Otsus Plus, Tidak Selesaikan Masalah di Papua

Ketua Umum Persekutan Gereja Gereja 

Baptis Papua  Socratez Sofyan  Yoman

JAYAPURA — Otsus Plus  tak perlu dan tak  penting diterapkan,  karena  tak  akan pernah   menyelesaikan   masalah di Papua. Bahkan MRP sebagai lembaga  kultur  masyarakat  Papua menyatakan menolak Otsus Plus.   Hal ini sebagaimana rekomendasi dan konsultasi publik antara  MRP dan  rakyat  Papua  di Hotel Sahid Papua, Jayapura  25-27 Juli 2013 lalu. 

“Sebagai pemimpin Gereja di Papua, saya melihat realitas kegelisaan, penderitaan umat Tuhan di Tanah Papua  ini, maka  saya katakan Otsus Plus tak  perlu diterapkan. Barangkali Otsus Minus bukan Otsus Plus,”  tegas  Ketua Umum Persekutan Gereja Gereja Baptis Papua  Socratez Sofyan  Yoman, ketika menyampaikan tanggapan kepada Bintang Papua  di ruang kerjanya, Rabu (9/10). 

Dikatakan,  pihaknya  mengusulkan hanya ada dua solusi yang relevan dan tepat. Pertama, dialog damai dan setara antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat dimediasi pihak ketiga di tempat  netral. Kedua,  pemerintah Indonesia mengakui Papua sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak 1 Desember  1961 yang pernah dibubarkan oleh Presiden pertama RI  Ir. Soekarno.

Menurut  Socratez,  tuntutan  rakyat Papua kini  adalah bagaimana  masa  depan mereka diperbaiki dengan  pendekatan-pendekatan dialog. Pasalnya, Otsus lahir bukan  hadiah  pemerintah Indonesia. Tapi merupakan kesepakatan  antara pemerintah Indonesia dan rakyat  Papua, seketika itu hampir seluruh rakyat Papua dari  Sorong hingga Merauke menyatakan merdeka sekaligus  keluar  dari Indonesia. 

“Kalau  kita  lihat UU  Otsus  dari  bab demi bab,  pasal  demi pasal dari  item ke item  luar biasa  dan bagus sekali. Tapi dalam  implementasinya gagal,”  tukasnya.  

Dikatakan Socratez,  ketika  pertama kali  membaca draf atau  naskah akademis  Otsus  Plus  dari  Staf  Khusus  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  Felix Wanggai dan  kawan-kawan dan  Uncen, yang   dikirim rekan saya di LIPI.  Pasalnya,  memang ada beberapa   yang mereka hanya  ubah dari nama Aceh menjadi Papua. Ada beberapa bagian seperti UU Penyiaran  di Papua itu  harus sesuai dengan ajaran Islam,  masalah peran TNI/Polri di  Aceh. 

“Ini kan terlihat ada jiplak dari  UU Pemerintahan Aceh. Itu artinya  suatu pelacuran intelektual yang luar biasa, penghinaan dan pelecehan  terhadap eksitensi orang asli Papua.  Jadi orang Papua dianggap bodok,” ujar Socratez.
Socrates  menuturkan,  penjiplakan  Otsus  Plus  adalah  suatu kebohongan didalam   pemerintahan SBY. Padahal   dalam  sambutan resmi  kenegaraan SBY menyampaikan  pihaknya akan menyelesaikan masalah Papua dengan hati dengan dialog. Tapi hingga  kini belum ada realisasinya.   

Karena  itu, beber Socratez, Papua  ini  sebenarnya  bukan bagian dari Indonesia. Tapi, Papua ini daerah koloni, daerah pendudukan dan penjajahan Indonesia. “Ingat  karena kepentingan Indonesia hanya ekonomi, hanya tanah. Dia tak pusing dengan  manusia Papua,” urai Socratez. (Mdc/don/l03)

Sumber : http://bintangpapua.com

Share on Google Plus

About suarakolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.