HAMPIR tidak dapat ditemukan bahwa pihak Indonesia (anggota DPR RI, dan lainnya) melakukan otokritik terhadap metode penyelesaian pemerintah Indonesia di dalam konflik Papua.
Keterlibatan Internasional dipandang semata-mata sebagai gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi tidak dipahami bahwa dukungan Internasional adalah merupakan produk kegagalan Indonesia menangani masalah Papua sesuai dengan norma-norma Internasional yang mengedepankan perlindungan dan penghargaan pada hak-hak asasi manusia (HAM), demokrasi, keadilan, dan perdamaian.
Pemerintah tidak pernah berani secara eksplisit menerima kenyataan bahwa masalah yang utama di Papua adalah ketidakmampuannya dan ketidakmauannya untuk menghentikan cara-cara represif dan kekerasan politik di Papua.
Karena itu, seperti apa yang diungkapkan oleh profesor Peter King, ahli Papua dan pendukung gerakan Papua Merdeka dalam suatu kesempatan peluncuran bukunya West Papua and Indonesia since Suharto – Independence, Autonomy or Chaos? Menyatakan, adanya dukungan Internasional yang meningkat terhadap masalah Papua. Terdapat aktivitas signifikan di AS dan di belahan benua Eropa, terutama di Inggris.
Pernyataan ini, Peter King ungkapkan pada tahun 2004 lalu, kini faktanya, hadir kantor OPM di Inggris!
--------------------------------
Saya tetap berkeyakinan kuat bahwa Jakarta tidak pernah tulus untuk membangun Papua. Alasannya, tengok saja sejumlah regulasi dan kebijakan yang mengalir ke Papua tak satupun yang dilaksanakan secara serius, konsisten, dan dipantau secara baik.
Jika kita membaca buku Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik di Papua oleh Adriana Elisabeth dkk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan juga buku karya Bapak Anthonius Ayorbaba, SH, M.Si judul THE PAPUA WAY: Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otsus Papua.
Pendapat saya melihat implementasi kebijakan pembangunan lewat semangat UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama ini, belum berjalan baik, lalu dihadirkan Pemekaran dengan regulasi lain, bentuk dua lembaga kultur, Majelis Rakyat Papua (MRP) lagi, entah bagaimana bentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Apa sebelumnya tidak cepatkah pembangunan, jadi harus ada Percepatan Pembangunan di tanah Papua! Eh, entah apalagi, Presiden janjikan OTSUS PLUS; entah besok OTSUS apa lagi yach!
Moga tak terjadi opini saya ini bahwa: kebijakan yang dibuat belakangan ini justru sarat kepentingan yang berpotensi lahirkan konflik berikutnya. Jatuhnya korban rakyat sipil! Maka, kita rakyat di tanah Papua juga mesti cerdas, baca situasi ini, bisa jadi rakyat Papua lagi di buat “senang sedikit” lalu tertidur lagi saat SDA (Sumber Daya Alam) Papua “dikeruk” baik dengan cara dilebelkan regulasi legal, maupun dirampok lagi.
--------------------------------
“Kalau tanya satu persatu orang Papua pasti minta Merdeka, bukan Otsus dan Pemekaran, faktanya demikian! Itu juga kaitan erat dengan realitas pembangunan selama ini! Sebuah ironi daerah kaya SDA, penduduk sedikit, kok angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat tertinggi dinegeri ini. Saya pesimis khusus untuk persoalan pembangunan di Papua, untuk kesejahteraan pribumi Papua dalam ‘bingkai’ Indonesia. Bahkan punya keyakinan sampai 25 tahun Otsus berakhir kondisinya masih tetap seperti itu.”
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
Blogger Comment
Facebook Comment