KONDISI RAKYAT PAPUA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. Rakyat Hidup Miskin diatas Tanah kekayaan alam yang Melimpah ruah |
Oleh : Krismas Bagau
Papua
adalah salah satu wilayah yang paling terkaya dengan sumber daya alam.
Alam sudah menyediakan kelimpahan yang tak terhitungkan. Manusia-manusia
kapitalis yang bekerja sama dengan pemerintah republic Indonesia
membuat aku tereksproitasi bersama alamku. Aku terancam puna melihat
kaptialisme bertindak sesuai semaunya. Dalam situasi seperti itu yang ku
bayangkan dimanakah keadilan sebenarnya utnukku negeri ini. kemiskinan
adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendaki oleh
si miskin, melaingkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan
kekuatan yang ada padanya (marzuki,1997). Kekuatan militerialisme
diperlakukan di tanah papua. Tuan tanah, tuan negerinya di injak seperti
tidak ada nilai lagi. Manusia memperlakukan manusia dimiskinkan di
tanah airnya demi kepentingan para pejabat terutama elit politik demi
kepuasan istri dan anaknya yang tidak mau peduli dengan orang yang
sangat marjinal.
Sumber daya alam di eksproitasi demi demi
kepentingan pemerintah republic. Tanpa memperhatikan nasib dan
kepentingan masyarakat setempat. Menurut Todaro (1997;2003 mengemukakan
tiga nilai pembangunan yang harus diniali yaitu: yang pertama Menunjang
kelangsungan hidup manusia, yakni kemampuan manusia untuk memnuhi
kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup. Yang ke dua Harga
diri, yakni kemampuan untuk menjadi seorang manusia, pribadi utuh yang
diharga sesame, bukan manusia yang mengeksproitasi oleh manusia lain
atau sistem dan tatanan social budaya, ekonomi, politik dan teknologi
yang diterapkan dan yang ketiga Kemerdekaan dari penjajahan dan
perbudakan, Yakni kemampuan manusia menentukan pilihan sendiri (self
determination).
Hal di atas ini tidak dilakukan tetapi
penganiayan terus dilakukan, pembunuhan terus dilakukan, penganiayan
terus dilakuak, pemerkosan terus dilakukan, pembantaian dan diskriminasi
terus dialami. Pada hal dalam agenda Milinium development goals 8
tujuan harus dicapai seluruh dunia pada tahun 2015, yaitu menghapuskan
kemiskinan dan kelaparan, memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit
lainya, menjamin kelangsungan lingkungan dan membangun kerjasama global
untuk pembangunan di Negara berkembang. Sumber Harian Suara Pembaruhan,
18/04 2007.
Beberapa isu strategis bisa diturunkan dari
isyarat kedua di atas yang membentuk konteks domestic implementasi
otonomi daerah di Indonesia yaitu: Kesejatrahan penduduk, Pemberdayaan,
Peranserta, Daya saing daerah, Demokrasi, Pemerataan dan keadilan.
Tanpa undang-undang otonomi Khusus no 21 tahun 2001 bagi propinsi
Papua dan Papua Barat tidak perlu diberikan karena orang Papua bisa
hidup dengan Sumber Daya Alam yang halganya lebih mahal yang bisa
mengahasilkan triliun dolar AS, bisa dapat menjamin. Tetapi otonomi
sudah diberikan di tanpa lagii UP4B namun itu juga belum tersentuh untuk
semua karangan masyarakat. Walaupun UP4B mulai ada reaksi mengkaderkan
generasi Papua tetapi itu tidak seberapa dari sumber daya alam yang di
ambil pemerintah indonenesia yang bekerja sama dengan pemerintah asing
yang menanamkan kapitalisme di Papua.
Di atas kekayaannya orang
Papua masih ada kemiskinan walaupun pemikiran pemusatan perhatian di
tanah Papua sudah, sedang dan terus melakukan berbagai upaya yang
membangun dan mengimplementasikan berbagai cara dalam Bingkai NKRI
tetapi terus mengalami kegagalan. Pola pemikiran rasional dan berdimensi
pada pemikiran Radikalisme, menurut rakhmat, mengabaikan budaya
kemiskinan. Ia justru menohok langsung struktur ekonomi, politik, dan
formasi social budaya sebagai penyebab utama kemiskinan (blaming the
system). Dimiskinkan (impoverished) atau pemiskinan (impoverishment),
bukan kemiskinan (poverty). Dalam buku implementasi otonomi daerah
menjelaskannya
Kesejatrahan tidak bisa hanya sampai pada
pengaturan manajemen birokrasi tetapi aplikasi yang konsisten dan
tetapat pada sasaran yang amat dibutuhkan. Kemiskinan di atas
kekayaannya sebenarnya terjadi karena ketidak mampuan untuk memberi
kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat material dan non material.
Banyak pengamat pasti mengatakan denganotonomi khusus dan UP4B sudah
mengurangi sedikit kemiskinan tetapi ketika melihat realitas orang papua
yang tersebar di tanah airnya sendiri mengalami kemunduran. kemunduran
terjadi karena pendapatan keluarga tidak dapat ditingkatkan, keluarga
yang miskin tidak diperhatikan serius, pendapatannya rata-rata diatas
garis kemiskinan, kesehatan masih belum tersentuh buktinya HIV/AIDS
masih menyebar dan mengerut nyawa manusia orang Papua.kesehatan dan
status gizinya tidak membaik dan tidak menjamin. Gizi keluarga tidak
dapat menjamin.
Kemiskinan kini berlum terselesaikan karena
isme tentan kemiskinan masih relevasi dan masih isu hangat yang harus
diperjuangkan demi kesejatrahan bagi masyarakat pribumi di atas
kekayaannya sendiri. Supaya di atas kekayaannya sendiri orang Papua
hidup aman, dami dan tenang dalam bingkai NKRI.
Repot sampai
kalau sudah tidak bisa urus negeri Papua biarkan orang papua urus
dirinya sendiri to barang pikir sampai kepala sakit untuk melepaskan
Papua dari Bingkai NKRI. Pemerintah Indonesia masih mmbertahankan Papua
bukan karena mencintai orang Papua tetapi ko pemerintah Indonesia
mencintai alam Papua to mengaku saja.
Penulis adalah Krismas Bagau yang sedang mengenyam pendidikan di salah satu kampus sospol Yogyakarta
About suarakolaitaga
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 komentar :
Posting Komentar