama ini vokal menyuarakan ketidakadilan di tanah Papua ini.
Mengenai investasi investasi di tanah Papua dengan pihak luar, seperti yang akhir-akhir ini gencar diberitakan, pendeta Socratez merasa kebijakan gubernur soal itu kurang tepat.
Mengenai investasi investasi di tanah Papua dengan pihak luar, seperti yang akhir-akhir ini gencar diberitakan, pendeta Socratez merasa kebijakan gubernur soal itu kurang tepat.
Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat,
apabila pemerintah Indonesia justru mengizinkan investor-investor asing
masuk ke Papua. Padahal menurut Socratez, malah investor-investor itulah
yang menjadi bagian integral yang tak bisa dipisahkan dari
perampok, pencuri dan pembunuh tanah dan bangsa Papua di atas tanah airnya yang
kaya raya.
"Itu
(Investasi-red) diizinkan dan mereka ada kekuatan-kekuatan yang
mereka bangun di sini untuk melumpuhkan dan menghancurkan masa depan
orang asli Papua. Menghancurkan dan merampok hutan, tanah dan alam milik
orang Papua," tegas pendeta Socratez. (BT/MS)/http://majalahselangkah.com
0 komentar :
Posting Komentar