 |
| Juru Bicara KNPB, Wim Rocky Medlama didampingi Ketua I KNPB Agus Kossay dan dua anggota KNPB yakni Tonny Kobak serta OTK Tabuni |
JAYAPURA - Untuk memperingati dan
menyambut hasil pidato Perdana Menteri Vanuatu di Sidang PBB beberapa
waktu lalu, maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan menggelar aksi
demo interaktif dan damai dalam bentuk ibadah di Makam Alm. Theys Hiyo
Eluay, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (16/10) pekan depan.
Demikian Juru Bicara KNPB, Wim Rocky Medlama didampingi Ketua I KNPB Agus Kossay dan dua anggota KNPB yakni Tonny Kobak serta OTK Tabuni ketika menggelar jumpa pers di Café Prima Garden Abepura, Jumat (11/10) kemarin siang sekitar pukul 11.00 WIT.
Dikatakan, HUT IPWP sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Oktober, namun karena bertepatan hari raya Idul Adha oleh ummat Muslim, maka KNPB akan turun demo keesokan harinya atau pada tanggal 16 Oktober mendatang.
“Kami melakukan aksi demo interaktif dan secara damai dalam bentuk ibadah maupun panggung politik pada tanggal 16 Oktober itu di Makam Theys. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai untuk turun melakukan aksi demo damai dalam rangka memperingati HUT IPWP ke-5 dan hasil pidato PM Vanuatu di Sidang PBB lalu,” himbaunya.
Dalam aksi yang rencananya dimulai dari sejumlah titik di Kota/Kabupaten Jayapura itu, pihaknya akan memperingati HUT IPWP ke-5 sekaligus akan mengumumkan hasil sidang tahunan PBB soal pelanggaran HAM di Papua, sebagaimana yang telah disampaikan PM Vanuatu Moana Kalosil pada akhir medio September lalu.
“Kami ingin sampaikan kepada pemerintah baik Provinsi maupun Pusat serta dalam hal ini TNI/Polri yang melakukan penghasutan, intimidasi dan penambahan pasukan baik secara organik maupun non organik di seluruh kampung-kampung di atas Tanah Papua Barat. Dimana, kami mendapatkan laporan dari beberapa wilayah terjadi penambahan pasukan seperti Kaimana, Nabire, Paniai, Timika, Wamena dan Merauke,” imbuhnya.
Dikatakan, di beberapa wilayah ini tidak tahu dengan motif yang dilakukan oleh aparat militer yang menambah pasukan baik di desa-desa atau kampung-kampung diatas Tanah Papua Barat.
“Maka itu, kami meminta kepada aparat militer untuk segera menghentikan intimidasi yang sedang dibangun untuk menakut-nakutin rakyat Papua Barat maupun pada saat kami akan melakukan turun jalan nanti,” pintanya.
“Selain itu, juga kami minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua untuk tidak menghalang-halangi rakyat Papua Barat yang ingin menyampaikan aspirasinya secara terbuka yang sesuai dengan peraturan UU di negara Indonesia ini,” tegasnya.
Ia mengatakan, bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi dan kenapa di Papua Barat tidak dibuka ruang demokrasi untuk rakyat Papua Barat menyampaikan aspirasinya secara tertulis maupun secara lisan di depan muka umum.
“Dimana, kami hanya melihat di Papua Barat hanya ada pembungkaman, pemblokadean dan penangkapan terhadap rakyat Papua Barat. Jadi, aksi kali ini kami tegaskan agar tidak dihalagi lagi karena kami hanya melakukan mimbar bebas saja,” tegasnya.
“Maka itu, kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kapolda Papua, Pangdam Papua dan Gubernur Papua agar bisa membuka ruang demokrasi seluas-luasnya kepada rakyat Papua Barat untuk menyampaikan aspirasinya tersebut,” kata Wim dengan nada keras.
Dia juga menegaskan, ini merupakan bagian dari psikologis yang dimainkan oleh aparat keamanan RI, padahal ini bagian dari demokrasi yang akan dilakukan oleh rakyat Papua Barat.
“Sekedar untuk kami memberitahukan bahwa dalam aksi ini sebagai penanggungjawabnya adalah PNWP. Itu sudah sangat jelas PNWP yang diketuai oleh Buchtar Tabuni yang menjadi penanggungjawab di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua I KNPB Agus Kossay mengucapkan terima kasih kepada PM Vanuatu Moana Kalosil yang telah menyampaikan pidatonya dalam Sidang Tahunan PBB.
“Dimana, ini akan membuat PBB segera mengirimkan Tim Investigasi ke Papua Barat agar dapat meninjau langsung masalah kasus politik Bangsa Papua Barat dan pelanggaran HAM diatas Tanah Papua Barat. Jadi, kami sangat berterimakasih kepada PM Vanuatu yang telah berniat baik membawa permasalahan Papua Barat dalam sidang tahunan PBB,” ucapnya.
Dikatakannya, Indonesia ini adalah negara hukum dan demokrasi maka harus tegakkan hukum dan demokrasi tersebut. Supaya rakyat Papua Barat maunya apa diketahui oleh Indonesia.
“Itu yang penting dari KNPB. Kami sampaikan kepada Polda Papua dan Pangdam Papua hentikan penambahan pasukan ke daerah-daerah, dimana itu hanya menimbulkan gangguan psikologis terhadap rakyat Papua Barat yang tidak tau apa-apa,” tegasnya.
Selain itu berdasarkan pernyataan KNPB dalam konferensi pers ini sangat senang dengan adanya statemen Gubernur Papua untuk memberikan ijin kepada jurnalis asing dan LSM asing untuk masuk ke Papua. (mir/don/l03)
Sumber : http://www.bintangpapua.com
0 komentar :
Posting Komentar