 |
| Ilustrasi |
Paniai, -- Aspirasi pemekaran Kabupaten
Wedauma yang kini dimunculkan oleh pihak tertentu ternyata mendapat tanggapan dari berbagai
pihak. Dinilai Kabupaten Wedauma yang mencakup lima
distrik yaitu distrik Ekadide, distrik Kebo, distrik Agadide, distrik Bogobaida
dan distrik Siriwo ini belum layak menjadi sebuah
kabupaten.
Wacana pemekaran itu muncul lagi hanya selang waktu satu bulan setelah diisukan adanya pemekaran daerah otonom baru, yakni Kabupaten Delama Jaya dari kabuputen induk Paniai yang melingkupi hanya dua distrik yakni distrik Bibida dan distrik Duma-Dama.
Wacana pemekaran itu muncul lagi hanya selang waktu satu bulan setelah diisukan adanya pemekaran daerah otonom baru, yakni Kabupaten Delama Jaya dari kabuputen induk Paniai yang melingkupi hanya dua distrik yakni distrik Bibida dan distrik Duma-Dama.
"Benar ada aksi dari masyarakat lima distrik (Ekadide, Kebo, Agadide, Bogobaida dan Siriwo) di halaman
kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paniai meminta kabupaten baru yang
bernama Wedauma. Dan kami sebagai wakil rakyat, aspirasi mereka kami terima.
Dan akan kami teruskan ke pak bupati Paniai agar diproses selanjutnya," tutur
Petrus Yeimo, salah seorang anggota DPRD Paniai melalui wawancara telepon
dengan majalahselangkah.com (03/10/13).
Petrus Yeimo menjelaskan, hingga kini belum ada tanggapan balik dari bupati
kabupaten Paniai, Hengky Kayame, SH, MH. "Aspirasi tersebut kami lanjutkan ke
pemda, biarlah bapak bupati yang menaggapi. Tetapi hingga kini belum ada
tanggapan balik dari beliau," tutur Yeimo.
Ketua Dewan Adat Paniai, John NR Gobai mengatakan, hingga kini pihaknya bersama masyarakat mendukung penuh program bupati Paniai, bahwa tidak ada pemekaran lain selain
Intan Jaya dan Deiyai.
"Di
Kabupaten Paniai tinggal sepuluh distrik, setelah mekarkan Kabupaten
Deiyai
dan Kabupaten Intan jaya, yakni distrik Paniai Timur, Paniai Barat,
Yatamo, Bibida, Duma-Dama, Ekadide, Kebo, Agadide, Siriwo dan distrik
Bogobaida. Nah, sekarang distrik Bibida dan
distrik Duma-Dama meminta pemekaran, sehingga sisa tujuh distrik di
wilayah Kabupaten Paniai. Setelah itu, kini lima distrik yang merupakan
tulang punggung dari Kabupaten Paniai yakni distrik Ekadide, Kebo,
Agadide,
Siriwo dan distrik Bogobaida minta untuk pisah sebagai satu kabupaten
lagi. Lalu akan ke manakah kabupaten induk Paniai?," tanya John.
Ia menyoroti, jangan karena kejar uang, tetapi harus berpikir kesejahteraan
rakyat di daerah Paniai. Sebab, di Kabupaten Paniai tidak membutuhkan kabupaten baru.
"Kepada
para intelektual Moni dan Mee agar bicara baik saja dengan Bupati Paniai dan
Bupati Intan Jaya dalam hal penempatan jabatan di birokrasi untuk membangun
daerah ini menuju hari esok yang lebih cerah," harap John.
"Siapapun dia boleh-boleh saja mengajukan aspirasi pemekaran kabupaten baru.
Tetapi harus ada syaratnya, sama seperti kita dari Enarotali turun ke Nabire,
bagi siapa yang punya uang bisa beli tiket dan berangkat, tetapi bagi yang
tidak punya tiket selamat tinggal," tutur Gobai.
"Mari
kita mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Paniai," katanya
penuh harap.
Menanggapi hal ini,
Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame, SH, MH kepada majalahselangkah.com
mengatakan, dirinya sangat tidak setuju dengan aksi aspirasi pemekaran
Kabupaten Wedauma.
"Saya tidak setuju, dan saya tidak
akan pernah merekomendasikan pemekaran kabupaten apapun. Kini saatnya kita
bangun Paniai," kata bupati.
"Jadi, yang minta
pemekaran dan
yang sebarkan isu itu adalah yang kalah dalam Pemilukada kemarin.
Sehingga mereka ingin membuka kabupaten baru. Tetapi saya sebagai bupati
tidak
akan pernah memberikan rekomendasi kepada siapa pun terkait pemekaran
kabupaten
apapun di wilayah kabupaten Paniai," tandas Hengky Kayame.
Menyikapi
hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM-KP) di
kota studi Jayapura, Abed Yosua Kayame dengan tegas mengatakan menolak pemekaran
Kabupaten Wedauma, karena akan muncul masalah sosial, ekonomi,
adat budaya dan lain sebagainya.
"Kami sangat menolak
pemekaran Kabupaten Wedauma itu dengan beberapa alasan utama dan itu nyata,
diantaranya yang pertama tak layak menjadi kabupaten, sebab
luas wilayah sangat dekat dengan ibukota Enarotali serta sumber daya manusia
(SDM) sangat minim dan belum siap."
Kata dia, "Sisa distrik
yang tiga ini mau apakan?, karena mau ke arah barat ada danau Paniai, mau ke arah
utara kali Aga."
"Berkaitan dengan
kehidupan sosial, yaitu sistem genosida atau pembunuhan rakyat tersistem oleh
militer akan tertanam dan rakyat Mee pasti akan menjadi sasaran utama.
Selain itu, adat istiadat akan menjadi pelanggaran besar, yaitu wilayah adat dan
tempat keramat akan hancur dan generasi akan punah. Juga, pendatang
dari luar Papua akan menjadi pemilik wilayah adat dan anak adat menjadi
pemulung sampah," ungkap Yosua. (MS)
Sumber : http://majalahselangkah.com
0 komentar :
Posting Komentar